PARLEMENTARIA.ID.CO – Komisi I DPRD Kota Pekanbaru telah mengusulkan untuk menutup sementara Live House, sebuah tempat hiburan malam di Jalan Soekarno-Hatta. Hal ini terjadi setelah tim gabungan melakukan penyelidikan dan mendapati beberapa pelanggaran seperti kesalahan izin operasional, pajak lokal yang belum dibayarkan secara tepat, serta adanya konsumsi obat-obatan terlarang oleh para tamu. Tambahan lagi, live house ini juga diketahui tetap buka lebih dari jam-jam yang ditentukan melalui Peraturan Daerah (Perda). Penyisiran ini dilaksanakan bersama dengan pihak Satnarkoba Polresta Pekanbaru, Satpol PP, dan Badan Perizinan Setempat kota pada Minggu pagi tanggal 31 Mei.
Ketua Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, Robin Eduar, mengatakan bahwa kesalahan ini sudah sering ditegur, tapi manajemen tetap tak patuh pada peraturan. Dia menjelaskan bahwa kecerobohan itu memiliki dampak merugikan bagi sumber pendapatan lokal dan mencegah langkah-langkah untuk membereskan bisnis klub malam di kota tersebut. Ketika operasi pemantauan dilaksanakan, rombongan bersama-sama mendapati lokasi itu masih aktif dengan musik bergema keras, para tamu sedang mencicipi alkohol sebesar 45%, dan ada juga tiga individu yang terkonfirmasi menggunakan obat-obatan terlarang.
Manajemen Live House gagal menyertakan semua dokumen lisensi saat ditanyakan oleh tim gabungan, meliputi izin operasional serta izin menjual alkohol. Alasan mereka adalah bahwa izin telah didapatkan dari Jakarta; namun hal ini justru meningkatkan kekecewaan anggota DPRD karena live house tersebut berada di Pekanbaru dan harus tunduk pada aturan lokal. Di samping itu, tempat ini hanya membayar pajak sekitar 10%, sedangkan sesuai dengan Pasal Daerah No. 1 tahun 2024, bisnis hiburan seperti discothèque atau club malam mestinya memberikan pajak sebanyak 45%.
Sebagai tindakan keras, Komisi I DPRD Kota Pekanbaru menyarankan penutupan sementara Live House sampai semua syarat izin lengkap terpenuhi. Selain itu, mereka juga mengingatkan para pemilik bisnis hiburan malam lainnya supaya taat pada regulasi yang ada, sebab pemeriksaan akan tetap dijalankan guna melindungi ketaatan hukum serta kepentingan publik.
