PARLEMENTARIA.ID – Prancis akan melarang penggunaan aplikasi pertemuan daring buatan Amerika Serikat, seperti Zoom, Google Meet, dan Microsoft Teams, oleh seluruh pejabat pemerintah. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan keamanan siber dan memastikan data sensitif tidak terpapar risiko kebocoran.
Sebagai gantinya, para pejabat publik akan diminta menggunakan aplikasi lokal bernama Visio. Aplikasi tersebut dikembangkan oleh pemerintah Prancis dan dirancang untuk menyerupai fitur-fitur yang tersedia di Zoom, Google Meet, dan Microsoft Teams. Perdana Menteri Prancis, Sebastien Lecornu, mengumumkan kebijakan ini pada Kamis (29/1/2026) dalam pernyataan resmi kepada anggota kabinet.
Kerja Sama dengan Perusahaan IT Swasta
Untuk mengembangkan aplikasi Visio, pemerintah Prancis bekerja sama dengan perusahaan komputasi swasta bernama Outstacle. Selain itu, dua perusahaan kecerdasan buatan ternama di Prancis, yaitu Pyannote dan Kyutai, juga dilibatkan dalam pengembangan fitur subtitle dan transkripsi otomatis di aplikasi tersebut.
Tujuan dari kerja sama ini adalah untuk membuat Visio lebih ramah pengguna, mirip dengan layanan-layanan yang disediakan oleh perusahaan asing. Dengan demikian, pejabat pemerintah dapat beralih tanpa kesulitan berarti.
Risiko Keamanan Siber dari Aplikasi Asing
Menurut Menteri Urusan Sipil Prancis, David Amiel, aplikasi buatan asing memiliki risiko keamanan siber yang tinggi. Ia menyebutkan bahwa aplikasi seperti Zoom, Google Meet, dan Microsoft Teams bisa digunakan untuk aksi spionase dan pencurian data, yang sangat berbahaya bagi pejabat publik yang sering kali mengakses informasi sensitif.
“Kita tidak bisa mengambil risiko mengekspos pertukaran ilmiah, data sensitif, dan inovasi strategis kita kepada pihak-pihak non-Eropa,” kata Amiel.
Pemerintah Prancis berencana agar seluruh pejabat publik berhenti menggunakan aplikasi luar negeri pada akhir 2026. Namun, karena para pejabat sudah terbiasa menggunakan layanan seperti Zoom, diperlukan waktu untuk melakukan transisi ke aplikasi lokal.
Awal Penerapan Aplikasi Lokal
Meski baru secara resmi melarang penggunaan aplikasi asing, Prancis sebenarnya telah mulai menerapkan aplikasi lokal sejak Juli 2025. Saat itu, pemerintah mewajibkan seluruh pegawai publik menggunakan aplikasi pesan lokal bernama Tchap.
Langkah ini diinisiasi oleh perdana menteri sebelumnya, Francois Bayrou. Tujuannya sama, yakni untuk mencegah penggunaan aplikasi asing oleh pegawai pemerintah. Meskipun Bayrou tidak menyebutkan secara spesifik aplikasi apa saja yang dilarang, dugaan kuat bahwa kebijakan ini ditujukan untuk mencegah penggunaan WhatsApp, yang juga dibuat oleh perusahaan asing.
Tantangan dalam Transisi
Meskipun langkah ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan data, transisi dari aplikasi asing ke aplikasi lokal tidak mudah. Para pejabat pemerintah harus belajar menggunakan fitur-fitur baru di aplikasi lokal, serta menyesuaikan cara kerja mereka.
Namun, pemerintah Prancis optimis bahwa dengan dukungan dari perusahaan teknologi lokal, proses transisi ini akan berjalan lancar. Selain itu, kebijakan ini juga menjadi bagian dari upaya lebih luas untuk memperkuat ekosistem teknologi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada perusahaan asing.
Dengan langkah ini, Prancis menunjukkan komitmen kuat untuk menjaga keamanan data dan memperkuat kedaulatan digital negara.
