PARLEMENTARIA.ID – Bupati Pekalongan, Fadia A Rafiq, dikenal sebagai sosok yang memiliki latar belakang unik. Ia lahir di Jakarta pada 23 Mei 1978 dan merupakan anak dari penyanyi dangdut senior, A. Rafiq. Sebelum terjun ke dunia politik, Fadia sempat aktif sebagai penyanyi dengan lagu populer “Cik Cik Bum Bum”. Hal ini membuatnya cukup dikenal di kalangan masyarakat pecinta musik dangdut.
Fadia menempuh pendidikan tinggi dengan meraih gelar S1 Manajemen dari Universitas AKI Semarang. Setelah itu, ia melanjutkan studi S2 di Universitas Stikubank Semarang dan menyelesaikan S3 di Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang. Latar belakang pendidikan ini memberinya dasar yang kuat dalam mengelola pemerintahan daerah.
Dalam perjalanan karier politiknya, Fadia pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Pekalongan selama periode 2011-2016. Setelah masa jabatannya berakhir, ia menjadi Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Pekalongan dari tahun 2016 hingga 2021. Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Jawa Tengah selama periode 2016-2021.
Sebagai Bupati Pekalongan, Fadia telah menjabat selama dua periode, yaitu 2021-2026 dan 2025-2030. Ia dikenal sebagai pemimpin yang aktif dalam berbagai program pembangunan daerah. Namun, kini ia tengah menghadapi situasi yang tidak terduga setelah terlibat dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Peristiwa OTT yang Menimpa Bupati Pekalongan
Pada Selasa (3/3/2026), Fadia A Rafiq ditangkap oleh KPK saat melakukan kegiatan penyelidikan tertutup di wilayah Pekalongan, Jawa Tengah. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa tim KPK telah mengamankan sejumlah pihak, termasuk Bupati Pekalongan. Saat ini, Fadia dan sejumlah pihak lainnya dibawa ke Gedung Merah Putih, Jakarta, untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
Meski belum ada informasi lengkap tentang perkara yang menjerat Bupati Pekalongan, kejadian ini memicu spekulasi di kalangan masyarakat dan media. Budi Prasetyo juga belum mengungkap jenis barang bukti yang diamankan KPK dalam operasi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa proses penyelidikan masih berlangsung secara intensif.
Reaksi Masyarakat dan Partai Golkar
Kejadian ini mendapat perhatian luas dari masyarakat Pekalongan dan sekitarnya. Banyak warga yang menyampaikan kekecewaan atas tindakan yang dilakukan oleh Bupati mereka. Beberapa tokoh masyarakat dan pengamat politik mengkritik tindakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat daerah, termasuk Bupati Pekalongan.
Di sisi lain, Partai Golkar, partai tempat Fadia bernaung, juga memberikan respons. Mereka menyatakan bahwa partai akan segera mengevaluasi situasi dan menentukan langkah-langkah yang tepat. Partai Golkar berharap agar kasus ini dapat diselesaikan secara adil dan transparan.
Konteks Korupsi di Daerah
Peristiwa OTT terhadap Bupati Pekalongan tidak hanya menjadi isu lokal, tetapi juga mencerminkan masalah korupsi yang marak di berbagai daerah di Indonesia. Korupsi sering kali terjadi dalam bentuk penyalahgunaan wewenang, penerimaan suap, atau manipulasi anggaran daerah. Kejadian seperti ini menunjukkan pentingnya upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di tingkat daerah.
KPK, sebagai lembaga anti-korupsi nasional, memiliki peran penting dalam menegakkan hukum dan menjaga integritas para pejabat publik. Dengan adanya OTT, KPK menunjukkan komitmennya dalam memerangi praktik korupsi yang merugikan rakyat.
Bupati Pekalongan Fadia A Rafiq, yang dikenal sebagai penyanyi dan politisi, kini tengah menghadapi tantangan besar setelah terlibat dalam OTT oleh KPK. Kasus ini menjadi peringatan bagi semua pejabat publik bahwa korupsi tidak akan dibiarkan berlarut-larut. Dengan adanya upaya pemberantasan korupsi yang terus dilakukan, diharapkan dapat menciptakan lingkungan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.***
