PARLEMENTARIA.ID – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta Bank Indonesia (BI) untuk mengurangi penyerapan likuiditas yang mencapai sekitar Rp 1.000 triliun guna mempercepat pemulihan ekonomi.
Ia menilai bahwa kebijakan moneter saat ini belum mencapai tingkat optimal dan terlalu ketat, sehingga menghambat dampak dorongan fiskal yang telah dioptimalkan oleh pemerintah.
Purbaya mengungkapkan bahwa pertumbuhan uang primer atau M0 sempat berada pada level negatif, sehingga mempersempit ruang pergerakan ekonomi. Kondisi ini, menurutnya, sudah berlangsung sejak 2004 namun belum banyak disadari para pembuat kebijakan.
“Ketika uang kita seperti ini, ini sudah negatif pertumbuhan uang kita. Kita susah, tapi waktu itu kita semua belum sadar. Dan sekarang saya mencoba memperbaiki ini,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja Bersama Komisi XI DPR RI, Kamis (27/11/2025).
Ia mengatakan Kemenkeu sudah mendorong injeksi fiskal secara maksimal, termasuk optimalisasi belanja negara dan dukungan stimulus. Namun dorongan tersebut belum cukup tanpa sinergi optimal dari sisi moneter.
“Fiskal masih jadi satu-satunya mesin yang mendorong ekonomi. Injeksi positif masih dari sisi fiskal saja. Uangnya masih banyak di Bank Sentral,” ujarnya.
Purbaya menambahkan, meskipun pemerintah telah melakukan penambahan pengeluaran fiskal, pertumbuhan uang beredar masih berada di kisaran 10% hingga 15%, atau sekitar 13%. Padahal, menurutnya, pertumbuhan uang seharusnya mendekati 20% agar dapat mempercepat pemulihan ekonomi.
“Saya pikir kita mesti tumbuh lebih cepat lagi. Untuk itu kita perlu dukungan Bank Sentral,” jelasnya.
Permintaan BI untuk menurunkan penyerapan likuiditas sebesar 1.000 triliun rupiah
Purbaya menyampaikan bahwa Bank Indonesia (BI) saat ini menyerap dana perbankan sekitar Rp 1.000 triliun melalui instrumen SRBI (Sekuritas Rupiah Bank Indonesia) dan operasi pasar terbuka (open market operation). Ia berharap penyerapan tersebut dapat dikurangi agar likuiditas kembali longgar.
“Boleh bantu sedikit saja. Lebih bagus lagi kalau dikurangi, peredaran uang bisa lebih longgar dan bantu pemulihan ekonomi,” katanya.
Menurut Purbaya, dalam kondisi ekonomi yang masih membutuhkan dorongan, pertumbuhan M0 sebesar 20% masih bisa ditolerir tanpa menimbulkan inflasi berlebihan.
Ia bahkan meminta Komisi XI DPR RI mendorong BI agar lebih ekspansif. Pasalnya BI juga berada di bawah pengawasan Komisi yang sama.
“Kan yang situ (BI) di bawah Komisi XI juga. Coba diketuk-ketuk sedikit biar kita bisa jalan bersama,” katanya.
Saat dikonfirmasi apakah permintaan tersebut sudah sampai ke Bank Indonesia, Purbaya mengakui belum melakukan pembicaraan langsung dengan pihak BI.
“Saya belum bicara dengan mereka. Tapi ketika ditanya DPR apa kelemahan kita, ya ini salah satunya (likuiditas/M0 ketat). Biarkan DPR berdiskusi dengan Bank Sentral,” ujarnya.
Mengenai kemungkinan Bank Indonesia kembali membeli Surat Berharga Negara sebagai bentuk kebijakan pelonggaran, Purbaya menyatakan bahwa hal tersebut masih perlu ditinjau lebih lanjut.
“Kita lihat dulu Bank Sentral paling banyak menyerap likuiditas dari mana,” ujarnya. ***
