PARLEMENTARIA.ID
PARLEMENTARIA.ID – DPR dan DPD adalah dua lembaga parlemen Indonesia yang sering disamakan, padahal keduanya memiliki fungsi sangat berbeda. Lalu, bagaimana cara kerja mereka dalam membentuk kebijakan negara? Pemahaman tentang fungsi DPR dan DPD menjadi sangat penting bagi masyarakat Indonesia untuk memahami bagaimana sistem demokrasi kita bekerja. Kedua lembaga ini merupakan bagian integral dari MPR […]
PARLEMENTARIA.ID — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai membahas kekerasan akibat konflik bersenjata yang terjadi belakangan ini bersama dengan Gubernur Papua Tengah hingga anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten di Bali, Jumat (6/6/2025). Pertemuan terbatas itu juga dihadiri oleh Bupati Intan Jaya dan Bupati Puncak. Mereka membahas situasi kekerasan yang utamanya menonjol di Intan Jaya dan […]
PARLEMENTARIA.ID Saat pemerintah pusat merencanakan untuk menghapuskan status tenaga honorer, ratusan pekerja bukan ASN dari Forum R2 dan R3 Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon tidak tinggal diam. Mereka secara proaktif memantau pelaksanaan kesepakatan vital yang tercatat dalam Berita Acara (BA) dari pertemuan dialog di antara eksekutif, legislatif, serta wakil-wakil dari forum tenaga kerja honorer. Dokumen yang […]
PARLEMENTARIA.ID – Kabupaten Cirebon bertujuan untuk menjadi model nasional dalam memperkuat koperasi di desa-desa. Ini tercermin melalui komitmen dewan legislatif setempat, DPRD Kabupaten Cirebon, yang baru-baru ini mengunjungi Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM). Kunjungan tersebut dilakukan dengan tujuan mendiskusikan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) seputar pengembangan koperasi serta usaha mikro, kecil, menengah. […]
PARLEMENTARIA.ID – Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Sekwan DPRD) Halmahera Timur (Haltim), Gamal Sararik, serta timnya bekerja sama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut). Gamal menjelaskan bahwa mereka berencana untuk membahas sinkronisasi dari 5 Ranperda yang mencakup Desa Wisata, Kontrol Minuman Berkadar Alkohol, Ruang Terbuka Hijau (RTH), Pemeliharaan Bahasa Lokal, serta […]
PARLEMENTARIA.ID – Segera laporkan kepada pihak berwenang jika Anda menemukan adanya jalan yang rusak. Tetapi, bagaimana sebenarnya prosedur untuk warga melaporkan kerusakan jalan kepada pemerintah? ternyata ada aplikasi khusus buatan pemerintah yang bertujuan menerima pengaduan semacam itu. Silakan simpan, yakni melalui aplikasi ‘Jalan Kita’, Anda bisa mencantumkan foto, video, lokasi, kategori jalan, dan detail di […]
JAKARTA, PARLEMENTARIA.ID Pemerintah lewat Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri secara resmi mendirikan Satuan Tugas Pelaksana Aturan Mengenai Beban Lebih dari Batas dan Muatan (KDM) Nasional. Regu khusus ini didirikan untuk mengatasi masalah penggunaan truk yang melampaui batasan ukuran dan beban, sering disebut sebagai ODOL (melebih dimensi melebihi bobot). Penyusunan tim ini merupakan tahapan penting untuk […]
NANGA BULIK, PARLEMENTARIA.ID.CO – Rumah Jabatan Bupati Lamandau berkesan meriah pada hari Sabtu (19/4) malam. Acara halalbihalal bersama dengan pengajian kebangsaan yang diselenggarakan tersebut, serta diikuti oleh Wakil Ketua PBNU, DR (HC) Kh Zulfa Mustofa, menjadi momen signifikan untuk Kabupaten Lamandau. Kegiatan ini bertujuan mengumpulkan antara pihak pemerintahan lokal, lembaga kemasyarakatan, organisasi agama, dan para […]
PARLEMENTARIA.ID — Sebanyak 1.840 pegawai akhirnya resmi menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. Penyerahan SK PPPK: Langkah Digitalisasi Administrasi di Surabaya Penyerahan SK ini dilakukan secara simbolis oleh Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, di Gedung Pancasila pada Senin (28/4/2025), disaksikan oleh jajaran pejabat Pemkot […]
PARLEMENTARIA.ID – Rekomendasi untuk menjadikan wilayah khusus Surakarta sebagai topik diskusi telah muncul baru-baru ini. Istana Negara, Menteri Dalam Negeri (mendagri), serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia ikut berkomentar mengenai hal tersebut. Sejak tahun 2014, pemerintah telah menerapkan larangan untuk membentuk Daerah Otonomi Baru (DOB). Seperti yang diketahui, ide tersebut bermula dari ucapan Direktur […]