PARLEMENTARIA.ID – Kurangi Politik uang? Anggota Komisi Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Firman Soebagyo menyampaikan dukungan terhadap gagasan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang dilakukan secara tidak langsung, yaitu melalui sistem pemilihan oleh DPRD.
Menurutnya, usulan tersebut sesuai dan pantas dipertimbangkan dalam situasi penguatan demokrasi serta penyederhanaan sistem pemilihan umum.
“Apakah pemilu dipilih oleh rakyat atau melalui mekanisme DPRD, keduanya tetap demokratis karena DPRD merupakan wakil dari perwakilan rakyat di tingkat daerah. Oleh karena itu, hal ini akan menjadi pertimbangan,” ujar Firman, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/7/2025).
Pilkada Melalui DPRD Kurangi Politik Uang
Firman menilai sistem pemilihan kepala daerah melalui DPRD dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah yang timbul dalam pemilihan langsung, khususnya terkait tindakan politik uang atau money politic yang semakin mengganggu.
Ia menyatakan bahwa politik uang menjadi isu penting dalam setiap pelaksanaan pemilu, khususnya menjelang hari pemungutan suara.
“Maka tujuan dari penyederhanaan pemilu tersebut adalah yang pertama, diharapkan mampu mengurangi pengaruh uang dalam politik yang semakin tidak seimbang, hal ini menimbulkan sesuatu yang tidak sehat dalam sistem demokrasi. Isu uang dalam politik menjadi topik penting dan mendapat perhatian dari berbagai pihak,” katanya.
Selanjutnya, Firman menekankan bahwa pemilihan umum yang tidak langsung akan membuat proses pemilihan kepala daerah menjadi lebih mudah dan mengurangi konflik sosial-politik.
“Kemudian kita akan meninjau secara menyeluruh kelebihan dan kekurangannya, jika saya sendiri sebenarnya lebih suka jika pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD karena lebih sederhana. Jadi tidak menimbulkan konflik yang berlarut-larut,” tutupnya.
Pemilihan Umum Kepala Daerah merupakan mekanisme demokratis di Indonesia yang digunakan untuk menentukan pemimpin provinsi, kabupaten, dan kota beserta pendampingnya.
Biasanya dilakukan secara langsung oleh masyarakat, tetapi belakangan ini muncul wacana untuk mengubahnya menjadi pemilihan melalui DPRD seperti pada masa Orde Baru.
Partai Golkar dan PKB menyambut baik gagasan ini, dengan alasan penghematan anggaran.
Usulan pemilihan kepala daerah yang tidak langsung sebelumnya diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat serta Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin), yang mengusulkan agar proses pemilihan kepala daerah kembali kepada DPRD sebagai upaya efisiensi dan penguatan sistem demokrasi perwakilan.
Pernyataan Cak Imin disampaikan di hadapan Presiden Prabowo Subianto dalam pidatinya pada peringatan ulang tahun ke-27 PKB.
Pada awalnya, Cak Imin melaporkan kepada Prabowo mengenai langkah yang telah dilakukan PKB terkait penyempurnaan tata kelola politik nasional.
“Harus dibuat sebuah peraturan perundang-undangan dari sistem politik nasional kita yang benar-benar mendukung percepatan pembangunan nasional. Salah satu hal yang telah kami sampaikan langsung kepada bapak presiden, saatnya pemilihan kepala daerah dilakukan evaluasi menyeluruh terkait manfaat dan kerugiannya,” ujar Cak Imin di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (23/7/2025).
Cak Imin menyampaikan bahwa sejumlah kepala daerah mengalami keterlambatan dalam melakukan konsolidasi politik.
“Karena proses politik yang terlalu lama. Jika tidak ditunjuk oleh pusat, Pilkada paling cepat dipilih oleh DPRD di seluruh negeri,” katanya.
Namun, Cak Imin mengakui bahwa usulan ini sulit karena sering mendapat penolakan.
“Tetapi PKB memiliki tujuan yang jelas, yaitu efisiensi dan percepatan pembangunan tanpa adanya hambatan dalam satu tahap demokrasi. Apalagi terdapat isu yang belum selesai di DPR, yakni pemisahan pemilihan kepala daerah dan pemilu umum. Dari keputusan tersebut, hanya penundaan pemilu DPRD yang disetujui oleh rekan-rekan, sedangkan yang lain tidak menyetujuinya menurut keterangan,” ujarnya.
“Kami berharap di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto akan terjadi penguatan demokrasi yang efektif, guna mewujudkan tujuan demokrasi yaitu keadilan dan kesejahteraan,” tegas Cak Imin. ***
