PARLEMENTARIA.ID – Pemerintah Indonesia terus memperluas akses layanan makan bergizi gratis (MBG) untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan dana yang berasal dari pajak, program ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi masalah gizi buruk di berbagai lapisan masyarakat.
Perkembangan Jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyatakan bahwa jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang aktif beroperasi telah mencapai 19.188 unit pada akhir tahun 2025. Angka ini menunjukkan pertumbuhan signifikan dibandingkan awal tahun yang hanya memiliki 190 SPPG. Pertumbuhan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam membangun fondasi yang kuat untuk layanan MBG.
Dadan menjelaskan bahwa peningkatan jumlah SPPG ini merupakan hasil dari kerja masif dan terukur dalam menyiapkan layanan MBG. Pada tahun 2026, layanan ini akan mulai menjangkau 55,1 juta orang. Target ini akan terus berkembang hingga mencapai 82,9 juta penerima manfaat pada Februari 2026.
Fokus pada Kualitas Layanan dan Edukasi Gizi
Selain fokus pada penyaluran makanan, Dadan menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan SPPG serta edukasi gizi. Menurutnya, MBG tidak hanya bertujuan untuk intervensi gizi, tetapi juga untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang pemilihan makanan sehat dan bergizi.
“Pada 2026, MBG tidak hanya berfokus pada intervensi gizi, tetapi juga pada peningkatan kualitas layanan SPPG serta penguatan edukasi gizi agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik dalam memilih makanan sehat dan bergizi,” ujarnya.
Anggaran dan Tujuan Jangka Panjang
Untuk mendukung program ini, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp335 triliun dalam APBN 2026. Dana tersebut akan digunakan untuk menyalurkan MBG kepada 82,9 juta penerima manfaat. Anggaran ini juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam membangun pola konsumsi sehat sejak dini.
Dadan menegaskan bahwa pendekatan ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan adanya program ini, diharapkan dapat membantu mencegah masalah gizi buruk dan meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan.
Tantangan dan Langkah Kebijakan
Meski program MBG menunjukkan progres positif, masih ada tantangan yang perlu dihadapi. Salah satunya adalah memastikan bahwa layanan ini bisa mencapai seluruh lapisan masyarakat, terutama daerah-daerah yang kurang terjangkau. Selain itu, pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program ini juga menjadi faktor penting.
Pemerintah juga perlu terus melakukan evaluasi dan peningkatan kualitas layanan agar program ini dapat berkelanjutan dan efektif dalam jangka panjang. Dengan demikian, MBG dapat menjadi salah satu solusi utama dalam mengatasi masalah gizi di Indonesia. ***
