, JAKARTA – Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Dito Ariotedjo menyampaikan apresiasinya terhadap Halal Bihalal serta ForumDiskusiPanel untuk Generasi Muda dari ForumKomunikasiputraputrIPurwaYayasanPernawiraWiyana dan AnakAnabTentaraNegerI-KepolisianRakyat (Forum KPU PTNP-PTNI).
GM FKPPI
).
Dalam penerangan publik mengenai penegasan UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang sudah diperbaharui, Dito menyuarakan dukungannya untuk ide GM FKPPI tersebut.
Kemenpora menganggap acara ini sebagai wadah untuk meningkatkan pemikiran kritis serta menyegarkan jiwa nasionalisme.
“Dito mendorong GM FKPPI agar tetap melaksanakan berbagai diskusi yang positif dan aktif dalam menyebarkan informasi yang tepat sasaran di saat penyebaran hoaks, pencemaran nama baik, dan rasis semakin meningkat, hal ini dapat membahayakan persatuan nasional,” katanya.
Diskusi panel menghadirkan dua tokoh pemikir kebijakan pertahanan dan transformasi sosial Dr. Rasminto, M.Pd., Direktur Eksekutif Human Studies Institute, dan Prof. Dr. Abdul Haris Fatgehipon, M.Si., Guru Besar Universitas Negeri Jakarta sekaligus pakar resolusi konflik dan relasi sipil-
militer
.
Acara dimulai dengan pembukaan formal yang dilakukan oleh Ketua Umum PP GM FKPPI, Shandy Mandela Simanjuntak, S.H., M.H.
Shandy dalam pidatonya menyampaikan keresahan generasi muda atas arah baru UU TNI yang dinilai sarat potensi ketimpangan kekuasaan antara sipil dan militer.
“Keluarga kami merupakan bagian dari para pejuang. Darah Tentara dan Kepolisian mengaliri diri kita. Namun tepat karena hal itu, kita sadar bahwa kekuatan sebenarnya militer ada dalam bentuk pengabdiannya, tidak hanya dengan dominasinya saja. Undang-Undang TNI yang telah diberlakukan baru-baru ini perlu mencakup partisipasi rakyat, khususnya pemuda yang nantinya akan merasakan imbasnya,” ungkap Shandy.
Sebagaimana telah diketahui, GM FKPPI merupakan sebuah organisasi yang tidak biasa. Ditujukan sebagai bagian pemudi dari Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Indonesia (FKPPI).
Ketua GM FKPPI mendukung putra-putri purnawirawan.
TNI
Dan kepolisian yang telah berkembang sejak kelahiran mereka dengan memegang nilai-nilai disiplin, pengabdiannya, serta cintanya terhadap negara.
Organisasi ini memiliki dasar yang kokoh pada nasionalisme organik—not hanya berasal dari pendidikan formal di sekolah-sekolah, tetapi juga dari pengalaman pribadi dalam keluarga-keluarga yang telah berjuangan untuk menjaga keutuhan NKRI.
Posisi GM FKPPI mengenai masalah pertahanan nasional senantiasa didasarkan pada prinsip memelihara kesetimbangan di antara kekuatan negara dengan kedaulatan masyarakat.
“Mendukung prinsip non-kekerasan dalam hal militer, tetapi tidak sepenuhnya menentang adanya tentara. Mereka mengenali fungsi vital TNI sebagai barisan depan untuk perlindungan negara, meski di bawah naungan demokrasi yang kuat,” jelas Shandy.
Pada presentasi awal, Dr. Rasminto menjelaskan urgensi aspek hukum dan lembaga dari Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang baru saja diluluskan.
Dia menggarisbawahi bahwa pergeseran pola hubungan kekuatan di kancah global dan wilayah Asia-Pasifik membutuhkan penyesuaian pada struktur TNI agar menjadi lebih sigap dan sesuai dengan aturan resmi.
Pembuatan struktur semacam Kogabwilhan serta Koopsus masih belum lengkap tercakup dalam aturan.
UU TNI
sebelumnya. Revisi ini dibutuhkan agar struktur organisasi dan operasi TNI memiliki dasar hukum yang kuat dan relevan terhadap tantangan mutakhir, termasuk serangan siber dan penanggulangan bencana,” ungkapnya.
Dia pun menggarisbawahi kebutuhan meningkatkan kesejahteraan anggota tentara serta mengeraskan kerjasama di antara TNI, Polri, dan administrasi pemerintahan sipil.
“Jika kita membicarakan tentang pengabdian militer, itu juga berarti kita sedang mengupas isu keadilan sosial serta proteksi untuk mereka yang ada di barisan terdepan,” katanya.
Prof. Abdul Haris Fatgehipon menyinggung aspek sejarah terbentuknya TNI yang dikaitkan dengan generasi muda.
Pada awal pembicaraan, dia menggarisbawahi bahwa adanya Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan akibat langsung dari pemahaman para pemuda akan betapa krusialnya pertahanan nasional yang mandiri serta didasari oleh kedaulatan rakyat.
“Perlu kita sadari bahwa kekuatan Tentara Nasional Indonesia saat revolusi tidak hanya berasal dari persenjataan, tetapi juga dari integritas serta kesetiaan kepada masyarakat. Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia yang telah ditetapkan baru-baru ini seharusnya melestarikan jiwa tersebut, bukannya menghilirkannya,” katanya.
Dia juga menekankan akan pentingnya partisipasi pemuda dalam memelihara pengawasan sipil atas angkatan bersenjata menghadapi berbagai perkembangan modern.
Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawira dan Anak-anak Tentara Nasional Indonesia-Polis Republik Indonesia (GM FKPPI) menyelenggarakan acara Halalbihalal serta diskusi panel dengan tema “Pengaruh Undang-Undang TNI Terbaru pada Remaja dalam Keberagaman Bangsa dan Negara di Zaman Modern.”
Ajang ini tak hanya sebagai tempat bersilaturahmi setelah Idul Fitri, melainkan juga kesempatan penting bagi GM FKPPI untuk mengemukakan kedudukan etis dan politik mereka di tengah perkembangan situasi pertahanan negara.
Forum tersebut diselenggarakan di Premier Lounge SCBD dan diikuti oleh sejumlah partisipan yang terdiri atas banyak pemuda, tokoh akademisi, dan wakil-wakil dari berbagai komunitas penting.
(mcr10/jpnn)
