BBM Jarang di Bengkulu, Anggota DPRD: Pertamina Harus Utamakan Pelayanan Rakyat daripada Laba-Rugi

banner 468x60
banner 468x60


BENGKULU, PARLEMENTARIA.ID –
Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Usin Abdisyah Sembiring, menegur PT Pertamina untuk tidak mempertimbangkan aspek keuntungan atau kerugian saat menyediakan layanan bagi publik.

Usin menyampaikan pernyataannya mengenai krisis kekurangan bahan bakar minyak (BBM) yang sedang berlangsung di Provinsi Bengkulu.

banner 336x280

Masalah kekurangan bahan bakar minyak (BBM) di provinsi Bengkulu saat ini seharusnya tak berlangsung apabila PT Pertamina Patra Niaga, perusahaan yang ditugaskan untuk menjual dan mendistribusi BBM keseluruhan wilayah Indonesia, dapat menerapkan langkah antisipatif ketika kedalaman pelabuhan Pulau Baai mengecil pada tahap awal. Hal tersebut dikatakan oleh Usin kepada PARLEMENTARIA.ID, Selasa (27/5/2025).

Usin mengatakan dengan tegas bahwa pernyataan tentang Pertamina rugi karena pengerukan jalur pelabuhan serta biaya distribusinya merupakan informasi yang salah dan sebaiknya tidak disebarluaskan ke publik.

Menurut dia, kesalahan Pertamina sudah mengakibatkan kerugian bagi masyarakat, terlebih pada beberapa bulan belakangan serta secara khusus di minggu-minggu ini.

“Bukankah mereka menyadari dampak dari kelangkaan bahan bakar minyak terhadap perekonomian warga? Kenaikan harga BBM di pasaran ritel sepertinya tak menjadi pertimbangan bagi Pertamina sebagai perusahaan monopoli yang memiliki kuasa negara untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk di Bengkulu,” katanya dengan tegas.

“Don’t let Pertamina bicara soal keuntungan kerugian dalam mendukung dan melayani rakyat,” tambahnya.

Usin menekankan bahwa baik negara maupun perusahaan swasta tak dapat membenarkan ketidaksengajaan mereka dengan mengatakan adanya dampak merugikan terhadap layanan publik masyarakat.

Justru begitu, masyarakat memiliki hak untuk mengklaim kompensasi atas kerugian yang dialami karena ketidaktepatan Pertamina dalam pengelolaan pendistribusian bahan bakar minyak di Provinsi Bengkulu.

Dia menambahkan bahwa gugatan tersebut bisa diajukan melalui proses hukum perdata atau tindakan kelompok oleh pihak individual, grup tertentu, atau organisasi perlindungan konsumen terhadap Pertamina.

Usin juga Usin memberikan berbagai macam alternatif agar dapat mengambil tindakan singkat selama beberapa hari ke depan diantaranya adalah sebagai berikut:

Peningkatan distribusi bahan bakar minyak bisa dicapai dengan menambah armada pengangkut sampai 200% dari total kendaraan yang digunakan sebelumnya. Apabila semula terdapat 100 armada, maka angka ini perlu naik menjadi 300 unit.

Selanjutnya, PT Pertamina Patra Niaga bisa melaksanakan program consignment dengan agen distribusi solar industri yang berada di bawahnya guna mendistribusikan Bahan Bakar Minyak di Provinsi Bengkulu.

Selanjutnya, pastikan pendistribusian bahan bakar khusus, yaitu Dexlite, Pertamina DEX, Pertamax, serta Pertamax Turbo, dilakukan lewat pertashop untuk mencegah kemacetan antrean di SPBU.

Usin juga menyarankan Pertamina melibatkan seluruh Forkompimda dan membentuk satgas/taskforce untuk pengawasan setiap timeline distribusi.

Dengan langkah-langkah tersebut, Usin percaya bahwa masalah kelangkaan dan antrian BBM dapat diselesaikan secara efektif, sehingga kerugian yang diderita masyarakat di Provinsi Bengkulu dapat berkurang.

“Ini bukan soal tentang kuotanya. Bahkan kalau quota-nya dinaikkan menjadi 1.000 persen untuk Provinsi Bengkulu sekalipun, masih akan sia-sia jika proses distribusi BBM melalui jalur darat terhambat dan perlu didistribusikan dari provinsi tetangga,” jelas Usin.

Klarifikasi Pertamina

Saat yang sama, wakil dari PT Pertamina Bengkulu, Fauzan, menyatakan bahwa pengiriman bahan bakar minyak ke Bengkulu sekarang tergantung pada rute darat melalui Lubuk Linggau dan Jambi dikarenakan kapal tanki tidak dapat memasuki Pelabuhan Pulau Baai.

Hal ini dikemukakan saat pertemuan bersama dengan gubernur pada hari Senin, tanggal 26 Mei 2025.

“Distribusi dari Palembang menuju Lubuk Linggau menggunakan kereta api, namun saat ini terdapat hambatan dalam hal operasional. Akibatnya, persediaan di Lubuk Linggau menjadi habis,” ungkap Fauzan. Saat ini pihak Pertamina sedang bekerja sama dengan PT KAI guna mempercepat penanganan dan pemulihan distribusi tersebut.

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *