PARLEMENTARIA.ID – Komite Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur memberikan dukungan penuh terhadap kolaborasi digitalisasi layanan publik antara Pemerintah Provinsi Kaltim dengan PT Wahana Pembayaran Digital (Paylabs).
Tindakan ini dianggap sebagai bagian dari komitmen bersama dalam mempercepat layanan publik yang lebih terbuka dan bertanggung jawab.
Pernyataan dukungan ini disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, yang turut hadir dalam penandatanganan kesepakatan bersama dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Tripartit antara Pemprov Kaltim, Paylabs, dan BPD Kaltimtara.
Acara diadakan di Kantor Badan Penghubung Kaltim, Jakarta, pada hari Rabu (30/7/2025), serta dihadiri oleh Tim Pembina Samsat Provinsi Kaltim.
“Langkah ini menunjukkan bahwa digitalisasi bukan hanya tentang modernisasi teknis, tetapi juga sebuah pergerakan menyeluruh untuk menyediakan layanan publik yang lebih cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan. DPRD akan terus mengawasi dan memastikan setiap inovasi tetap berada di pihak kepentingan masyarakat luas,” tegas Hasanuddin.
Selanjutnya, Hasanuddin menekankan kepentingan kelanjutan program digitalisasi, bukan hanya dari segi teknologi, tetapi juga dalam hal pendidikan masyarakat serta perlindungan informasi pribadi.
“Kami tidak menginginkan perubahan ini hanya berhenti pada aspek teknologi. Harus ada edukasi yang luas, jaminan perlindungan data, serta aturan yang fleksibel menghadapi perubahan di lapangan. Oleh karena itu, fungsi DPRD Kaltim sebagai lembaga pengawas dan pembuat peraturan menjadi sangat penting,” tambahnya.
DPRD Kaltim: Tingkatkan Layanan Publik
Dengan kolaborasi ini, sistem pembayaran dan pengelolaan data layanan publik di Kalimantan Timur akan terhubung secara langsung.
Proyek ini diharapkan mampu mencapai lapisan masyarakat yang sebelumnya tidak mendapatkan pelayanan yang memadai dari sistem tradisional.
Kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga keuangan, serta penyedia layanan teknologi finansial seperti Paylabs dianggap sebagai contoh inovatif dalam mempercepat proses digitalisasi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di wilayah tertentu.
Tindakan ini merupakan bagian dari visi besar Kalimantan Timur dalam mempercepat perubahan birokrasi, meningkatkan kualitas layanan masyarakat, serta menciptakan pemerintahan berbasis digital yang memberikan pelayanan kepada seluruh rakyat. ***
