PARLEMENTARIA.ID – Anggota DPR RI sekaligus Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono (BHS), menyoroti stagnasi pengelolaan pariwisata Kota Surabaya yang dinilai belum memberi dampak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, Surabaya tak boleh terus terjebak pada keterbatasan destinasi wisata alam, tetapi harus berani mengubah strategi dengan memposisikan diri sebagai hub pariwisata Jawa Timur.
BHS menegaskan bahwa secara geografis dan infrastruktur, Surabaya memiliki keunggulan yang tidak dimiliki daerah lain.
Menurut BHS, Kota Pahlawan dinilai sangat potensial menjadi pusat pergerakan wisatawan sebelum melanjutkan perjalanan ke berbagai destinasi unggulan di Jawa Timur.
“Jadi gini, wisata di Kota Surabaya ini memang terbatas. Tapi Surabaya ini bisa menjadi hub daripada wilayah-wilayah pariwisata yang ada di Jawa Timur,” ujar BHS saat Reses di Balai RW 4 Kedurus Surabaya pada Senin (22/12/2025).
Menurut BHS, konsep hub pariwisata bukan sekadar wacana, melainkan strategi realistis yang bisa segera dijalankan. Wisatawan dapat menjadikan Surabaya sebagai titik kumpul dan tempat menginap, sementara aktivitas wisata dilakukan ke daerah-daerah sekitar yang memiliki kekuatan wisata alam.
“Surabaya bisa menjadi tempat berkumpulnya wisatawan, baik domestik maupun internasional, untuk menuju ke wilayah-wilayah yang memang tempat wisata. Dan menginapnya di Surabaya, berwisatanya ke beberapa daerah,” jelasnya.
Ia menambahkan, jarak Surabaya dengan berbagai destinasi wisata di Jawa Timur relatif dekat dan didukung infrastruktur transportasi yang memadai.
Selain itu, ketersediaan hotel yang melimpah dengan variasi harga dinilai menjadi modal besar yang selama ini belum dimaksimalkan.
“Jumlah hotel yang ada di Surabaya itu sangat banyak, bervariasi dan murah harganya. Ini sangat mendukung pariwisata Jawa Timur sendiri maupun sektor pariwisata yang ada di Surabaya,” tegas BHS.
Tak berhenti di situ, BHS juga mendorong agar Surabaya memperkuat identitas wisatanya melalui UMKM dan kuliner. Ia menilai, sektor tersebut justru bisa menjadi pembeda Surabaya dibanding kota lain yang mengandalkan wisata alam.
“Makanya apa? Kuliner yang ada di Surabaya. Kuatkan UMKM yang ada di Surabaya, kuatkan. Sehingga Surabaya bisa menjadi basis wisata UMKM, wisata kuliner yang ada di Jawa Timur,” paparnya.
Menurut BHS, jika konsep wisata berbasis UMKM dan kuliner dijalankan secara serius dan terintegrasi, maka Surabaya sejatinya telah memiliki ekosistem pariwisata yang kuat dan berkelanjutan.
“Kalau itu bisa berhasil, ya sama dengan ada pariwisata. Tidak gagal,” tandasnya.
Pandangan strategis BHS ini mendapat resonansi di tingkat daerah. Di DPRD Surabaya, Fraksi Partai Gerindra juga mendorong agar Pemerintah Kota berani keluar dari pola lama pengelolaan wisata yang cenderung konvensional.
Anggota DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko atau Cak Yebe, menilai gagasan menjadikan Surabaya sebagai hub pariwisata harus diikuti dengan keberanian pemkot mengelola aset wisata secara profesional dan inovatif.
Yona menekankan pentingnya menunjuk pengelola profesional, membuka ruang kolaborasi dengan pelaku industri pariwisata, serta menjadikan wisata mangrove sebagai bagian dari paket wisata kota, bukan destinasi yang berdiri sendiri.
Baginya, momentum libur akhir tahun seharusnya menjadi tolok ukur keseriusan Pemkot. Jika pengelolaan tetap berjalan di tempat, maka kritik akan terus menguat.
Di tengah tekanan fiskal dan persaingan antar kota dalam menarik wisatawan, Yona menegaskan Surabaya tidak bisa lagi mengandalkan pendekatan biasa-biasa saja.
“Kalau aset wisata sebesar ini saja tidak mampu dikelola dengan serius, jangan berharap sektor pariwisata bisa menyelamatkan PAD,” pungkasnya. (sms)
