LAMPUNG INSIDER
— Kepedulian untuk meningkatkan kualitas pendidikan di provinsi Lampung tetap menjadi prioritas utama. Ketua DPRD Lampung, Ahmad Giri Akbar, menegaskan dukungan totalnya kepada langkah-langkah yang ditempuh oleh Pemprov Lampung dalam memberantas biaya pendidikan dengan mewujudkannya sebagai layanan gratis. Ini meliputi pembebasan dari segala bentuk kontribusi sukarela atau uang komite bagi para pelajar tingkat sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK), serta Sekolah Luar Biasa (SLB) milik negara dimulai sejak tahun ajaran 2025/2026.
Menurut pernyataan Giri, dia menggarisbawahi bahwa pendidikan merupakan hak fundamental bagi seluruh warga negara dan seharusnya tidak terikat pada situasi keuangan mereka.
“Saatnya menjadikan kebijakan pendidikan gratis sebagai langkah yang cerdas dan bertahan lama. DPRD akan memantau sepenuhnya implementasi hal tersebut, terutama dalam aspek pembiayaan dan supervisi,” tandas dia pada hari Sabtu, 7 Juni 2025.
Giri, sekaligus Sekretaris DPD Partai Gerindra Lampung, menggarisbawahi bahwa keputusan tersebut tidak hanya terkait dengan penghapusan biaya, melainkan juga merupakan bentuk investasi jangka panjang pada mutu sumber daya manusia (SDM).
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung dikatakan bakal mendukung perkuatan penganggaran di bidang pendidikan. Mereka ingin menjamin bahwa program-program tersebut dapat dilaksanakan dengan cara yang bertanggung jawab, terbuka untuk umum, dan efisien. Selain itu, mereka juga berniat meningkatkan mutu layanan pendidikan meliputi sarana prasarana, kemampuan para guru, sampai kebijakan aksesibilitas bagi murid-murid penyandang disabilitas.
” Kami pun meminta dukungan dari publik, para guru, wali murid, serta seluruh elemen agar bekerja sama dalam mendukung keberhasilan program ini. Pendidikan merupakan kewajiban kita bersama,” katanya.
Langkah Strategis Gubernur Mirza
Sekilanya, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dengan resmi mengumumkan keputusan untuk menghapus biaya dana komite dan memastikan bahwa semua keperluan operasional sekolah akan dibayar menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kebijakan tersebut berlaku bagi kira-kira 203.000 murid yang terdaftar dalam 352 institusi pendidikan negeri di provinsi Lampung.
“Mulai tahun ini, pengenaan dana kegiatan komite di sekolah wajib dihentikan. Kepala sekolah diminta untuk lebih berfokus pada perbaikan kualitas pendidikan dan tidak menambah beban finansial bagi para orangtua,” tandas Gubernur Mirza saat memberi arahan kepada kepala sekolah, Kamis (5/6/2025).
Mirza juga mencatat bahwa pencapaian pendidikan di Lampung masih kurang baik dibandingkan dengan rata-rata nasional, hal ini terlihat dari sedikitnya jumlah siswa yang berhasil lolos ujian seleksi masuk perguruan tinggi melalui jalur UTBK. Dia pun memberi peringatan bahwa masa depan Indonesia pada tahun 2045 akan sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia Lampung saat ini.
Di samping mencabut biaya tambahan tersebut, Pemerintah Provinsi juga sedang merumuskan pembuatan 35 sekolah berprestasi di setiap kabupaten atau kota. Mereka akan menawarkan opsi mata pelajaran baru seperti Bahasa Jepang, Korea, dan Arab, serta mensinkronisasikan program tanggung jawab sosial perusahaan guna membantu sektor pendidikan.
Indikator Kepala Sekolah: Menghadiri Kelas, Bekerja, Membangun Usaha Sendiri
Gubernur pun telah menentukan tiga penanda kesuksesan bagi kepala sekolah, yakni: banyaknya alumni yang melanjutkan studi ke jenjang perkuliahan, yang diterima dalam lapangan pekerjaan, serta yang memilih untuk berwiraswasta.
“Saya serahkan masa depan Lampung pada para kepala sekolah. Ajarilah anak-anak kami dengan penuh cinta dan ketulusan,” ucap Gubernur Mirza.
Dinas Pendidikan: Tidak Ada lagi Pungutan Seharusnya
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Thomas Amirico, menguatkan janjinya dengan menegaskan tegas: segala jenis pemungutan uang di sekolah harus berhenti sama sekali.
“Jangan terus-terusan meminta orangtua datang membahas tentang kontribusi. Pendidikan di sini sepenuhnya Gratis, tanpa sebagian kecil pun,” tegas Thomas.
Ia menyampaikan bahwa ke depan skema ini akan terus dievaluasi, termasuk peluang penerapan pada sekolah swasta, agar kualitas pendidikan di Lampung benar-benar meningkat secara merata.***
