PARLEMENTARIA.ID – Tensi antara Amerika Serikat (AS) dan Iran kembali meningkat di Dewan Keamanan PBB. Pada pertemuan darurat yang diadakan pada Kamis (15/1), kedua negara saling menyalahkan dalam hal penanganan demonstrasi besar-besaran di Iran yang mengakibatkan banyak korban jiwa.
Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Mike Waltz, menyatakan bahwa Presiden Donald Trump membuka semua pilihan untuk merespons tindakan keras aparat Iran terhadap para demonstran. Seperti diketahui, gelombang protes berlangsung di Iran sejak bulan lalu dengan jumlah korban jiwa mencapai lebih dari 2.500 orang.
Gelombang demonstrasi awalnya dipicu kemarahan publik atas lonjakan harga dan memburuknya perekonomian. Belakangan, keresahan itu tak lagi terbatas pada isu ekonomi, melainkan berkembang menjadi kritik dan penentangan terang-terangan rezim ulama yang berkuasa sejak Revolusi Islam 1979.
Dalam sidang PBB, seperti dilansir dari AP News, Jumat (16/1), AS juga mendatangkan dua pembangkang Iran, Masih Alinejad dan Ahmad Batebi, yang membeberkan dugaan pelanggaran HAM berat rezim Teheran. Alinejad mengungkap upaya pembunuhan terhadap dirinya di AS, sementara Batebi menceritakan penyiksaan yang dialaminya selama ditahan di Iran.
Di sisi lain, Wakil Duta Besar Iran di PBB, Hossein Darzi, menyalahkan Amerika Serikat di bawah pemerintahan Trump yang secara langsung terlibat dalam memicu kerusuhan dan memanfaatkan isu kemanusiaan sebagai alasan untuk menciptakan ketidakstabilan politik serta membuka jalan bagi intervensi militer.
Kekhawatiran atas potensi konflik terbuka juga disampaikan sejumlah negara Timur Tengah. Pejabat dari Mesir, Oman, Arab Saudi, dan Qatar dilaporkan memperingatkan Gedung Putih bahwa aksi militer AS terhadap Iran berisiko mengguncang ekonomi global dan memperburuk instabilitas kawasan.
Di tengah perdebatan tersebut, Rusia menjadi satu-satunya anggota Dewan Keamanan yang membela langkah Iran dan menyerukan agar AS setop campur tangan.***
