PANGKAL PINANG, PARLEMENTARIA.ID— Setelah mengalami keterlambatan atau “molor” Karena tidak hadirnya Gubernur Hidayat Arsani dan Wakil Gubernur Hellyana dua kali berturut-turut, Paripurna DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada akhirnya diadakan kembali.
Sidang yang berlangsung selama Masa Sidang II Tahun Sidang I kali ini menumpukan perhatian pada penyampaian laporan hasil reses dari tujuh dapil. Meski tak di bacakan, namun laporannya tetap diberikan langsung kepada ketua dan wakil ketua sidang.
Ketua panitia sidang, Edy Nasapta, menyatakan bahwa proses tanpa membacakan laporannya tidaklah menjadi sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya.
Menurut dia, laporannya yang berasal dari setiap daerah pemilihan umumnya tebal dan telah mencakup semua pertanyaan publik dengan komprehensif.
“Pembacaan laporannya tak jadi dilaksanakan sebab berkasnya sangat tebal. Akan tetapi, semua keinginan serta masalah warga telah dirangkum secara menyeluruh di dalam dokumen yang dia serahkan,” ujar Edy demikian seperti dikutip dari sumber tersebut.
Babel Hebat
, Minggu (25/5).
Pada berkas yang diajukan, bermacam-macam masalah penting pun muncul ke permukaan. Ini meliputi situasi sarana dan prasarana yang membutuhkan penanganan, pertambahan tingkat pengangguran, serta kemajemukan rakyat yang diperkirakan semakin merosot.
“Bermacam-macam persoalan perlu segera diproses lebih lanjut oleh pihak pemerintah provinsi. Hal ini merupakan halangan besar yang kita hadapi bersama di DPRD,” tegas Edy.
Menyangkut penundaan persidangan sebelumnya, Edy dengan terbuka menyatakan bahwa keputusannya untuk meneruskannya tidak disebabkan oleh motif pribadinya, namun lebih kepada penghargaan atas usaha anggota dewan yang sudah bekerja keras di lapangan.
“Kami setuju untuk mengurangi sementara egosentrisme kita demi kemaslahatan publik. Bila ingin bersikap individualistik, Paripurna dapat dicabut. Namun, kami berharap agar hasil dari reses ini masih diberi penghargaan dan tidak menjadi usang,” jelas Edy.
Bukan hanya itu saja, ia juga membahas tentang kurangnya partisipasi petugas eksekutif dalam sejumlah acara utama DPRD. Edy menebalkan nada bahwa para kepala OPD harus dapat lebih mengapresiasi tiap undangan, terlebih lagi jika berkaitan dengan penyerahan aspirasi warga.
“Kami berharap sinergi antara legislatif dan eksekutif bisa lebih baik, agar hasil dari reses ini benar-benar ditindaklanjuti,” pungkas Edy. ***
