PARLEMENTARIA.ID – Warga dari tiga desa di Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, mengeluhkan banjir yang telah merendam wilayah mereka selama hampir sebulan. Mereka meminta pemerintah untuk menangani masalah ini dengan lebih serius dan cepat.
Pada Senin (9/2/2026), warga dari Desa Tegaldowo, Karangjompo, dan Mulyorejo melakukan aksi unjuk rasa di kantor Kecamatan Tirto. Mereka menuntut respons yang lebih maksimal dari pihak berwenang dalam menghadapi kondisi darurat ini.
Rasa Kecewa terhadap Penanganan yang Lambat
Koordinator umum aksi, Arif Pribadi, menyampaikan bahwa banjir telah berlangsung selama sekitar 25 hari. Selama masa tersebut, aktivitas ekonomi warga lumpuh, pendidikan terganggu, dan transportasi tidak berjalan normal. Ia menyatakan kekecewaannya terhadap penanganan yang dianggap lambat oleh pemerintah.
“Kami kecewa karena penanganannya terasa lambat,” ujarnya. “Status yang ditetapkan sebelumnya hanya siaga, padahal warga sudah hampir sebulan terendam.”
Ia juga menyarankan agar status bencana ditingkatkan menjadi tanggap darurat agar penanganan bisa lebih optimal. Selain itu, warga menuntut pembangunan rumah pompa, perbaikan tanggul, serta optimalisasi pompa air di wilayah terdampak.
Masalah Teknis dan Kehadiran Pejabat
Menurut Arif, pompa air yang ada saat ini belum cukup efektif karena terkendala operasional. Ia berharap pemerintah memastikan kesiapan sarana dan prasarana pengendali banjir, termasuk dukungan bahan bakar dan perawatan alat.
Selain itu, warga juga menyoroti kurangnya kehadiran pejabat di lokasi terdampak. Bahkan, anggota DPRD Kabupaten Pekalongan yang ada di wilayah dapil Tirto pun banyak yang tak menunjukkan diri.
“Andi Jaja, perwakilan warga Desa Mulyorejo, menyebutkan bahwa banjir sudah 23 hari menggenangi permukiman, baik rumah, jalan, maupun fasilitas umum. Kondisi tersebut membuat aktivitas ekonomi warga tersendat, anak-anak kesulitan bersekolah, serta meningkatkan risiko penyakit.”
Ia juga menyinggung kondisi kemanusiaan di lapangan, termasuk evakuasi warga lanjut usia yang sakit akibat terjebak banjir. Menurutnya, situasi tersebut menunjukkan bahwa kondisi sudah berada pada level darurat.
Perpanjangan Status Tanggap Darurat
Sementara itu, Asisten II Bidang Perekonomian Setda Kabupaten Pekalongan, Anis Rosidi, mengatakan bahwa status tanggap darurat terkait banjir Pekalongan sudah diberlakukan sejak 27 Januari lalu selama 14 hari. Namun, karena genangan air masih tinggi dan terjadi miskomunikasi di masyarakat, masa tanggap darurat resmi diperpanjang.
“Karena kondisi di lapangan masih darurat dan air belum surut maka status tanggap darurat kita perpanjang agar penanganan bisa lebih maksimal dan cepat,” kata Anis.
Langkah Penanganan yang Dilakukan
Dalam pertemuan tersebut, pihaknya menyampaikan komitmen penanganan melalui tujuh langkah prioritas. Salah satunya adalah perbaikan tanggul Sungai Sengkarang yang dinilai kritis. DPU Taru telah berkoordinasi dengan pihak provinsi dan alat berat dijadwalkan segera diterjunkan untuk pengerukan serta peninggian tanggul.
Selain itu, pemerintah juga menambah dua unit pompa portable untuk mempercepat penyedotan air dari wilayah terdampak. Pengadaan pompa dilakukan melalui Dana Tidak Terduga (DTT) sebagai bagian dari skema tanggap darurat.
Ketersediaan bahan bakar untuk operasional pompa juga menjadi perhatian. Pemkab menjamin pasokan solar bagi pompa-pompa di desa terdampak agar proses penyedotan tidak terhambat.
Langkah berikutnya adalah rencana pembangunan rumah pompa di Desa Karangjompo yang akan diupayakan masuk dalam pergeseran anggaran mendahului perubahan APBD. Pemkab juga merencanakan normalisasi drainase di sepanjang Jalan Sipacar serta perbaikan jalan penghubung Mulyorejo-Tegaldowo yang rusak akibat terendam banjir cukup lama.
Solusi Jangka Panjang
Menurut Anis, seluruh langkah tersebut tetap harus mengikuti mekanisme dan regulasi yang berlaku, meskipun dalam situasi darurat. Ia menegaskan bahwa penanganan banjir tidak bisa hanya bersifat sementara, tetapi perlu solusi jangka panjang melalui pembangunan infrastruktur pengendali air.
“Ini jadi evaluasi penting bagi kita semua. Penanganan darurat tetap jalan tapi ke depan kita dorong solusi yang lebih permanen agar banjir tidak terus berulang,” tegasnya.***
