PARLEMENTARIA.ID – Jakarta Bebas Daftar Provinsi Miskin, Kenneth DPRD DKI: Bukti Kinerja Pramono Anung yang Sukses. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2025 mencapai 23,85 juta jiwa, yaitu sebesar 8,47 persen.
Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 1,37 juta orang dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
Selanjutnya, jumlah penduduk miskin terdapat di berbagai daerah di Indonesia.
Berdasarkan lokasi tempat tinggal, jumlah penduduk miskin di kota pada Maret 2025 naik sebanyak 0,22 juta orang dibandingkan September 2024, sementara di daerah pedesaan mengalami penurunan sebesar 0,43 juta orang.
Namun, DKI Jakarta tidak termasuk dalam 10 provinsi yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak.
Tiga provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak adalah Jawa Timur dengan 3.875.880 orang, Jawa Barat sebanyak 3.654.740 orang, dan Jawa Tengah mencapai 3.366.690 orang.
Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth memberikan apresiasi terhadap kinerja Gubernur Jakarta, Pramono Anung, serta Wakil Gubernur Rano Karno.
Sebabnya, Kenneth menganggap keberhasilan tersebut merupakan hasil dari usaha yang tekun dan kebijakan yang tepat sasaran.
Khususnya dalam mengatasi kemiskinan dan menyebarkan pembangunan di kawasan ibu kota.
Ini adalah prestasi yang layak dihargai. Jakarta mampu membuktikan bahwa dengan pengelolaan yang baik, kota besar dapat mengurangi tingkat kemiskinan secara signifikan.
Ini merupakan bukti bahwa program-program penanggulangan kemiskinan yang selama ini dijalankan berjalan secara efektif dan sampai kepada masyarakat yang memerlukan,” kata Kenneth, Rabu (30/7/2025).
Seorang pria yang juga menjabat sebagai Ketua IKAL PPRA Angkatan LXII menyampaikan bahwa berbagai program prioritas Pemprov DKI seperti berbagai bentuk bantuan sosial, subsidi pendidikan melalui KJP, KJMU, serta layanan kesehatan melalui KJS telah memberikan dampak nyata terhadap masyarakat dengan penghasilan rendah.
Berbagai kebijakan seperti berbagai jenis bantuan sosial, subsidi untuk pendidikan dan kesehatan, serta pengadaan kesempatan kerja telah memberikan dampak yang jelas.
Kami di DPRD DKI Jakarta akan terus berupaya agar program-program tersebut dapat diperluas dan kualitas pelaksanaannya ditingkatkan,” tambahnya.
Namun, kata Kenneth, pencapaian ini tidak boleh membuat semua pihak menjadi lengah.
Ia mengingatkan bahwa masih banyak warga Jakarta yang hidup dalam kondisi rentan.
Oleh karena itu, DPRD DKI Jakarta akan terus mendorong agar strategi pengentasan kemiskinan dapat diperkuat secara berkelanjutan.
Di masa depan, tantangan pasti masih akan muncul, khususnya dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat serta peningkatan kesejahteraan kelompok yang rentan.
Namun prestasi ini dapat menjadi modal yang sangat positif untuk terus memperkuat keadilan sosial di DKI Jakarta,” tambah Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BAGUNA) PDI Perjuangan DKI Jakarta itu.
DPRD DKI: Jakarta Kota Inklusif
Kenneth juga berharap sinergi antara pemerintah eksekutif dan legislatif terus diperkuat agar mempertahankan tren positif ini, serta dapat menjadikan Jakarta sebagai kota yang semakin inklusif dan makmur bagi seluruh lapisan masyarakat.
DPRD DKI Jakarta siap berkolaborasi dan memantau program-program yang benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat yang memerlukan.
“Jakarta perlu tetap menjadi kota yang ramah, adil, dan makmur bagi seluruh penduduknya,” katanya. ***
