PARLEMENTARIA.ID – Ketika melakukan sidang pleno di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat, suasana tiba-tiba menarik perhatian masyarakat setelah Tia Fitriani, seorang anggota DPRD Jawa Barat yang berafiliasi dengan Fraksi Partai NasDem, mengeluarkan komentar jujur dan terbuka.
Pada pertemuan yang diselenggarakan pada hari Jumat (16/5/2025), Tia dengan terang-terangan menuntut agar Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menghadiri sesi di kantor DPRD secara pribadi.
Pernyataannya tersebut disampaikannya secara langsung kepada ketua rapat selama membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), acara ini turut dihadiri oleh Wagub Jawa Barat, Erwan Setiawan.
Dia menganggap bahwa komunikasi di antara lembaga legislatif dan eksekutif selama ini kurang optimal.
“Dengan izin pimpinan, Tia Fitriani dari fraksi Nasdem, sampai saat ini Bapak Wagub yang hadir jujur mengatakan bahwa jika kita dibandingkan seperti pasangan suami istri, sepertinya hubungan kita tidaklah baik-baik saja,” kata Tia dalam pertemuan itu.
Selanjutnya, dia mengatakan bahwa sepanjang masa jabatan dalam tiga periode terkini, belum pernah ada pengalaman tentang kerjasama yang baik antara DPRD dengan Gubernur.
“Pada masa jabatan ketiga saya di DPRD Provinsi Jawa Barat, baru kali ini terasa adanya absennya kerja sama yang baik, sehingga kami kesulitan dalam menyampaikan kondisi di daerah pemilihan kami,” lanjutnya.
Tia menginginkan agar ketua DPRD bisa membantu dalam menyelenggarakan pertemuan diantara wakil rakyat dan Gubernur Jabar.
Dia menyatakan bahwa proses komunikasi tidak akan berlangsung dengan baik bila anggota legislatif perlu mengunjungi kediaman resmi dari sang gubernur.
“Kami tidak dapat mendengar. Oleh karena itu, harap disediakan kesempatan untuk bertemu dengan gubernur; namun demikian, jangan sampai kami perlu mengunjungi kediamannya,” katanya.
Sebagai alternatif, Tia menyarankan agar rapat digelar secara langsung di kantor DPRD, tempat yang dia sebut sebagai rumah bagi suara masyarakat.
“Saudara-saudaraku hanya berjumpa di sini, pimpinan, yaitu di instansi DPRD, dalam bangunan DPRD, tempat dimana rakyat menyuarakan keinginannya. Lokasi ini adalah tempat kami bersumpah untuk membela aspirasi warga di daerah pemilihan masing-masing. Itu saja, setuju? Alhamdulillah. Terima kasih, pimpinan,” tutupnya.
Mengenal Sosok Tia Fitriani
Tia Fitriani merupakan legislator senior yang lahir di Kabupaten Subang, Jawa Barat, pada 10 Januari 1966.
Pada saat ini, dia bertugas sebagai anggota Komisi 2 DPRD Jawa Barat yang mengurusi bidang ekonomi, untuk masa jabatan tahun 2019 hingga 2024.
Selain itu, Tia juga aktif di Badan Musyawarah serta Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Jabar.
Ia terpilih dari daerah pemilihan (dapil) 2 yang meliputi wilayah Kabupaten Bandung.
Menurut informasi dari Jariungu, Tia mampu mendapatkan 53.574 suara dalam pemilihan umum tahun 2024 dan ini memastikan dia akan kembali menempati posisi di lembaga perwakilan rakyat.
Dia tinggal di Jl. Kebon Waru Tengah Nomor 5, Ds. Kacapiring, Kec. Batununggal, Kota Bandung.
Dedi Mulyadi Bersuara, Menilai Performa DPRD Jawa Barat
Sebaliknya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga tidak tinggal diam.
Dia mengeluarkan kritikan keras kepada DPRD Jawa Barat akibat absennya semua anggota dewan dalam acara Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang berlangsung di Kabupaten Cirebon tanggal 7 Mei 2025.
Pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2025, dalam unggahan videonya di Kanal YouTube Kang Dedi Mulyadi, dia menyuarakan ketidaksenangan atas tindakan lembaga perwakilan rakyat yang dirasanya kurang berkolaborasi dengan baik.
“Forum Musrenbang adalah tempat suci, meski diundang mereka enggan hadir. Mereka ingin dipermalukan tetapi tidak pernah memberi penghargaan kepada orang lain. Mereka berharap untuk dimintai pendapat namun selalu menolak ikut serta,” ungkap Dedi dalam kliping video itu sebagaimana diberitakan oleh Tribun Jabar.
Dia juga mengamati bahwa DPRD kerap kali melawan keputusan eksekutif, padahal proyek yang dilaksanakannya sebenarnya bertujuan untuk kemaslahatan publik.
“Saya mengklaim mendukung rakyat, bertarung demi rakyat, namun ketika anggaran dibuat untuk kemaslahatan rakyat, tiba-tiba tidak disetujui dan dianggap menyalahi undang-undang dasar,” katanya.
Perseteruan Mencuat, Kolaborasi Dipertanyakan
Tension between the executive and legislative branches in West Java seems to be increasingly coming to the surface.
Pernyataan Tia Fitriani meminta Gubernur untuk datang secara langsung ke gedung DPRD serta tanggapan tajam Dedi Mulyadi atas sikap para anggota dewan mengindikasikan ada kesenjangan komunikasi yang sangat signifikan.
Masyarakat saat ini mengharapkan, apakah kedua belah pihak dapat mencapai kesepakatan untuk kemajuan pembangunan dan peningkatan layanan di Jawa Barat demi kebaikan bersama.***
