PARLEMENTARIA.ID – Sebanyak 13.111 pegawai honorer di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara resmi ditetapkan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Penunjukan ini menjadi kabar baik bagi ribuan tenaga pendidik yang selama bertahun-tahun bekerja tanpa jaminan status.
Prosesi penyerahan Surat Keputusan (SK) pengangkatan diadakan di Stadion Jatidiri, Kota Semarang, dan dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi. Hadir pula Wakil Gubernur Taj Yasin, Sekretaris Daerah Jateng Sumarno, serta Kepala BKN Kantor Regional I Yogyakarta.
Gubernur Luthfi mengatakan, Jawa Tengah merupakan provinsi yang memiliki jumlah pengangkatan PPPK Paruh Waktu terbanyak di tingkat nasional. Ia menegaskan bahwa proses pemilihan dilakukan dengan sangat ketat dan terbuka.
“Penerimaan ini tidaklah mudah. Mereka melewati berbagai tahapan seleksi. Hari ini SK telah diserahkan, saya ucapkan selamat,” kata Luthfi dalam pidatonya.
Ia juga menegaskan bahwa SK bukan hanya dokumen administratif, tetapi merupakan wujud kepercayaan negara yang perlu dijaga melalui peningkatan kualitas kinerja.
“SK ini harus menjadi pemicu semangat. Jangan sampai antusiasme justru berkurang setelah mendapatkan SK. Malah harus lebih giat dan bertanggung jawab,” tegasnya.
Dengan penambahan PPPK Paruh Waktu ini, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jateng kini mencapai 63.049 orang, yang terdiri dari 29.849 PNS, 20.089 PPPK, serta 13.111 PPPK Paruh Waktu.
Di antara ribuan guru yang menerima SK, Feni Ekomawati, seorang guru dari Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak, tidak mampu menahan rasa haru. Ia memulai karier mengajar pada tahun 2017 di sebuah SMK swasta di Kabupaten Pati.
Pada tahun 2021, Feni mengikuti proses seleksi PPPK dan berhasil lolos. Namun, karena formasi belum tersedia, ia harus menunggu hingga akhirnya diumumkan sebagai PPPK Paruh Waktu pada tahun 2025.
“Meskipun statusnya sebagai pegawai paruh waktu, kami sangat berterima kasih. Harapan lama kami akhirnya terwujud,” ujar Feni, yang kini mengajar di SMA Negeri 1 Karanganyar, Demak.
Cerita serupa juga datang dari Supriadi, guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang sudah mengajar selama 15 tahun di SMK Al-Ma’arif Demak. Ia mengakui pernah tiga kali gagal dalam seleksi CPNS dan sempat ikut seleksi PPPK pada tahun 2021, tetapi kembali tertunda karena belum adanya formasi yang tersedia.
“Gaji guru swasta sangat terbatas, sehingga saya perlu mencari pekerjaan sampingan. Namun, saya tetap melanjutkan karena mengajar adalah panggilan jiwa,” katanya.
Saat ini, Supriadi secara resmi ditunjuk sebagai PPPK Paruh Waktu dan ditempatkan di SMK Negeri 1 Demak. Ia berharap pada masa depan statusnya dapat naik menjadi PPPK Penuh Waktu, bahkan menjadi PNS.
Guru-guru yang telah diangkat menyampaikan rasa terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, khususnya kepada Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin, atas perhatian mereka terhadap kesejahteraan guru honorer.
Mereka berharap, pengangkatan ini menjadi awal dari peningkatan mutu pendidikan di Jawa Tengah, sekaligus kontribusi nyata dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
“Dengan status yang baru, semangat kami dalam mendidik semakin meningkat. Kami berharap dapat terus berkontribusi dalam membentuk generasi hebat untuk masa depan bangsa,” kata Supriadi. ***
