PARLEMENTARIA.ID – Badan Gizi Nasionalmemastikan bahwa operasional 41 dapur makan yang menyediakan makanan bergizi gratis tidak akan terhenti, yang merupakan milik putri dari Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan. Berita ini menjadi salah satu yang mendapat perhatian dari pembaca belakangan ini.
Selain pemberitaan soal MBG, masyarakat masih tertarik mendapatkan informasi mengenai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP yang baru disahkan oleh DPR dalam rapat paripurna. BerikutTempomengulas tiga berita paling viral di saluran Nasional.
1. BGN Tidak Menghentikan 41 SPPG Milik Putri Wakil Ketua DPRD Sulsel
Wakil Ketua Badan Gizi Nasional Nanik Sudaryati Deyang mengatakan pihaknya tidak akan menghentikan kegiatan 41 dapur MBG yang dimiliki Yasika Aulia Ramadhani, putri dari Wakil Ketua DPRD Sulsel Yasir Machmud. Menurutnya, penghentian operasional dapur tersebut tidak dapat dilakukan karena sudah berjalan.
“Sudah berjalan, mengapa harus dihentikan? Bagaimana nasib anak-anak yang mendapat manfaat?” ujar Nanik setelah rapat dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 20 November 2025.
Ia meminta masyarakat agar tidak lagi mengkritik kepemilikan puluhan dapur MBG oleh putra seorang pejabat setempat. Nanik menyatakan yang paling penting saat ini adalah anak-anak bisa mendapatkan manfaat dari pengoperasian 41 dapur tersebut.
Ia mengatakan bahwa BGN akan mengevaluasi dan memperketat pendaftaran lembaga mitra MBG ke depan. BGN akan menerapkan aturan yang lebih ketat. “Tidak (masuk dalam peraturan presiden). Mungkin nanti masuk dalam petunjuk teknis saja,” katanya.
2. DPR Akan Memanggil Konsorsium Masyarakat untuk Mengungkapkan Hal-hal Terkait RKUHAP Baru
Komisi III DPR rencananya akan mengundang konsorsium masyarakat sipil dalam sesi diskusi terbuka yang membahas mengenai KUHAP yang baru. Konsorsium masyarakat sipil yang diundang adalah mereka yang menolak pengesahan rancangan undang-undang tersebut karena dianggap memiliki pasal-pasal yang tidak jelas.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyatakan bahwa lembaganya siap memberikan penjelasan kepada kelompok masyarakat sipil terkait KUHAP yang baru. Mulai dari aspek substansi hingga teknis.
Habiburokhman menyatakan, DPR menghargai protes yang muncul terkait pengesahan KUHAP. Menurutnya, perdebatan mengenai KUHAP mencerminkan minat masyarakat terhadap undang-undang tersebut. Namun, ia merasa perlu memberikan penjelasan lebih lanjut.
“Kami menghargai siapa pun yang menentang KUHAP baru, hal ini setidaknya menunjukkan kepedulian mereka terhadap kelangsungan reformasi penegakan hukum. Namun kami melihat banyak kesalahpahaman yang terjadi sehingga bisa jadi menjadi alasan penolakan,” katanya, Kamis, 20 November 2025.
Oleh karena itu, Habiburokhman menyatakan bahwa forum diskusi terbuka segera perlu diadakan. Untuk memenuhi prinsip transparansi, menurutnya, pertemuan dengan koalisi akan dilakukan secara terbuka dan disiarkan langsung melalui saluran media DPR di YouTube, TV Parlemen.
Habiburokhman percaya bahwa KUHAP yang baru merupakan perbaikan penting dari UU Nomor 8 Tahun 1981 yang akan berlaku hingga 1 Januari 2026. “Maka segera diterapkan. Oleh karena itu, segala kesalahpahaman harus segera diperbaiki agar pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik dan optimal,” kata politikus Partai Gerindra ini.
3. Penjelasan BGN mengenai Minyak Jelantah MBG yang diekspor ke Singapura
Ketua Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyampaikan bahwa minyak jelantah atau minyak goreng bekas dari dapur MBG akan diekspor ke Singapura. Ia menyebutkan bahwa maskapai Singapore Airlines tertarik membeli minyak jelantah tersebut.
Dadan menyampaikan bahwa Singapore Airlines adalah sebuah maskapai penerbangan yang memiliki visi lingkungan dengan memanfaatkan bahan bakar avtur berbasis bio. Menurutnya, minyak jelantah merupakan salah satu bahan dasar dalam pembuatan avtur tersebut.
Ia menyatakan bahwa setiap unit pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG dapat menggunakan 800 liter minyak goreng setiap bulan dan 70 persen di antaranya menjadi minyak jelantah. Oleh karena itu, minyak jelantah tersebut akan dimanfaatkan sebagai komoditas ekspor, salah satunya ke Singapura.
Ini limbahnya tidak dibuang, dikumpulkan oleh paraentrepreneurlalu diekspor dengan harga dua kali lipat karena salah satu penggunanya adalah Singapore Airlines,” ujar Dadan saat berada di kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta, pada Rabu, 19 November 2025.
Eka Yudha Saputra dan Dian Rahmamembantu dalam penyusunan artikel ini
