Usulan PKB: Pemilihan Kepala Daerah Dilakukan oleh DPRD
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin, menyampaikan usulan penting terkait sistem pemilihan kepala daerah. Usulan ini disampaikannya dalam sambutannya pada acara puncak Hari Lahir ke-27 PKB di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Rabu (23/7).
Cak Imin menekankan perlunya penyempurnaan tata kelola politik nasional. Menurutnya, perlu dibuat satu perundang-undangan yang benar-benar kondusif bagi percepatan pembangunan nasional. Hal ini menjadi salah satu fokus utama dari PKB dalam menjalankan perannya sebagai partai politik.
Menurut Cak Imin, sistem demokrasi langsung dalam pemilihan kepala daerah perlu dievaluasi secara total. Ia menilai bahwa proses politik yang panjang justru memperlambat konsolidasi dan pelaksanaan pembangunan di daerah. Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan usulan kepada Presiden langsung, bahwa saatnya dilakukan evaluasi total manfaat dan dampak dari sistem pemilihan kepala daerah saat ini.
“Beberapa bupati kita tanya juga, Bapak, ternyata konsolidasinya cukup lamban akibat proses politik yang terlalu panjang,” ujarnya.
Cak Imin menilai bahwa efektivitas pemerintahan daerah akan lebih terjamin jika kepala daerah tidak dipilih langsung oleh rakyat, melainkan melalui mekanisme yang lebih sederhana seperti pemilihan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
“Kalau tidak ditunjuk oleh pusat, minimal pemilihan kepala daerah maksimal dipilih oleh DPRD. Ini menjadi usulan yang cukup menantang karena banyak sekali yang menolak. Tapi PKB bertekad, tujuannya satu, efektivitas dan percepatan pembangunan tanpa berliku-liku dalam satu tahapan-tahapan demokrasi,” jelasnya.
Dinamika Pembahasan Pilkada dan Pemilu Legislatif
Selain itu, Cak Imin juga menyoroti dinamika pembahasan pemisahan Pilkada dengan pemilu legislatif yang masih belum selesai di parlemen. Menurutnya, pembahasan ini menunjukkan perlunya pembenahan sistem politik secara menyeluruh.
Ia mengungkapkan bahwa ada isu yang belum putus di DPRD terkait pemisahan antara Pilkada dan Pemilihan Umum. Dari keputusan tersebut, terdapat penundaan pemilihan DPRD saja.
“Apalagi ada isu belum putus di DPRD, pemisahan Pilkada dan Pemilihan Umum. Dari keputusan itu yang disetujui oleh teman-teman penundaan pemilihan DPRD saja,” ucapnya.
Harapan di Bawah Pemerintahan Prabowo Subianto
Lebih lanjut, Cak Imin meyakini bahwa di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, akan lahir konsolidasi demokrasi yang lebih efisien dan selaras dengan tujuan besar bangsa.
“Yang lain nggak setuju. Kita berharap di jawat kepemimpinan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto akan terjadi konsolidasi demokrasi yang efektif. Bagi terwujudnya tujuan demokrasi yaitu keadilan dan kemakmuran,” pungkasnya.
Pertimbangan dan Keberlanjutan
Usulan Cak Imin ini menunjukkan bahwa PKB berkomitmen untuk menciptakan sistem politik yang lebih efisien dan berkelanjutan. Meskipun banyak pihak yang menolak, PKB tetap bersikeras bahwa tujuan utamanya adalah percepatan pembangunan dan efektivitas pemerintahan.
Pemilihan kepala daerah melalui DPRD bukan hanya tentang perubahan sistem, tetapi juga tentang bagaimana memastikan bahwa pemerintahan daerah dapat bekerja dengan cepat dan efisien. Dengan demikian, masyarakat akan merasakan manfaat langsung dari pembangunan yang lebih cepat dan merata.
PKB berharap bahwa langkah-langkah seperti ini bisa menjadi awal dari transformasi sistem politik yang lebih baik dan transparan. Dengan adanya komitmen dan keberanian untuk berubah, diharapkan partai politik lain juga akan ikut serta dalam upaya memperbaiki sistem demokrasi di Indonesia.
