PARLEMENTARIA.ID – Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, secara tegas menyatakan penolakan terhadap rencana pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pendapat ini diungkapkan dalam sebuah pernyataan resmi yang menyoroti kekhawatiran buruh terhadap potensi penyalahgunaan sistem tersebut. Menurutnya, mekanisme ini justru berpotensi memperparah biaya politik dan menciptakan ruang bagi pihak-pihak tertentu untuk mengontrol proses pemilihan.
Said Iqbal menjelaskan bahwa dalam sistem pilkada melalui DPRD, calon kepala daerah harus membeli dukungan dari anggota dewan. Hal ini dinilai tidak transparan dan rentan dimanipulasi oleh kelompok tertentu yang memiliki kepentingan. “Setiap anggota DPRD bisa dibeli,” ujarnya dengan tegas, sekaligus menyoroti risiko yang muncul dari praktik semacam ini.
Dampak Sistem Pilkada Melalui DPRD
Mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD disebut-sebut sebagai langkah yang tidak demokratis. Bagi elemen buruh, hal ini dianggap sebagai bentuk pengabaian kedaulatan rakyat. Mereka percaya bahwa pemimpin daerah seharusnya dipilih langsung oleh warga, bukan oleh wakil-wakil yang diangkat melalui sistem yang dinilai tidak akuntabel.
Selain itu, penggunaan sistem ini juga dinilai berpotensi menciptakan gerakan sosial yang lebih besar. Jika rakyat merasa tidak diwakili dalam proses pemilihan, maka akan muncul ketidakpuasan yang bisa berkembang menjadi aksi protes atau perlawanan terhadap pemerintah daerah. Ini menjadi salah satu alasan utama mengapa banyak kalangan menolak usulan tersebut.
Penolakan dari Berbagai Kalangan
Tidak hanya dari kalangan buruh, beberapa tokoh akademis dan organisasi juga menyampaikan kritik terhadap rencana ini. Guru besar UIN misalnya, menyebut usulan pilkada melalui DPRD sebagai kemunduran dalam sistem demokrasi. Mereka menilai bahwa sistem ini justru memberi ruang bagi bandar politik untuk mengontrol jalannya pemerintahan.
Di sisi lain, partai-partai politik seperti PDIP dan PKB juga menyampaikan pandangan mereka. PDIP menegaskan bahwa pilkada harus tetap dilakukan secara langsung, sementara PKB menganggap bahwa sistem e-voting belum siap digunakan sebagai alternatif. Hal ini menunjukkan bahwa isu pilkada melalui DPRD masih menjadi perdebatan panjang di tengah masyarakat.
Tantangan dan Perspektif Masa Depan
Dari perspektif politik, penggunaan sistem pilkada melalui DPRD dinilai sebagai langkah yang tidak efektif dalam memastikan keadilan dan transparansi. Jika tidak diatur dengan baik, mekanisme ini bisa menjadi pintu masuk bagi korupsi dan manipulasi. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk mengevaluasi ulang model pemilihan kepala daerah agar sesuai dengan prinsip demokrasi yang sebenarnya.
Pendapat Said Iqbal dan kritik dari berbagai pihak menunjukkan bahwa masyarakat semakin sadar akan pentingnya partisipasi langsung dalam memilih pemimpin. Dengan adanya kesadaran ini, diharapkan dapat mendorong reformasi sistem pemilu yang lebih inklusif dan adil.***
