PARLEMENTARIA.ID – Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik Zoelkifli, menyatakan bahwa masyarakat ibu kota sudah mampu membayar tarif Transjakarta yang lebih tinggi dari Rp3.500. Hal ini didasarkan pada hasil kajian yang dilakukan oleh Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ). Menurutnya, kemampuan ekonomi warga Jakarta telah meningkat, sehingga mereka bisa menanggung beban biaya transportasi yang lebih mahal.
Kemampuan Ekonomi Warga Jakarta
Taufik menjelaskan bahwa kajian tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Jakarta memiliki kemampuan untuk membayar tarif yang lebih tinggi. Ia mengatakan bahwa selama 20 tahun, harga tiket Transjakarta tidak pernah berubah, sementara tarif transportasi umum di daerah penyangga Jakarta rata-rata sudah mencapai Rp5.000. Hal ini membuat kenaikan tarif menjadi hal yang wajar dan seharusnya dilakukan.
Beban Subsidi yang Meningkat
Selain itu, beban subsidi yang diberikan oleh Pemprov DKI untuk operasional Transjakarta terus meningkat. Saat ini, subsidi mencapai Rp4,2 triliun per tahun dengan jumlah penumpang harian sekitar 1,2 juta orang. Taufik menilai bahwa subsidi ini membebani keuangan daerah, terlebih setelah dana bagi hasil dari pusat dipangkas.
Perubahan Dana Transfer Daerah
Pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) oleh pemerintah pusat, termasuk dana bagi hasil (DBH) untuk Jakarta senilai Rp16 triliun, semakin memperparah kondisi keuangan daerah. Taufik menyebut bahwa beban subsidi yang harus disediakan mencapai 86 persen dari total biaya operasional, karena tingkat pemulihan biaya (cost recovery) hanya 14 persen.
Persiapan Kenaikan Tarif
Meski demikian, Taufik menegaskan bahwa DPRD DKI belum menerima usulan resmi dari Pemprov DKI terkait besaran tarif baru. Ia menyatakan bahwa jika memang masyarakat sudah mampu membayar lebih, maka DPRD akan membuat regulasi yang sesuai. Regulasi ini akan berupa peraturan gubernur (pergub) yang akan disetujui oleh DPRD.
Penjelasan dari Dishub DKI
Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menjelaskan bahwa pihaknya terus memperbarui kajian tentang kemampuan dan kemauan masyarakat membayar (ability to pay-willingness to pay/ATP-WTP). Kajian ini menjadi dasar dalam menentukan besaran tarif Transjakarta yang baru.
Syafrin menambahkan bahwa kenaikan tarif akan berdampak pada jumlah penumpang dan pelanggan Transjakarta. Oleh karena itu, setiap tahun kajian ATP-WTP masyarakat diperbarui untuk memastikan kebijakan yang diambil tetap sesuai dengan realitas ekonomi masyarakat.
Tantangan Keuangan Daerah
Kondisi keuangan daerah Jakarta semakin sulit akibat pemangkasan dana DBH. Hal ini berdampak pada kapasitas fiskal Jakarta, yang harus terus menghadapi beban subsidi yang besar. Syafrin menekankan bahwa kenaikan tarif merupakan langkah yang wajib dilakukan untuk menjaga keberlanjutan operasional Transjakarta.
Kesimpulan
Secara keseluruhan, kenaikan tarif Transjakarta menjadi topik yang sedang dibahas secara intensif di DPRD DKI. Meskipun ada kekhawatiran akan dampaknya terhadap masyarakat, kajian menunjukkan bahwa warga Jakarta sudah mampu menanggung beban biaya yang lebih tinggi. Pemprov DKI akan terus memantau situasi ini dan menyesuaikan kebijakan sesuai dengan realitas ekonomi masyarakat.
