PALANGKA RAYA, PARLEMENTARIA.ID.CO
– Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu sumbangan utama bagi pengembangan wilayah. Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya menyerukan kepada publik agar lebih taat dalam melaksanakan kewaji banannya di bidang ini, guna meningkatkan pembangunan yang merata dan berkesinambungan.
Pemberitahuan ini diberikan bersamaan dengan pelaporan tentang seratus hari pertama kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palangka Raya, yakni Fairid Naparin serta Achmad Zaini. Mereka menggariskan pencapaian dari sembilan program utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
Rencana itu mencakup banyak aspek, termasuk meningkatkan tunjangan untuk Damang, Mantir Adat, ketua RT serta RW, memberikan dukungan langsung pada 1.000 pengusaha mikro kecil menengah (UMKM), sampai dengan menyediakan bantuan sosial sebesar Rp1,5 juta bagi mereka yang membutuhkan. Dalam hal pembangunan infrastruktur, beberapa prestasi pun sudah dicapai sebagai bentuk janji untuk mengoptimalkan standar hidup penduduk di Ibu Kota Kalimantan Tengah ini.
Ketua DPRD Palangkaraya, Subandi, mengungkapkan penghargaan untuk prestasi itu. Menurut dia, tindakan yang dilakukan oleh pemimpin setempat sesuai dengan komitmen mereka pada rakyat dan dampak positifnya telah dimulai terasa.
Subandi memperingatkan tentang kebutuhan partisipasi publik untuk melindungi hasil-hasil dari berbagai proyek pembangunan yang sudah selesai. Dia menyatakan bahwa pemahaman bersama serta kerja sama antar warga sangat diperlukan, khususnya dalam perawatan infrastruktur publik seperti jalanan, jembatan, dan sistem irigasi.
“Semoga setelah pembangunan selesai, warga mau turut berpartisipasi dalam pemeliharaan. Misalnya dengan membersihkan saluran air untuk menghindari penyumbatan. Kegiatan gotong royong sangat dibutuhkan sehingga hasil dari pembangunan dapat bertahan lebih lama,” jelas Subandi pada hari Selasa, 3 Juni 2025.
Subandi juga menggarisbawahi pentingnya pembayaran PBB sebagai salah satu sumber pendanaan utama bagi wilayah tersebut. Dia memberikan contoh saat acara pengundian PBB di mana seorang pemenang ternyata masih memiliki kewajiban pajak yang belum diselesaikan.
“BPPRD selaku instansi yang mengurusi pajak lokal harus memperkuat edukasi terhadap publik. Apabila kontribusi PBB naik, hal ini berpotensi menyebarkan lebih banyak sumber daya untuk pengembangan serta membuat distribusinya menjadi lebih adil,” tandasnya.
Dia berharap kerjasama di antara pemerintah kota, badan perwakilan rakyat, serta masyarakat dapat mempertahankan kelangsungan dari kegiatan-kegiatan utama sehingga bukan sekadar menjadi projek-projek jangka pendek, melainkan mendatangkan manfaat yang signifikan untuk semua warga Palangkaraya.
ndo
)
