PARLEMENTARIA.ID – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan, menggarisbawahi berbagai hambatan utama terkait sistem pendaftaran siswa baru (SPSB) pada tahun 2025 di Provinsi Jawa Barat, walaupun telah ada keputusan Mahkamah Konstitusi tentang pembatalan biaya untuk sekolah dasar dan menengah pertama swasta yang masih belum memiliki tanggal pelaksanaannya dengan pasti.
“Keadaan saat ini tetap memiliki potensi untuk mengakibatkan peningkatan tingkat drop out dari pendidikan, sebab banyak orangtua tidak mampu menutupi biaya sekolah swasta. Jika implementasi ini belum sepenuhnya diterapkan pada tahun ajaran 2025,” ungkap Iwan, Minggu (1/6/2025).
Dia menekankan bahwa Jawa Barat biasanya menjadi acuan nasional untuk masalah pendidikan, jadi tantangan tersebut harus dihadapi dengan sungguh-sungguh.
1. Kapasitas sekolah negeri yang terbatas membuat opsi menjadi lebih ketat.
Karena keterbatasan tempat duduk di sekolah negeri, para pelajar yang tidak mampu semakin kesulitan apabila belum adanya kepastian tentang biaya pendidikan gratis di sekolah swasta.
“Pilihan yang ada cuma dua, yaitu masuk ke sekolah swasta atau tidak bersekolah sama sekali,” kata Iwan.
Data dari Kemendikdasmen mengindikasikan penurunan jumlah sekolah negeri pada tingkatan yang lebih tinggi. Sekolah dasar negeri tetap menduduki posisi terdepan, akan tetapi untuk tingkat SMP, SMA, dan SMK, sekolah-sekolah swasta memiliki jumlah yang jauh lebih besar daripada sekolah negeri.
2. Dorong pantauan ketat terhadap SPMB, berhati-hati dengan adanya penerimaan siswa secara khusus.
Iwan pun menggarisbawahi betapa pentinya adanya pengawasan pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2025 untuk mencegah tindakan curang semacam praktek siswa titipan yang bertentangan dengan aturan zona.
“Pastikan bahwa murid yang berprestasi dan pantas tidak malah tereliminasi akibat praktek kecurangan semacam ini,” tegaskan dia.
Dia mengusulkan untuk melibatkan Dinas Pendidikan serta Disdukcapil dalam tahap pengverifikasian data murid.
3. Mendukung Pendidikan Gratis selama 12 Tahun, tetapi dibutuhkan dukungan Anggaran serta Regulasi
Iwan menyambut positif janji Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk memberikan pendidikan gratis sampai tingkat SMA atau SMK bagi keluarga kurang mampu. Meski demikian, dia menekankan pentingnya adanya kebijakan yang solid serta kerjasama erat antara pihak daerah dan pusat dalam mendukung program tersebut.
“Karena Provinsi Jawa Barat memiliki populasi orang terbanyak serta jumlah sekolah tertinggi di Indonesia, kesuksesan atau kegagalannya akan menjadi acuan bagi seluruh negeri,” ujarnya.
