DPRD Pamekasan Usulkan Tiga Hal Penting Terkait Penyegelan SDN Tamberu 2 Batumarmar

Solusi Darurat untuk Siswa SDN Tamberu 2 Batumarmar

PARLEMENTARIA.ID – Masalah penyegelan terhadap Sekolah Dasar Negeri (SDN) Tamberu 2 Batumarmar di Kabupaten Pamekasan telah memicu kekhawatiran serius terhadap kelangsungan pendidikan siswa. Akibatnya, anak-anak kini harus belajar dalam kondisi yang tidak layak, seperti di tenda darurat yang berada di dekat tempat pembuangan sampah.

Kondisi yang Membahayakan

Siswa SDN Tamberu 2 Batumarmar kini menghabiskan waktu belajar di tenda darurat yang dibangun oleh para guru dan wali murid. Lokasi tersebut sangat rentan terhadap risiko kesehatan karena dekat dengan area pembuangan sampah. Bahkan, saat makan menu program Makanan Beragam Gizi (MBG), mereka juga melakukannya di tenda tersebut, yang dinilai tidak manusiawi.

Rekomendasi DPRD Pamekasan

Dalam rapat koordinasi antara Komisi IV DPRD Pamekasan bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) serta Bagian Aset Pemkab Pamekasan, tiga rekomendasi penting disampaikan untuk mengatasi masalah ini. Ketiga poin tersebut adalah:

  1. Membeli lahan dari pemilik

    Meskipun opsi ini bisa dilakukan, ada risiko tinggi terkait harga lahan. Pemilik menuntut harga pasar, sementara pemerintah menggunakan nilai appraisal. Selain itu, kemungkinan adanya klaim hak atas lahan juga menjadi kendala.

  2. Membangun gedung baru di lokasi lain

    Opsi ini dinilai lebih realistis karena di sekitar lokasi masih tersedia lahan milik pemerintah daerah. Ini menjadi solusi yang lebih aman dan efektif.

  3. Memindahkan siswa ke sekolah terdekat

    Namun, politisi PPP Pamekasan menilai bahwa opsi ini bisa menimbulkan masalah baru, seperti beban tambahan pada sekolah-sekolah sekitar.

Peninjauan Langsung ke Lokasi

Sebelum menyampaikan rekomendasi, anggota DPRD Pamekasan melakukan peninjauan langsung ke lokasi kelas alternatif. Mereka menemukan kondisi yang sangat memprihatinkan. Sebelumnya, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar sempat direncanakan di emperan rumah warga, tetapi ditolak oleh warga karena khawatir akan gangguan suara.

Perlu Tindakan Segera

Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan, Halili Yasin, menekankan bahwa masalah ini harus segera ditangani. Ia meminta agar hasil rapat tersebut segera disampaikan kepada Sekda dan Bupati Pamekasan. “Anak-anak tidak pantas belajar di lingkungan yang tidak layak,” ujarnya.

Tantangan yang Dihadapi

Selain masalah kesehatan, pengelolaan kelas darurat juga menghadapi tantangan logistik dan keamanan. Para guru dan wali murid berusaha memastikan proses belajar mengajar tetap berjalan, meski dalam kondisi yang tidak ideal.