PARLEMENTARIA.ID – Seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kota Blitar, Jawa Timur, tengah menjadi sorotan setelah diduga terlibat dalam hubungan tidak sah dengan seorang polisi wanita (Polwan). Insiden ini menimbulkan reaksi dari partai politik yang bersangkutan dan memicu permintaan untuk menonaktifkan anggota dewan tersebut sementara waktu.
Keterlibatan dalam Kasus Selingkuh
Kasus dugaan perselingkuhan ini bermula dari laporan yang disampaikan oleh suami dari NW, seorang Polwan yang bertugas di Polres Blitar Kota. Suami NW juga merupakan anggota Polri dan bekerja di instansi yang sama. Informasi mengenai dugaan hubungan ilegal antara GP dan NW akhirnya terungkap setelah keduanya digerebek di sebuah hotel di Kota Batu, Jawa Timur.
Namun, saat penggerebekan dilakukan, GP tidak ditemukan di kamar. Hanya NW yang berada di dalam ruangan tersebut. Penyelidikan lebih lanjut mengungkap bahwa GP adalah anggota DPRD dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Respons dari Partai Politik
Setelah kasus ini diketahui, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Kota Blitar mengambil langkah tegas. Mereka mengirimkan surat resmi kepada pimpinan DPRD untuk menonaktifkan GP dari aktivitas keanggotaannya sementara. Tujuan dari penonaktifan ini adalah agar GP dapat fokus menghadapi proses hukum terkait dugaan perselingkuhannya.
Ketua DPC PPP Kota Blitar, Agus Zunaidi, menyampaikan permintaan maaf atas kejadian ini. Ia juga menjelaskan bahwa Fraksi PPP akan menonaktifkan GP dari beberapa tugas di alat kelengkapan DPRD. Selain itu, partai tidak akan memberikan pendampingan hukum terhadap GP dalam kasus ini.
Reaksi Publik dan Isu Etika
Peristiwa ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Banyak yang menilai bahwa tindakan GP tidak sesuai dengan etika sebagai wakil rakyat. Sebaliknya, ada pihak yang meminta agar kasus ini ditangani secara profesional tanpa terlalu banyak spekulasi.
Selain itu, isu tentang tanggung jawab sosial dan moral para pejabat publik kembali menjadi perbincangan. Tidak hanya GP, tetapi juga institusi yang menaungi dirinya, seperti PPP, diharapkan bisa memberikan contoh yang baik bagi masyarakat.
Langkah Berikutnya
Saat ini, kasus ini sedang dalam proses penyelidikan lebih lanjut. Pihak berwenang akan melakukan pemeriksaan terhadap semua pihak yang terlibat. Sementara itu, GP diminta untuk menjalani proses hukum yang berlaku.
Tidak hanya itu, masyarakat juga menantikan respons dari DPRD Kota Blitar terkait tindakan yang akan diambil terhadap anggota dewan tersebut. Apakah penonaktifan sementara akan diubah menjadi tindakan permanen atau tidak, masih menjadi pertanyaan besar. ***
