PARLEMENTARIA.ID – Masalah sampah dan kurangnya ruang terbuka hijau kembali menjadi perhatian utama dalam pembahasan awal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Cirebon.
Pada rapat kerja bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH), hari Kamis tanggal 13 November 2025, DPRD menekankan pentingnya peningkatan pelayanan lingkungan yang lebih nyata dan dapat diukur pada anggaran tahun berikutnya.
Pertemuan yang diadakan di ruang Komisi III membahas berbagai inisiatif penting.
Dimulai dari pengelolaan lingkungan, peningkatan kualitas pelayanan pengangkutan sampah, hingga penguatan anggaran untuk pembangunan yang berkelanjutan.
Perhatian utama difokuskan pada bagaimana DLH mampu merancang program yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berdampak langsung pada kebutuhan masyarakat.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Anton Maulana menekankan, bahwa penyelarasan program menjadi kunci agar anggaran yang dialokasikan tidak terbuang percuma.
Menurutnya, penyusunan anggaran perlu tepat arah dan mampu meningkatkan kualitas lingkungan di wilayah tersebut.
“Kami mengajak DLH menyusun program yang realistis, terukur, dan benar-benar mampu menyelesaikan masalah lingkungan di Kabupaten Cirebon,” kata Anton saat berbicara dengan media, Rabu (19/11/2025).
Anton berpendapat, RAPBD 2026 perlu dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk memperkuat pelayanan publik, khususnya dalam mengatasi penumpukan sampah di beberapa lokasi serta memperluas ruang terbuka hijau yang selama ini dinilai belum maksimal.
“RAPBD 2026 perlu menjadi kesempatan untuk memperkuat pelayanan masyarakat, khususnya dalam pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau,” katanya.
Ia menyampaikan, seluruh proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran perlu diawasi dengan baik guna menghindari pemborosan, sekaligus memastikan program benar-benar berjalan secara nyata di lapangan.
“Kami berkomitmen mengawasi setiap tahap perencanaan agar penggunaan dana berjalan secara efisien, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.
Diskusi ini merupakan langkah awal yang diambil oleh DPRD untuk memastikan DLH mampu menghadapi tantangan lingkungan di Kabupaten Cirebon.
Dengan harapan, kebutuhan masyarakat terkait kebersihan, taman hijau, dan kenyamanan hidup bisa lebih terpenuhi dalam anggaran tahun berikutnya.
