Kategori
HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK

Peran Strategis DPR dalam Pembentukan Kebijakan Publik yang Berkelanjutan di Indonesia

Pendahuluan PARLEMENTARIA.ID -Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki peran fundamental dalam sistem demokrasi Indonesia, khususnya dalam proses pembentukan kebijakan publik yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Sebagai lembaga legislatif yang merepresentasikan suara rakyat, DPR tidak hanya bertugas membuat undang-undang, tetapi juga memastikan bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan dapat menjawab kebutuhan nyata masyarakat Indonesia. Fungsi Legislasi DPR […]

Kategori
HUKUM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Waktunya Memperbarui KUHAP: Perlindungan Orang Tidak Bersalah Harus Ditingkatkan

PARLEMENTARIA.ID – Rancangan Perbaikan Kitab Undang-Undang Hukum AcaraPidana (KUHAP) terus dibahas di tingkat legislatif. Namun demikian, hingga kini upaya tersebut menghadapi resistensi dari beberapa kelompok, sebab modifikasi pasal-pasal yang diajukan dipandang tak tepat sasarannya. Ketua Umum Persatuan Doktor Pascasarjana Hukum Indonesia (PEDPHI), Abdul Chair Ramadhan menganggap bahwa Kitab Undang-Undang Hukum AcaraPidana (KUHAP) sebaiknya direvisi. Alasannya, […]

Kategori
HUKUM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

20 April: Hari Konsumen Nasional – Menjelajahi Asal-usul dan Tujuan

Jakarta, IDN Times – Hari Konsumen Nasional Ditetapkan secara berkala setiap tahun pada tanggal 20 April. Tujuan dari perayaan ini adalah untuk memperkuat kesadaran pelanggan tentang hak-hak serta tanggung jawab mereka. Di samping itu, hal ini bertujuan pula untuk menjunjukkan posisi konsumen sebagai penggerak utama dalam aktivitas ekonomi dan mendorong terbentuknya konsumen bijaksana yang membantu […]

Kategori
HUKUM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Perubahan KUHAP Vital, Tapi Jangan Lupakan Aspek Ini

PARLEMENTARIA.ID , JAKARTA – Modifikasi Kitab Undang-Undang Prosedural Pelimpahan ( KUHAP Penerapan hukum di Indonesia seharusnya diperbarui karena Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang ada telah kehilangan relevansi. Diskusi mengenai Draft Undang-Undang (RUU) Kode Penegakan Hukum (KUHP) sedang berlangsung. Komisi III DPR Memang pantas dilakukan revisi ini, terlebih lagi untuk mengubah undang-undang acara pidana […]