PARLEMENTARIA.ID –

Menguak Kinerja Parlemen: Sudah Optimalkah Tugas DPR Menurut Undang-Undang?

Pendahuluan: Jantung Demokrasi dan Mandat Rakyat

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah salah satu tiang penyangga utama demokrasi di Indonesia. Sebagai representasi suara rakyat, lembaga ini memegang peran krusial dalam menentukan arah bangsa melalui kebijakan dan undang-undang yang mereka hasilkan. Di pundak 575 anggota dewan yang terhormat, terletak harapan jutaan warga negara untuk kehidupan yang lebih baik, adil, dan sejahtera. Namun, di tengah hiruk-pikuk pemberitaan dan dinamika politik, muncul pertanyaan mendasar yang terus bergema di benak publik: Sudahkah tugas-tugas DPR terlaksana secara optimal sesuai amanat undang-undang?

Artikel ini akan mengajak Anda menyelami lebih dalam fungsi dan tugas DPR RI menurut konstitusi dan undang-undang, menimbang realita di lapangan, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang menuju kinerja yang lebih optimal. Mari kita telaah bersama, bukan untuk menghakimi, melainkan untuk memahami dan mendorong perbaikan demi masa depan demokrasi Indonesia.

Tiga Pilar Utama: Mandat Konstitusional DPR

Undang-Undang Dasar 1945, sebagai landasan konstitusional tertinggi, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), secara gamblang menggariskan tiga fungsi utama DPR:

1. Fungsi Legislasi:
   Ini adalah jantung dari kerja DPR, yaitu membentuk undang-undang (UU). Fungsi ini tidak hanya berarti membuat UU baru, tetapi juga mengubah, mencabut, atau mengesahkan UU yang sudah ada. Setiap rancangan undang-undang (RUU) yang diusulkan, baik oleh pemerintah, DPR, maupun DPD, harus melalui pembahasan yang cermat, melibatkan diskusi, rapat dengar pendapat, hingga akhirnya disetujui menjadi UU. Output dari fungsi ini adalah payung hukum yang mengatur setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Fungsi Anggaran:
   DPR memiliki kewenangan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) yang diajukan oleh pemerintah. Ini bukan sekadar formalitas. Melalui fungsi anggaran, DPR memastikan bahwa dana publik dialokasikan secara transparan, efektif, dan tepat sasaran untuk kepentingan rakyat. Setiap rupiah yang dikumpulkan dari pajak dan sumber daya negara harus dipertanggungjawabkan penggunaannya.

3. Fungsi Pengawasan:
   Fungsi ini memungkinkan DPR untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang dan APBN oleh pemerintah. Melalui pengawasan, DPR memastikan bahwa kebijakan pemerintah sejalan dengan konstitusi, tidak melanggar hak-hak rakyat, dan program-program pembangunan berjalan sesuai rencana. Untuk menjalankan fungsi ini, DPR dilengkapi dengan hak-hak khusus seperti:

   • Hak Interpelasi: Meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
   • Hak Angket: Melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
   • Hak Menyatakan Pendapat: Menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah, kejadian luar biasa, atau dugaan pelanggaran hukum.

Ketiga fungsi ini saling terkait dan menjadi pilar penting dalam sistem check and balances untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh eksekutif dan memastikan jalannya pemerintahan yang akuntabel.

Indikator Kinerja Optimal: Apa Artinya "Optimal"?

Sebelum kita menimbang apakah DPR sudah optimal, penting untuk mendefinisikan apa itu kinerja optimal dalam konteks parlemen. Kinerja optimal DPR dapat diukur dari beberapa indikator kunci:

• Produktivitas Legislasi: Tidak hanya kuantitas UU yang dihasilkan, tetapi juga kualitas, relevansi, dan dampaknya terhadap masyarakat.
• Efektivitas Pengawasan: Sejauh mana pengawasan DPR mampu mencegah atau mengoreksi kebijakan pemerintah yang keliru atau merugikan rakyat.
• Transparansi dan Akuntabilitas: Keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan, akses informasi bagi publik, dan kesediaan untuk bertanggung jawab atas setiap tindakan.
• Representasi Rakyat: Sejauh mana kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan aspirasi dan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya kelompok tertentu.
• Integritas dan Etika: Ketiadaan praktik korupsi, kehadiran penuh dalam rapat, serta perilaku yang mencerminkan martabat sebagai wakil rakyat.
• Partisipasi Publik: Mekanisme yang efektif untuk melibatkan masyarakat dalam proses legislasi dan pengawasan.

Realita di Lapangan: Antara Harapan dan Tantangan

Pertanyaan "Sudah optimalkah?" seringkali memicu perdebatan sengit. Di satu sisi, ada pengakuan atas beberapa capaian DPR, seperti lahirnya UU penting, pengawasan yang berhasil membongkar kasus-kasus tertentu, dan peran dalam menjaga stabilitas politik. Namun, di sisi lain, kritik dan sorotan tajam tak jarang mewarnai pemberitaan, menunjukkan bahwa jalan menuju optimalisasi masih panjang dan berliku.

• Produktivitas Legislasi yang Disorot:
  Seringkali, proses legislasi DPR dianggap lambat, bahkan cenderung menumpuk di akhir periode. Kualitas UU juga tak jarang menjadi sorotan, dengan tudingan kurangnya kajian mendalam, tergesa-gesa, atau bahkan berpihak pada kepentingan tertentu. Ambil contoh beberapa RUU kontroversial yang memicu demonstrasi besar, ini menjadi indikator bahwa proses partisipasi publik dan kajian komprehensif perlu ditingkatkan.

• Transparansi dan Akuntabilitas yang Perlu Digenjot:
  Meskipun ada upaya, transparansi dalam proses pembahasan RUU, terutama di tingkat panja atau komisi, masih menjadi pekerjaan rumah. Publik seringkali merasa minim akses terhadap dokumen-dokumen penting atau informasi detail tentang jalannya pembahasan. Akuntabilitas anggaran operasional DPR juga tak luput dari pertanyaan.

• Fungsi Pengawasan: Antara Garing dan Bertaring:
  Fungsi pengawasan DPR memiliki potensi besar, namun tak jarang terlihat "ompong" di hadapan eksekutif. Isu politisasi, kurangnya keberanian untuk bersikap tegas, atau bahkan dugaan "transaksi" politik, membuat fungsi ini kadang kehilangan giginya. Di sisi lain, ada juga momen-momen ketika DPR berhasil menjalankan pengawasan dengan efektif, mengungkap praktik-praktik yang merugikan negara.

• Representasi Rakyat dan Isu Integritas:
  Salah satu kritik paling fundamental adalah sejauh mana DPR benar-benar mewakili suara rakyat, bukan hanya kepentingan partai politik atau pribadi. Isu kehadiran anggota dewan dalam rapat, gaya hidup mewah, hingga kasus korupsi yang menjerat beberapa oknum, terus mengikis kepercayaan publik. Hal ini tentu menjadi penghambat utama kinerja optimal DPR.

• Partisipasi Publik: Sekadar Formalitas?
  Meskipun UU MD3 mensyaratkan partisipasi publik, dalam praktiknya, seringkali partisipasi ini terasa sebagai formalitas. Mekanisme dengar pendapat seringkali terbatas pada kelompok tertentu, dan masukan dari masyarakat sipil tidak selalu terakomodasi secara substansif.

Jalan Menuju Optimalisasi: Harapan dan Rekomendasi

Melihat tantangan di atas, mencapai kinerja DPR yang optimal bukanlah utopia, melainkan sebuah perjalanan panjang yang membutuhkan komitmen dari berbagai pihak.

1. Perbaikan Proses Legislasi: Perlu adanya perencanaan legislasi yang lebih matang, kajian akademis yang mendalam dan independen, serta mekanisme pembahasan yang transparan dan partisipatif sejak awal. Prioritas RUU harus benar-benar berdasarkan kebutuhan publik, bukan kepentingan sesaat.
2. Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas: Membuka seluas-luasnya akses informasi tentang seluruh proses kerja DPR, termasuk rapat-rapat komisi dan panja, data kehadiran, serta laporan penggunaan anggaran. Teknologi digital dapat dimanfaatkan untuk mempublikasikan setiap tahapan secara real-time.
3. Peningkatan Partisipasi Publik yang Substantif: Mendorong lebih banyak forum diskusi, menerima masukan dari berbagai elemen masyarakat secara sistematis, dan memastikan masukan tersebut dipertimbangkan dalam setiap pengambilan keputusan.
4. Penegakan Etika dan Integritas: DPR harus memiliki mekanisme penegakan kode etik yang kuat dan tidak pandang bulu. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga perlu didukung penuh dalam menindak praktik korupsi di parlemen.
5. Pendidikan Politik untuk Pemilih: Masyarakat juga memiliki peran. Memilih wakil rakyat yang berintegritas dan kompeten adalah langkah awal. Setelah itu, terus mengawasi dan menyuarakan aspirasi adalah bentuk partisipasi aktif.

Kesimpulan: Tanggung Jawab Kolektif untuk Demokrasi yang Lebih Baik

Pertanyaan apakah tugas DPR sudah terlaksana optimal adalah pertanyaan yang kompleks, dengan jawaban yang nuansanya abu-abu. Ada kemajuan, namun tantangannya juga nyata dan mendalam. DPR, sebagai lembaga perwakilan, adalah cerminan dari masyarakat yang memilihnya. Optimalisasi kinerja DPR bukan hanya tanggung jawab para anggota dewan semata, melainkan juga tanggung jawab kolektif seluruh elemen bangsa.

Dengan terus mendorong perbaikan sistemik, meningkatkan partisipasi publik yang cerdas dan kritis, serta menuntut akuntabilitas dari para wakil rakyat, kita dapat secara bertahap membawa DPR menuju kinerja yang benar-benar optimal. Ini adalah investasi jangka panjang kita untuk masa depan demokrasi Indonesia yang lebih kuat, lebih responsif, dan lebih berpihak pada kepentingan seluruh rakyat. Mari terus mengawal dan menjadi bagian dari solusi.