PARLEMENTARIA.ID – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan, menyambut baik penjelasan Gubernur Dedi Mulyadi selama sidang paripurna pada hari Kamis, 22 Mei 2025.
Pernyataan itu diartikan sebagai tanggapan terhadap perselisihan yang timbul setelah Dedi Mulyadi membuat pernyataan kontroversial selama Musrenbang di Cirebon.
Sebelumnya, pada Jumat (16/5/2025), fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pernah melaksanakan suatu kegiatan.
walkout
Pada saat Iwan Suryawan memulai sesi diskusi mengenai dua rancangan peraturan daerah tersebut, mereka mendesak agar ada penjelasan langsung dari Dedi Mulyadi terkait pernyataannya di Cirebon yang dinilai mencemarkan martabat lembaga DPRD.
“Ia mengenali dinamika tersebut sebagai sebuah proses otonom kritis dan kerjasama dengan lembaga perundang-undangan tak bisa diabaikan,” ujar Iwan pada hari Minggu, 25 Mei 2025.
1. Iwan tegas menyatakan bahwa kebijakan di Jawa Barat perlu didiskusikan dengan DPRD secara bersama-sama
Mengomentari hubungan antara eksekutif dan legislatif, Iwan menggarisbawahi signifikansi partisipasi DPRD dalam tiap keputusan yang memiliki dampak besar.
“Kebijakan untuk Jawa Barat tentu harus didiskusikan bersama-sama dengan DPRD sejalan dengan peraturan yang berlaku,” katanya.
Dia juga menganggap pentingnya menggunakan pendekatan lembaga untuk memecahkan masalah yang ada di lapangan.
“Tetapi kita juga perlu mengerti tindakan-tindakan Gubernur (Dedi Mulyadi) di lapangan yang turun langsung ke lokasi-lokasi masalah, ada hal-hal yang dapat diatasi oleh Gubernur sendiri dan ada juga yang harus diproses lebih lanjut oleh Gubernur melalui lembaganya,” jelasnya.
2. Sampaikan kepentingan dari backup berkala
Iwan Suryawan mendukung partisipasi yang lebih luas dari DPRD serta departemen di dalam tiap keputusan penting.
“Sesungguhnya hal itu harus sejalan dengan peraturan perundang-Undangan yang berlaku, termasuk mengikutsertakan dinas sebagai eksekutor serta DPRD dalam pembuatan kebijakan dan pengalokasian dana,” jelasnya.
Dia juga menekankan pentingnya bantuan hukum dalam implementasi keputusan di lapangan.
Point yang kita beritahukan kepada beliau kemarin adalah pentingnya adaannya
backup
Regulasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan dengan cara formal. Jika tidak ada, dapat mengakibatkan pelanggaran peraturan,” jelasnya.
3. Akhiri perdebatan antara eksekutif dan legislatif yang terjadi di media sosial.
Iwan menginginkan agar nantinya komunikasi di antara eksekutif dan legislatif menjadi lebih transparan dan ditangani lewat saluran yang sah.
“Akan menjadi jauh lebih baik apabila kita duduk bersama-sama, mengulas secara bersamaan tiap-tiap keputusan yang bakal memengaruhi masyarakat umum. Media sosial tidak seharusnya dijadikan arena diskusi antara para petinggi,” katanya.
Terkait komitmennya Gubernur kepada DPRD, Iwan berpendapat bahwa ini akan nampak melalui tindakan selanjutnya.
“Ya, di masa mendatang, kita akan melihat betapa besar komitmen mereka dalam berkolaborasi dengan DPRD secara konkret. Hal ini penting untuk membangun pemahaman bersama dan mencapai visi menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi istimewa,” ungkapnya.
4. Dedi menerima masukan dari DPRD, mengakui bahwa hal tersebut kontroversial dan lebih mirip dengan satu orang yang mendominasi.
Pada saat yang sama, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengaku bahwa tindakan yang diambilnya seringkali dipandang sebagai kontroversi dan lebih condong ke arah provokatif.
one man show.
Akan tetapi, dia menggarisbawahi bahwa segala langkah tersebut ditempuh untuk meningkatkan keefektifan serta mencapai tujuan di lapangan.
Bila saya koordinasikan terlebih dahulu dengan tim, mungkin saja operasi akan gagal karena adanya bocornya informasi yang memang nyata. Oleh sebab itu, pendekatan kagetan sangat dibutuhkan untuk menciptakan dampak,” ungkapnya ketika sedang menyampaikan penjelasan tambahan.
Dia mengutarakannya suksesnya dalam mengatasi pertambangan ilegal sebagai bukti dari efisiensi metode kepemimpinannya.
“Kini, tindakan terhadap penambangan ilegal dapat dilakukan berdasarkan undang-undang dengan dukungan dari Kapolda,” katanya.
Namun demikian, Dedi masih mengungkapkan penghargaan atas masukan dari DPRD. Dia menilai bahwa perdebatan seperti ini adalah bagian normal dalam sistem demokratis.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada semua anggota DPRD karena masukan mereka. Ini menunjukkan bahwa peran lembaga legislasi sedang aktif,” katanya.
“Setiap individu menunjukkan kesadaran serupa dalam mencapai tujuan menjadikan Jawa Barat sebagai wilayah istimewa. Tugas DPRD adalah berbicara dan mengemukakan aspirasi penduduk. Sebaliknya, jika mereka tetap tenang tanpa berkomentar, hal tersebut seharusnya menjadi pertanyaan,” ungkap Dedi.
