Sebelum menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, Pramono pernah menjabat sebagai anggota DPR RI pada periode 1999 hingga 2015 serta menjabat sebagai sekretaris kabinet RI dari tahun 2015 sampai 2024.
Ia menyampaikan hal tersebut dalam Malam Puncak Penghargaan Dewan Pers 2025 di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (10/12/2025).
Pramono menjelaskan, komitmennya terhadap kebebasan pers bukanlah hal yang baru. Ia termasuk salah satu pihak yang turut menyusun Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers saat masih menjabat di Departemen Penerangan.
“Karena saya tahu secara langsung, bahwa UU ini yang menjadi pengawas, yang mengubah wajah negara kita,” ujar Pramono.
Undang-undang Pers, menurutnya, menjadi dasar bagi masyarakat dalam mengawasi kekuasaan, menyampaikan pendapat, serta menyuarakan kebenaran.
Pramono menekankan bahwa pers merupakan pilar keempat demokrasi sehingga perlu dipertahankan eksistensinya.
“Dan ini harus kita jaga bersama. Tidak boleh ruang demokrasi ini terganggu oleh siapa pun,” katanya.
Ia kemudian menyebutkan pengalamannya yang panjang dalam pemerintahan, selama 25 tahun sebagai pegawai negeri, dan kemungkinan mencapai 30 tahun jika menyelesaikan masa jabatannya.
“Maka, saya termasuk yang sudah berusia 25 tahun, ditambah 5 tahun lagi jika selesai menjadi Pj Gubernur, jadi total 30 tahun tidak pernah sama sekali menelepon atau memberikan koreksi terhadap pemberitaan. Termasuk ketika selama 10 tahun mengawal di istana,” katanya.
Pramono juga mendorong agar media tetap berkembang secara mandiri dan menjalankan perannya sebagai pengawas terhadap pemerintah, termasuk terhadap dirinya sendiri.
“Karena biarkan pers berkembang secara mandiri. Biarkan pers menjadi pengawas utama. Termasuk di Balai Kota, teman-teman pers yang berada di belakang ini, belum terlalu keras bahkan, ya sama saya. Karena saya juga pernah di-bully, tapi tidak apa-apa,” tambahnya. ***
