PARLEMENTARIA.ID – Kabupaten Pati, Jawa Tengah, sedang mengalami gejolak politik yang tidak biasa. Pada hari Rabu (13/8/2025), puluhan ribu warga berkumpul di Alun-alun Pati, meminta Bupati Sudewo mundur dari jabatannya. Aksi ini dipicu oleh kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan (PBB-P2) hingga 250 persen.
Meskipun pemerintah daerah menyatakan kenaikan tersebut hanya berlaku pada sebagian objek pajak — bahkan beberapa di antaranya meningkat 50 persen — kebijakan ini tetap menimbulkan kemarahan.
Pernyataan Sudewo yang mengizinkan masyarakat melakukan demonstrasi “5.000 atau 50.000 orang sekaligus” dinilai meremehkan keluhan rakyat.
Gubernur Ahmad Luthfi: Terdapat Prosedur, Jangan Berperilaku Kacau
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menanggapi tuntutan agar Bupati Sudewo mengundurkan diri dengan menekankan bahwa proses pengunduran diri pejabat daerah harus dilakukan melalui mekanisme resmi di DPRD.
“Saya mengimbau, menyampaikan pendapat di depan umum merupakan hak warga negara sesuai dengan aturan hukum, namun tidak bersifat mutlak. Tidak boleh bersifat anarkis, memaksakan keinginan, atau mengganggu kepentingan masyarakat,” kata Luthfi setelah melakukan pemantauan kegiatan Cek Kesehatan Gratis di Universitas Diponegoro, seperti dilaporkan PR Jabar dari Antara, Rabu, 13 Agustus 2025.
Luthfi juga menegaskan pentingnya situasi yang kondusif untuk menjaga iklim investasi. Ia berharap jajaran Muspida dan Bupati Pati mampu menyerap aspirasi masyarakat secara bijaksana.
Aksi Damai Berujung Ricuh
Aksi protes awalnya berlangsung secara damai, dengan warga mengadakan penggalangan dana air mineral dalam kardus yang teratur di trotoar depan Pendopo Kabupaten Pati. Namun, kondisi memburuk ketika massa melemparkan benda ke arah petugas, menyebabkan respons dari gas air mata yang tak dapat dihindari hingga terjadi keributan.
Kira-kira pukul 13.00 WIB, perwakilan dari kelompok massa berhasil memasuki gedung DPRD Kabupaten Pati. Pertemuan antara perwakilan para demonstran dan anggota dewan berlangsung dengan suasana yang kaku.
DPRD Setuju Membentuk Pansus Pemakzulan
Akibat keributan, DPRD Kabupaten Pati mengadakan rapat paripurna darurat dan menyetujui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) pemakzulan terhadap Bupati Sudewo.
Ketua Fraksi PKS Narso menyatakan terdapat pelanggaran yang serius, seperti isu pengisian jabatan Direktur RSUD Soewondo dan perubahan anggaran tahun 2025. “Hak angket diperlukan agar pemerintahan lebih transparan,” katanya.
Anggota Fraksi Demokrat, Joni Kurnianto, menambahkan bahwa Bupati telah melanggar janji jabatannya dan menciptakan kegaduhan. Fraksi Gerindra melalui Yeti menyatakan bahwa hak angket adalah cara untuk menjaga transparansi. Sementara Fraksi PKB Mahdun menganggap kebijakan kenaikan PBB, meskipun dibatalkan, tetap menimbulkan ketidaknyamanan.
Ketua DPRD Pati, Ali Badrudi, akhirnya memberikan tanda persetujuan terhadap hak angket dengan mengetuk palu. Pansus akan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kebijakan Bupati yang dinilai merugikan masyarakat.
Bupati Sudewo Tetap Bertahan
Di tengah tekanan, Bupati Sudewo menegaskan bahwa ia tidak akan mengundurkan diri. “Saya dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan demokratis, jadi saya tidak bisa berhenti hanya karena tuntutan semacam itu. Semua ada mekanismenya,” tegasnya di kantor bupati.
Saat ditanya apakah artinya tuntutan massa tidak akan dipenuhi, Sudewo hanya merespons singkat, “Sudah saya sampaikan tadi.”
Dampak Politik dan Ekonomi
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terhadap stabilitas pemerintahan daerah. Para pengusaha dan investor mulai memperhatikan situasi politik di Pati yang semakin memanas, khawatir akan mengganggu iklim bisnis.
Para pengamat politik setempat menganggap kasus ini sebagai ujian berat bagi sistem pemerintahan daerah di Jawa Tengah. “Jika konflik terus berlangsung, tidak hanya reputasi pemerintah yang terancam, tetapi juga kesejahteraan masyarakat,” kata seorang akademisi dari Universitas Muria Kudus.
Langkah Selanjutnya
Panitia Khusus DPRD direncanakan akan memulai aktivitasnya minggu depan dengan memanggil berbagai pihak, termasuk Bupati Sudewo, pejabat eksekutif, dan tokoh masyarakat. Hasil penyelidikan akan menentukan apakah proses pemakzulan dilanjutkan ke tahap sidang khusus.
Meskipun kondisi di Pati sempat memburuk, pihak keamanan menegaskan akan terus memastikan ketertiban. Masyarakat diharapkan menyampaikan keluhan secara damai agar tidak mengganggu kenyamanan umum.***
