PARLEMENTARIA.ID – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, disebut sedang mempertimbangkan evaluasi keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) setelah serangan Israel dan Amerika Serikat (AS) terhadap Iran. Hal ini dilakukan sebagai respons atas situasi kritis yang terjadi di kawasan Timur Tengah.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Prabowo saat mengadakan pertemuan dengan sejumlah tokoh penting seperti presiden dan wakil presiden terdahulu, mantan menteri luar negeri, ketua umum partai politik, hingga para menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Selasa (3/3/2026). Pertemuan yang berlangsung selama 3,5 jam itu menjadi momen penting dalam mengevaluasi langkah-langkah yang akan diambil terkait posisi Indonesia di BoP.
Menurut mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda, Presiden Prabowo menyatakan siap untuk mengevaluasi keanggotaan Indonesia dalam BoP. Ia menjelaskan bahwa perkembangan-perkembangan terbaru, termasuk serangan AS dan Israel terhadap Iran, memerlukan peninjauan ulang terhadap mandat BoP.
“Dengan perkembangan-perkembangan terakhir ini, memang harus dievaluasi,” kata Hassan Wirajuda usai pertemuan tersebut. Ia juga menambahkan bahwa dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo membahas nasib BoP pasca-serangan tersebut.
Serangan AS dan Israel, yang merupakan anggota BoP, dikhawatirkan dapat melemahkan mandat BoP yang telah dibentuk. Misinya sendiri adalah untuk menciptakan dan membangun perdamaian di kawasan, termasuk melancarkan gencatan senjata, memudahkan akses bantuan kemanusiaan, serta melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Hassan Wirajuda mengatakan bahwa Indonesia perlu mengevaluasi kembali keanggotaannya dalam BoP, termasuk rencana pengiriman 8.000 tentara yang tergabung dalam ISF ke Palestina. Menurutnya, potensi keberhasilan BoP bisa berkurang jika tidak ada tindakan nyata dari pihak-pihak yang terlibat.
“Bisa potensi berhasilnya berkurang. Kita akan menilai, apakah dengan begitu kita akan terus patuh membayar. Yang kedua apakah penggelaran pasukan yang kita justru paling besar kita akan berhitung lagi,” ujar Hassan.
Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa serangan Israel terhadap Iran memberikan kesan turunnya keberhasilan BoP. Presiden Prabowo bahkan sempat membahas hal ini saat berkomunikasi dengan pemimpin-pemimpin lain, termasuk negara-negara di Teluk Persia.
“Dari komunikasi beliau dengan para kepala negara lain, terus juga negara-negara OKI, kesan bahwa potensi BOP berhasil, menurun. Nah menurunnya berapa, kita lihat saja dengan perkembangannya,” jelas Hassan.
Hassan juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo tidak menutup mata atas desakan masyarakat yang meminta Indonesia keluar dari BoP. Opsi keluar dari keanggotaan bahkan masuk dalam pembahasan, jika Dewan Perdamaian itu tidak menjalankan misinya.
“Itu dibahas tentang bahwa perang yang terjadi sekarang itu berpotensi melemahkan kemungkinan BOP berhasil, yaitu Presiden mengatakan kita akan menilai apakah sejauh mana BOP akan tetap menjalankan misinya. Kalau tidak ya kita keluar, itu sangat jelas beliau tidak menutupi,” kata Hassan.
Seiring dengan itu, pengiriman 8.000 orang untuk memperkuat ISF turut dibahas. Eks menlu era Presiden Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono ini menyebutkan, pengiriman pasukan akan dilakukan Indonesia setelah melihat efektivitas BoP.
“Beliau bicara (pengiriman pasukan). Tergantung pada BOP-nya dinilai akan efektif atau tidak, karena memang kontribusi kita juga paling besar, paling besar dalam artian suara kita menentukan kalau ada kontribusi 300 orang ya, itu sangat besar,” kata Hassan.
