PARLEMENTARIA.ID – Pernyataan Ketua DPRD Takalar, Muhammad Rijal, mengenai dugaan pemberian amplop pelicin kepada anggota DPRD menjadi viral di media sosial.
“Saya tekankan, saya setuju dengan saudara Ahmad, tidak ada lagi amplop-amplop,” ujar Rijal dalam video yang diunggah melalui akun Instagram dan Facebook miliknya, Jumat (1/8/2025).
Pernyataan tersebut merespons pernyataan Ahmad Sabang, anggota fraksi Nasdem, dalam rapat dengar pendapat bersama beberapa OPD Pemkab Takalar.
Ahmad menyebutkan dugaan adanya pihak tertentu dari OPD yang berpikir mampu memengaruhi anggota DPRD melalui ‘amplop coklat’ dalam setiap pembahasan.
“Mungkin Bapak Ibu berpikir DPRD ini bisa dikendalikan dengan amplop coklat. Jangan, Pak. Perhatikan, ada OTT,” kata Ahmad dengan nada keras.
Rijal Tawang belum berhasil diverifikasi mengenai pernyataannya.
Saat dihubungi, panggilan diangkat oleh stafnya dan menyampaikan bahwa Rijal sedang menerima tamu.
Sementara Ahmad Sabang tidak ingin memberikan komentar tambahan.
Sidang pendapat tersebut membahas dugaan pengarahan proyek oleh salah satu staf dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemkab Takalar.
Sidang diadakan di ruang Bamus Gedung DPRD Takalar, Rabu (30/7/2025).
Kondisi forum berlangsung sangat ramai dan penuh semangat.
Beberapa anggota DPRD memberikan komentar tajam dan mengganggu.
DPRD Takalar, Tanggapan ULP
Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemkab Takalar, Zumirrah, merespons isu bahwa salah satu pegawainya dikabarkan mengendalikan proyek di Takalar.
“Itu hal yang wajar,” ujar Zumirrah di hadapan anggota DPRD Takalar dalam rapat dengar pendapat, Rabu (30/7/2025).
Menurut Zumirrah, staf bernama Rian telah menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) di berbagai OPD.
“Sebelumnya sudah menjadi PPK,” katanya.
Ketua DPRD Takalar, Muhammad Rijal, menanyakan mengapa ada pegawai biasa di Bagian ULP dapat mengatur dan memimpin proyek.
“Siapa sosok R hingga mampu mengendalikan proyek tersebut, jika dugaan itu benar?” tanya Rijal kepada Zumirrah.
Rijal mengira ada pihak yang lebih besar di balik R, sehingga mampu mengendalikan proyek di Takalar.
“Apakah Pak Kabag ULP bisa kami ketahui, siapa orang di balik R ini?” tanyanya.
DPRD Takalar Pertanyakan Di Balik R
Zumirrah tidak merespons pertanyaan mengenai siapa sosok di balik R yang ditanyakan oleh Ketua DPRD.
Ia hanya mengirimkan R masuk ke ULP melalui surat dinas sebagai tenaga bantuan.
“Aku yang meminta,” katanya.
Zumirrah juga menyangkal bahwa R mengendalikan proyek di Takalar.
“Tidak pernah saya terpengaruh oleh R ini,” katanya.
Zumirrah juga menjelaskan alasan ketidakhadirannya dalam pertemuan sebelumnya.
Ia mengakui sedang bertindak sebagai saksi dalam persidangan kasus korupsi Pasar Dande-Dandere, Tanakeke, atas permintaan Kejaksaan Negeri Takalar.
Berdasarkan informasi, seorang pegawai ULP Takalar dikabarkan terlibat dalam pengaturan pelaksanaan proyek.
Seseorang pegawai dengan inisial R.
Media telah berusaha memverifikasi R, tetapi ia enggan memberikan komentar.
“Langsung ajukan pendapat kepada Kabag ULP,” katanya, Selasa (29/7/2025).
Kepala Divisi ULP, Zumirrah, menyangkal bahwa stafnya mengendalikan proyek tersebut.
Pertemuan dihadiri oleh anggota DPRD bernama Muhammad Rijal, Sarif Tinri, Natsir Limpo, Nurdin HS, Ahmad Sabang, Ibrahim Bakri, Israwati Daeng Rannu, Hijas Kartawijaya, Nur Alim Rukman, Ahmad Sahid, serta Mulyasti Daeng Taugi.
Dari pihak Pemkab, hadir Kabag ULP Zumirrah, Kadis Pendidikan Darwis, dan Kadis PUPRPKP Budiarosal Saleh.
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sukwansyah, beserta perwakilan BKAD dan Dinas Perikanan. ***
