PARLEMENTARIA.ID, JAKARTA — Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa partainya sedang meninjau berbagai pilihan dalam penyusunan sistem demokrasi, termasuk potensi kembalinya sistem pemilihan kepala daerah melalui DPRD.
Pernyataan tersebut diucapkan Bahlil setelah melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (28/7/2025).
Ia menekankan bahwa wacana tersebut bukan hal yang asing di dalam tubuh Golkar.
“Saya sudah menyampaikan sejak perayaan HUT Golkar bulan Desember lalu bahwa penting bagi kita untuk melakukan penyusunan sistem demokrasi melalui perubahan undang-undang politik,” kata Bahlil.
Menurutnya, kajian tersebut meliputi seluruh sistem pemilu, termasuk pemilihan anggota legislatif, pemilihan umum daerah, hingga pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Salah satu alternatif yang sedang disusun adalah agar kepala daerah dipilih oleh DPRD, bukan secara langsung oleh masyarakat.
“Kenapa? Karena UUD 1945 tidak menyatakan bahwa pemilihan bupati atau wali kota harus dilakukan secara langsung, tetapi dilakukan secara demokratis,” katanya.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga menyoroti dampak buruk dari pemilihan langsung, termasuk risiko konflik sosial yang menurutnya justru merusak prinsip kebersamaan dalam masyarakat.
“Yang menang terasa sakit, apalagi yang kalah? Demokrasi bukan tujuan negara, melainkan alat. Kita perlu mencari alat yang sesuai dengan budaya Timur kita. Jangan sampai karena pemilu, tetangga tidak saling mengingatkan, bahkan ada yang berpisah karena perbedaan pilihan,” katanya.
Ketika ditanya apakah hal ini mencerminkan sikap resmi Fraksi Golkar di DPR, Bahlil menyampaikan bahwa partainya sedang merancang berbagai skema dan pilihan kebijakan.
“Golkar saat ini sedang melakukan kajian-kajian, skema-skema. Salah satu skemanya memang melalui DPRD. Namun ini masih dalam proses penyusunan,” katanya.
Selanjutnya, ia juga merespons pernyataan bahwa sikap ini mirip dengan yang diungkapkan oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin), yang juga mendukung pemilihan kepala daerah oleh DPRD.
“Tidak saya yang sama dengan Cak Imin. Golkar telah menyampaikan hal itu lebih dulu sejak HUT Golkar. Kami memiliki pandangan yang sama karena rasionalitas dalam berpikir,” tegasnya.
