PARLEMENTARIA.ID, DENPASAR
– Beberapa program utama dari Pemerintah Provinsi Bali untuk lima tahun mendatang disampaikan oleh Gubernur Bali Wayan Koster selama acara Halalbihal dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Bali di Ballroom Harris Hotel Denpasar pada tanggal 19 April 2025.
“Sebagai informasi bersama, Bali saat ini tengah menghadapi beragam tantangan besar termasuk kemacetan lalu lintas, persoalan limbah, wisatawan tidak bertanggung jawab, ketersediaan air, pembangunan infrastuktur, serta sarana transportasi dan masih banyak lagi. Semua hal tersebut harus dituntaskan secara bertahap,” ungkap Gubernur Koster kepada para pemuka agama Muslim dari beberapa organisasi masyarakat Muslim yang hadir dalam acara tersebut.
“Dan tahun ini saya terus bekerja ekstra untuk mempercepat proyek pengembangan Bali. Salah satunya adalah penyelesaian permasalahan sampah yang sangat penting dan harus dituntaskan dengan cepat. Kemudian, kita juga perlu menyelesaikan persoalan kemacetan lalu lintas dalam lima tahun ke depan agar proses pembangunan selanjutnya dapat dilakukan tanpa hambatan,” tambahnya.
Gubernur Koster menyebutkan bahwa peraturannya telah tersedia untuk mengatasi masalah sampah.
Mengapa masalah sampah belum terselesaikan? Selama periode pertama dari 2019 hingga 2023, yang merupakan tiga tahun terkena pandemi Covid, maka tidak mungkin untuk melaksanakannya dengan pendekatan yang tegas dan kuat.
“Mengenai masalah sampah ini adalah hal yang sungguh penting, memalukan bagi Bali kita yang menjadi tujuan pariwisata global tetapi masih memiliki permasalahan dengan sampah hingga saat ini. Oleh karena itu, kami bersama Pak Wagub dan tim lainnya bertekad untuk menyelesaikannya segera,” tegasnya.
Selanjutnya, Koster mengatakan bahwa polanya telah disusun dan siap untuk dieksekusi oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai dari pemerintahan hingga tingkat desa adat. Mereka dituntut untuk melaksanakan program pengelolaan sampah yang bertumpu pada sumber serta membatasi pemakaian plastik sekali pakai.
“Jika kita semuanya patuh mengikutinya, saya percaya bahwa hal ini dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari dua tahun, minimal dimulai dari lingkungan masyarakat terlebih dahulu. Untuk sampah-sampah bervolume besar seperti di Denpasar dan Badung, nantinya akan ditangani menggunakan teknologi modern bernama insinerator,” tambahnya.
Untuk menangani kemacetan, Gubernur Koster berfokus pada dua aspek utama, yaitu pembangunan infrastrukturnya dan juga sistem transportasinya.
Infrastrukturnya berkembang jauh lebih lambat dibandingkan dengan peningkatan jumlah penduduk yang padat serta turisnya, meskipun populasi warga lokal tidak terlalu besar mengingat laju pertambahan penduduk di Bali sangat rendah sekitar 0,67% atau kurang dari 1%.
Namun, pariwisatanya sangat padat, dengan populasi pulau Bali sebesar 4,4 juta orang, namun jumlah pengunjung asing mencapai 6,5 juta, ditambah lagi dengan wisatawan dalam negeri yang berjumlah 9,5 juta.
“Oleh karena itu, demikianlah aliran kegiatan hidup kami di Bali; meskipun populasi orang yang tinggal di sana rendah, namun jumlah individu yang aktif di pulau ini cukup besar. Menggunakan ukuran infrastruktur berdasarkan jumlah penduduk saja tak akan tepat,” jelas Gubernur Koster.
Menurut dia, Bali adalah destinasi pariwisata dan berbeda dari wilayah lain; oleh karena itu, standar pengembangan infrastruksurnya seharusnya tidak sama saja.
“Konsepnya saat ini tengah kami persiapkan untuk berdiskusi dengan pemerintah pusat sehingga skema pengembangan infrastrukturnya dapat dibedakan antara Bali dan daerah-daerah lain yang bukan destinasi wisata. Ini adalah hal yang perlu kita tingkatkan secara kontinu; jangan sampai dibiarkan begitu saja. Jika kita membiarkannya tanpa tindak lanjut, maka kita akan kesulitan dalam kompetisi di masa mendatang,” imbuhnya.
Karena alasan tersebut, mereka sedang menyusun rencana untuk membangun fasilitas umum dengan fokus utama di Denpasar dan Badung. Skemanya melibatkan kolaborasi yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi serta APBD dari Kabupaten Badung, Kota Denpasar, Kabupaten Tabanan, dan Gianyar.
Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bali, Mahrusun Hadyono menginginkan agar perayaan halal bihalal antara masyarakat Muslim dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) dapat dilaksanakan secara berkala setiap tahunnya.
Di luar menguatkan ikatan keluarga, sinergi dengan pemerintah setempat di Bali harus dirawat dengan hati-hati.
“Memperkokoh tali silaturahmi serta kolaborasi adalah kunci menuju kedamaian warganya. Mudah-mudahan pertemuan ini memberikan manfaat,” jelas Mahrusun.
Setelah pembukaan oleh Gubernur Bali Wayan Koster, acara berlanjut dengan ritual salam antara perwakilan pemerintah dan jajaran dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), serta beberapa organisasi kemasyarakatan (ORMAS) Islam dan para pemimpin Muslim di Bali.
Ketika acara tersebut berlangsung, Koster ditemani oleh Wakil Gubernur Bali Giri Prasta.
Acara halalbihalal berakhir dengan pemotretan bersama setelah menyantap hidangan makan siang. (*)
Kumpulan Artikel
Bali
