PARLEMENTARIA.ID – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang menjabat, Zulfa Mustofa, mengungkapkan rencana untuk menyusun kembali struktur organisasi setelah terjadi perselisihan internal. Salah satu fokusnya adalah masalah administratif seperti keabsahan surat keputusan (SK) pengurus, baik di tingkat cabang maupun wilayah. “Saya berjanji tidak akan menghambat semua SK karena hal itu berkaitan dengan pelayanan-pelayanan,” ujar Zulfa dalam pernyataan tertulisnya pada Jumat, 12 Desember 2025.
Pengembangan lembaga, katanya, sesuai dengan agenda besar hasil rapat pleno yang diadakan oleh jajaran Syuriyah di Hotel Sultan pada Selasa, 9 Desember 2025. Zulfa menyatakan bahwa di bawah kepemimpinannya akan dilakukan percepatan pelaksanaan muktamar PBNU.
Ia menyatakan komitmennya untuk menyelenggarakan muktamar yang bebas dari praktik politik uang. “Segera mempersiapkan muktamar secepat mungkin, seadil-adilnya, sebersih-bersihnya, serta sejujur-jujurnya,” kata Zulfa.
Zulfa juga menyoroti adanya upaya dari kelompok tertentu yang sengaja memicu perselisihan antara jajaran Syuriyah dengan para ulama senior. Ia mengajak jajarannya untuk tidak tergoda oleh usaha memecah belah tersebut. “Kami harus menyelesaikan masalah NU di dalam organisasi,” katanya.
Zulfa yakin roda organisasi NU telah berjalan dengan baik. Ia menolak narasi yang menyebutkan bahwa PBNU hanya sibuk dengan perselisihan internal. “NU sudah kembali normal,” ujarnya.
Ia menyatakan telah mengadakan rapat konsolidasi yang dihadiri oleh jajaran pengurus pusat, puluhan pengurus wilayah, serta ratusan pengurus cabang seluruh Indonesia, beserta pengurus cabang khusus pada hari Kamis, 11 Desember 2025. Rapat yang diselenggarakan secara virtual ini bertujuan untuk menyampaikan hasil keputusan dari rapat pleno yang dilaksanakan oleh Syuriyah PBNU.
Zulfa meminta seluruh jajaran pengurus untuk bersatu dan menguatkan barisan dalam menjalankan fungsi lembaga bagi warga nahdliyin dan masyarakat Indonesia. Ia menyampaikan bahwa PBNU akan menyelenggarakan konferensi besar organisasi sekaligus perayaan 1 Abad NU di Stadion Gelora Bung Karno pada akhir Januari 2026.
Di sisi lain, PBNU yang dipimpin oleh Yahya Cholil Staquf mengadakan rapat koordinasi untuk membahas masalah bantuan penanggulangan bencana di Sumatera. Ia menyatakan bahwa rapat ini sebenarnya direncanakan sebagai pleno. Salah satu topik yang dibahas adalah konsolidasi PBNU.
Namun, menurut Yahya, rapat pleno harus ditunda pelaksanaannya karena Rais Aam Miftachul Akhyar tidak menghadiri undangan tersebut. “Berdasarkan aturan, rapat pleno harus dipimpin oleh Rais Aam dan Ketua Umum PBNU,” ujarnya di kantor PBNU, Jakarta, pada Kamis, 11 Desember 2025. ***
