PARLEMENTARIA.ID – Menteri Agama Nasaruddin Umar berharap hasil rapat pleno Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menjadi jawaban untuk mengatasi perpecahan yang terjadi di dalam tubuh organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut.
“Saya datang ke sini (pleno) sebagai Wakil Rais Syuriyah PBNU dan saya bersyukur bahwa semoga keputusan ini bisa menjadi solusi terbaik,” kata Nasaruddin Umar di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa, 9 Desember 2025.
Sidang Pleno Syuriyah menetapkan Zulfa Mustofa sebagai Penjabat (Pj) Ketua Umum PBNU menggantikan posisi Yahya Cholil Staquf yang telah dipecat oleh Syuriyah beberapa waktu lalu. Zulfa akan memimpin PBNU hingga berakhirnya masa jabatan sebelumnya atau sampai muktamar yang dijadwalkan pada 2026.
Merespons hal tersebut, Nasaruddin Umar mengatakan bahwa NU selalu memiliki cara sendiri dalam menangani masalah. Oleh karena itu, sebagai pemerintah, Kementerian Agama tidak ikut campur dalam mengurus hubungan internal PBNU.
Berdasarkan keputusan tersebut, Imam Besar Masjid Istiqlal berharap beban-beban nasional dan umat dapat menjadi lebih ringan dengan tercapainya persatuan organisasi-organisasi Islam. “Termasuk dalam keutuhan organisasi terbesar di dunia adalah Nahdlatul Ulama ini,” ujar Nasaruddin.
Sebelumnya, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menyatakan bahwa rapat pleno Syuriyah PBNU tidak sah dan melanggar AD/ART organisasi. “Secara aturan tidak bisa disebut pleno. Pertama, yang mengundang hanya Syuriyah dan hal ini tidak boleh. Karena pleno harus diundang oleh Syuriyah dan Tanfidziah. Kedua, saya tidak terlibat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar,” kata Gus Yahya.
Gus Yahya menyatakan bahwa pleno Syuriyah PBNU hanyalah tindakan politik di tengah proses transformasi organisasi yang sedang ia lakukan. Ia menilai ada pihak-pihak yang tidak senang dengan perubahan tersebut. Ia menegaskan bahwa secara fakta dan hukum, dirinya tetap menjabat sebagai Ketua Umum PBNU. Mekanisme pergantian, katanya, harus sesuai dengan AD/ART organisasi yaitu melalui muktamar. ***
