PARLEMENTARIA.ID – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menggarisbawahi bahwa peralihan anggaran dalam APBD tahun 2025 akan dijalankan sesuai dengan prinsip akuntabilitas serta efisiensi, dan bertumpu pada ketentuan manajemen keuangan pemerintah daerah.
Ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 terkait Efisiensi Pengeluaran pada Implementasi Anggaran Negara Pusat dan Daerah untuk tahun 2025, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 900/833/SJ yang membahas Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Pengeluaran di Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Keuangan Pembangunan Daerah tahun 2025.
“Efisiensi yang kami lakukan cukup besar, mencapai Rp5,1 triliun, dengan pengawasan langsung dari Gubernur. Dana tersebut dialihkan untuk program kesejahteraan masyarakat Jawa Barat, selaras dengan visi pemda dan agenda nasional,” ujar Herman, Sabtu, 19 April 2025.
Penyebarannya mencakup infrasturktur bernilaiRp3,6 triliun (termasuk jalan, jembatan, irigasi, listrik, tranportasi, dan kebersihan), pendidikan sebanyak Rp1,3 triliun, kesehatan senilai Rp122,9 miliar, persediaan bahan pangan sekitar Rp46,1 miliar, serta berbagai program lainnya untuk meningkatkan kemasyarakatan, peluang pekerjaan, dan pertumbuhan ekonomi dengan total nilai Rp35,5 miliar.
Menanggapi kabar bahwa dana efisiensi dipakai untuk keperluan Lembur Pakuan, Herman membantahnya.
“Data tersebut kurang tepat. Semua perubahan alokasi dikerjakan dengan jujur dan terbuka, meliputi bidang pariwisata dan kebudayaan, seperti pemugaran tempat wisata, pertunjukan seni, serta rilis buku-buku tentang budaya yang ada di seluruh Jawa Barat,” katanya.
Lebih lanjut, ia menyebut bahwa penerbitan buku budaya melibatkan penelitian mendalam dengan melibatkan ahli di berbagai disiplin ilmu.
Pada saat yang sama, acara safari pembangunan ini tidak semata-mata merupakan perjalanan dinas reguler, tetapi lebih pada upaya untuk menghadirkan pelayanan publik di dekat masyarakat dan menyebarkan informasi tentang berbagai program lewat pertunjukkan kesenian.
“Konsepnya mirip dengan seni Sunda, yaitu untuk hiburan namun tetap memiliki makna,” katanya.
Acara “Nganjang Ka Warga” sudah diselenggarakan sebanyak dua kali di Kota dan Kabupaten Bandung dengan respon yang sangat meriah. Nantinya, acara ini direncanakan untuk dilaksanakan setiap pekan, mencakup semua daerah di Jawa Barat.
Herman juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah berhasil menekan biaya perjalanan dinas sebesar Rp390 miliar (melebihi 51%), menjadikannya pionir dalam menerapkan arahan presiden berkaitan dengan penghematan. Dia melanjutkan, “Gubernur berharap implementasi ini dapat dilakukan secara maksimal untuk menciptakan Jawa Barat yang luar biasa.”
Proses penyesuaian anggaran APBD tahun 2025 akan berlangsung secara transparan, yang mencakup diskusi bersama Kemendagri tanggal 7 dan 14 Maret 2025, serta laporannya kepada DPRD pada 27 Maret 2025. Rincian lebih lanjut bisa dilihat oleh masyarakat melalui situs web JDIH Pemerintah Provinsi Jabar ataupun postingan dari Gubernur di platform media sosial.
