PARLEMENTARIA.ID
– Sejumlah 28 pegawai negeri sipil (PNS) yang tadinya bekerja di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat kini dipindahkan ke tempat lain.
Tindakan ini adalah bagian dari program pelatihan, mengikuti munculnya dugaan kasus perjalanan dinas palsu pada tahun anggaran 2023 yang saat ini sedang ditinjau oleh Ditkrimsus Polda Sulbar.
Wakil Gubernur Sulbar, Salim S Mengga, berbicara untuk menjawab kekhawatiran publik yang bertanya-tanya kenapa hanya karyawan biasa yang dipindahkan, sedangkan para petinggi masih aman-aman saja.
“Singkat saja,” ujar Wagub Salim yang menandakan bahwa pergeseran jabatan pun akan segera terjadi.
Gubernur Suhari merasakan duka atas hal ini dan menyebutkan bahwa sejumlah PNS yang dipindahkan secara internal pernah mendatangi dirinya guna bertanya tentang keputusan tersebut.
Namun, Salim mengklaim bahwa melakukan mutasi adalah sebagian dari kewajiban terkait dengan pelanggaran yang telah terjadi.
Dia menanyakan alasan pemindahan itu. Saya menjawab, ‘Jangan tanya saya, tanyalah bos Anda yang mengundangmu untuk bergabung dalam petualangan fiksi tersebut. Dia lah yang harusnya bertanggung jawab,’ ungkap Salim dengan nada pasti ketika ditemui di kamarnya, Rabu, 23 April 2025.
Selanjutnya, Wagub mengatakan bahwa dia hanya melaksanakan tugas pengawasan sebagai komponen dalam usaha memperkuat kedisiplinan aparatur sipil negara.
Dia pun merekomendasikan supaya para PNS yang dipindahkan untuk bertanya secara langsung pada orang-orang yang telah memberi arahan sehingga membuat mereka melanggar aturan itu.
“Saya berada di tempat ini lantaran kamu telah melakukan pelanggaran dan sekarang aku mengambil langkah tindakan. Kamu harus meminta pertanggunganjawaban kepada orang yang mendoromu untuk melanggar aturan tersebut. Seharusnya kamu mencari mereka bukan kemari,” katanya dengan tegas.(*).
