PARLEMENTARIA.ID – Upacara jumenengan KGPH Purboyo sebagai Pakubuwono (PB) XIV pada 15 November 2025 lalu kembali memicu perdebatan di kalangan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Banyak pihak dari trah Mataram menyatakan pengangkatan tersebut belum dianggap sah karena dinilai sebagai klaim sepihak dari salah satu istri dan sebagian putri PB XIII tanpa melalui mekanisme adat yang berlaku.
Keabsahan Surat Wasiat PB XIII Masih Diragukan
Kelayakan surat wasiat digunakan sebagai dasar pengangkatan KGPH Purboyo juga dipertanyakan.
Menurut BRM Nugroho Iman Santoso, cucu dari Paku Buwono XI, beberapa keputusan PB XIII, termasuk penunjukan permaisuri dan putra mahkota sering diambil tanpa melalui musyawarah adat, sehingga semua dokumen terkait pergantian tahta perlu diverifikasi melalui prosedur adat yang sah.
“Tidak ada pergantian yang sah tanpa aturan adat. Semua dokumen harus diverifikasi terlebih dahulu oleh lembaga adat dan seluruh garis keturunan PB II hingga PB XII. Tidak mungkin hanya berdasarkan pernyataan sendiri,” ujar BRM Nugroho Iman Santoso.
Kepemimpinan Raja adalah seperti estafet, bukan kekuasaan mutlak
Dalam tradisi Mataram Islam Surakarta, raja tidak memiliki kekuasaan mutlak. Kepemimpinan raja bersifat turun-temurun berdasarkan adat, bukan hak pribadi. Keraton Surakarta merupakan warisan bersama dari seluruh garis keturunan PB II hingga PB XIII, bukan milik individu atau keluarga tertentu.
Segala keputusan penting, khususnya mengenai pergantian kepemimpinan harus mengikuti aturan adat, ketentuan hukum, nilai-nilai agama, serta musyawarah dari kalangan trah dan masyarakat adat.
Karnaval Publik 15 November 2025 Dianggap Hanya Sebuah Pawai
Pawai dilaksanakan oleh kubu pendukung KGPH Purboyo pada 15 November 2025 dianggap sebagai pawai umum, bukan upacara adat. BRM Nugroho Iman Santoso menegaskan, pawai tanpa musyawarah adat tidak memiliki dasar hukum.
“Itu hanyalah bagian dari citra, bukan pengakuan terhadap raja,” katanya.
BRM Nugroho Iman Santoso menekankan bahwa masalah suksesi ini bukanlah perselisihan antara keturunan PB XII dan keturunan PB XIII, melainkan urusan seluruh keluarga besar Mataram Islam Surakarta.
“Keluarga inti Keraton Surakarta tidak hanya terbatas pada trah PB XIII. Keluarga inti keraton mencakup seluruh trah dinasti Mataram Islam Surakarta mulai dari PB II hingga PB XIII. Semua memiliki hak adat dan tanggung jawab dalam menentukan pergantian kepemimpinan,” tegasnya.
Karena itu, seluruh trah wajib terlibat untuk memilih pemimpin terbaik dari yang terbaik, menjaga kelangsungan budaya dan kewibawaan karaton, merangkul seluruh sentono dalem dan masyarakat adat, serta bersinergi dengan pemerintah daerah hingga pusat demi masa depan Keraton Surakarta.
Panggilan Konferensi Nasional untuk Kepemimpinan yang Sah
Untuk mencegah terjadinya perpecahan, BRM Nugroho Iman Santoso mengajak diadakan musyawarah besar trah PB II hingga PB XIII yang melibatkan lembaga adat, para tokoh tua, serta seluruh anggota dalem. Musyawarah ini dilakukan agar menentukan penerus kepemimpinan yang sah secara adat.
“Legitimasi tertinggi dalam proses pergantian kekuasaan di Keraton Surakarta muncul dari musyawarah besar, bukan dari klaim sendiri. Hanya dengan cara demikian keraton dapat berkembang dan mempertahankan martabatnya,” katanya.
Sebelumnya, putri tertua mendiang PB XIII, sekaligus Ketua Pelaksana Hajat Dalem Jumeneng Dalem Nata Binayangkare SISKS PB XIV, GKR Timoer Rumbai Kusuma Dewayani memberikan keterangan pers seusai penobatan KGPAA Hamangkunegoro Sudibya Rajaputra Narendra Mataram atau dikenal sebagai Gusti Purbaya, sebagai Sampeyandalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan (SISKS) Pakubuwono (PB) XIV, Sabtu, 15 November 2025.
Ia memperkuat pendapat yang dulu, menjadikannya harapan besar bagi masa depan keraton.
“Intinya, sinuhun berjanji untuk meningkatkan keraton lebih baik, sambil mengajak kerabat dan penggemar budaya,” tegas GKR Timoer.
Pesan ini menekankan semangat rekonsiliasi dan pemulihan, mengajak seluruh pihak yang sebelumnya terlibat dalam dinamika keraton untuk bersatu di bawah kepemimpinan baru. GKR Timoer juga menyampaikan bahwa komitmen raja dalam menjalankan perannya sebagai benteng budaya dan bagian penting dari bangsa.
“Lalu juga berjanji akan tetap setia kepada Negara Indonesia untuk membangun Keraton Surakarta,” katanya. ***
