Pilkada Dipilih DPRD: Mengembalikan Demokrasi ke Tangan Elit dan Ancaman Oligarki Politik

PARLEMENTARIA.ID –

Pilkada Dipilih DPRD: Mengembalikan Demokrasi ke Tangan Elit dan Ancaman Oligarki Politik

Wacana untuk mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) dari sistem langsung oleh rakyat menjadi dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali mencuat. Di satu sisi, argumen efisiensi anggaran dan stabilitas politik kerap diangkat. Namun, di sisi lain, proposal ini memicu kekhawatiran serius akan kemunduran demokrasi dan, yang lebih fundamental, membuka pintu lebar bagi ancaman oligarki politik di Indonesia.

Mari kita telaah lebih dalam apa artinya Pilkada dipilih DPRD, mengapa wacana ini berbahaya, dan bagaimana ia bisa menjadi jalan tol menuju konsolidasi kekuasaan di tangan segelintir elit.

Menimbang Kembali Efisiensi vs. Esensi Demokrasi

Para pendukung Pilkada melalui DPRD seringkali berargumen bahwa metode ini akan menghemat biaya politik yang fantastis, mengurangi gesekan dan polarisasi di tengah masyarakat akibat kampanye yang panas, serta menghasilkan pemimpin daerah yang lebih berkualitas karena dipilih oleh "wakil rakyat" yang dianggap lebih memahami kapasitas dan rekam jejak calon. Mereka juga menyoroti potensi politik uang dan populisme yang marak dalam Pilkada langsung.

Memang, Pilkada langsung bukan tanpa cacat. Biaya yang mahal, potensi polarisasi yang memecah belah masyarakat, hingga kemunculan pemimpin yang lebih mengandalkan popularitas ketimbang kapasitas, sering menjadi kritik. Namun, apakah menukarnya dengan sistem yang menghilangkan hak suara langsung rakyat adalah solusi yang tepat?

Esensi demokrasi adalah kedaulatan di tangan rakyat. Ketika rakyat kehilangan hak untuk memilih pemimpinnya secara langsung, maka kedaulatan itu pun bergeser. Mandat seorang kepala daerah tidak lagi berasal dari jutaan suara warganya, melainkan dari segelintir anggota DPRD yang notabene adalah representasi partai politik. Ini adalah langkah mundur dari reformasi yang telah susah payah kita perjuangkan.

Gerbang Menuju Oligarki Politik

Inilah inti kekhawatiran terbesar: Pilkada dipilih DPRD berpotensi besar menjadi gerbang emas bagi penguatan oligarki politik. Oligarki adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan dipegang oleh sekelompok kecil individu atau keluarga yang memiliki kekayaan, pengaruh, atau koneksi politik yang kuat. Bagaimana Pilkada tidak langsung memupuk kondisi ini?

1. Konsolidasi Kekuasaan Partai: Jika pemilihan kembali ke tangan DPRD, kekuasaan partai politik akan semakin terkonsolidasi. Para pimpinan partai memiliki kontrol signifikan atas siapa yang bisa dicalonkan dan siapa yang akan dipilih. Calon kepala daerah akan lebih berfokus pada "melobi" dan "mengamankan" dukungan dari elit partai dan anggota DPRD, ketimbang meyakinkan pemilih. Ini menciptakan ketergantungan mutlak kepala daerah terpilih pada partai dan elit di belakangnya.

2. Transaksionalisme dan Politik Uang dalam Skala Kecil: Pilkada langsung memang rentan politik uang, namun menyentuh jutaan pemilih. Dalam Pilkada oleh DPRD, potensi politik uang dan transaksionalisme menjadi lebih terpusat dan efisien bagi para oligark. Hanya dibutuhkan "dana pelicin" atau "kesepakatan politik" dengan puluhan atau ratusan anggota DPRD, bukan jutaan pemilih. Ini jauh lebih mudah dikendalikan oleh segelintir pihak yang punya modal besar.

3. Hilangnya Akuntabilitas Publik: Kepala daerah yang dipilih DPRD cenderung lebih loyal kepada partai atau kelompok yang mengusungnya daripada kepada rakyat. Akuntabilitas mereka bergeser dari publik menjadi kepada elit politik. Kebijakan-kebijakan yang dibuat kemungkinan besar akan memprioritaskan kepentingan kelompok penguasa atau bisnis yang terafiliasi, bukan kesejahteraan masyarakat luas. Suara kritis dari rakyat akan semakin sulit menembus tembok kekuasaan ini.

4. Minimnya Regenerasi dan Inovasi: Sistem ini juga akan membatasi munculnya pemimpin-pemimpin baru dari kalangan non-partai atau mereka yang tidak memiliki koneksi kuat dengan elit. Kesempatan bagi individu berintegritas dan berkapasitas yang muncul dari gerakan akar rumput akan tertutup rapat. Lingkaran kekuasaan akan terus berputar di antara wajah-wajah lama atau mereka yang direstui oleh oligarki.

Dampak Nyata bagi Rakyat Biasa

Ketika oligarki politik mengakar, dampaknya akan sangat terasa oleh masyarakat biasa. Pelayanan publik bisa terabaikan, kebijakan pro-rakyat sulit diwujudkan, dan ruang partisipasi masyarakat akan semakin menyempit. Pembangunan cenderung bias ke sektor-sektor yang menguntungkan kelompok elit, sementara pemerataan dan keadilan sosial sulit dicapai. Demokrasi yang seharusnya menjadi alat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan, akan berubah menjadi topeng bagi kepentingan segelintir orang.

Menjaga Marwah Demokrasi

Wacana Pilkada dipilih DPRD adalah ujian bagi komitmen kita terhadap nilai-nilai demokrasi yang telah kita pegang teguh. Memang, Pilkada langsung butuh perbaikan dan penyempurnaan agar lebih berkualitas dan berintegritas. Namun, solusi tidak terletak pada penghapusan hak fundamental rakyat.

Masyarakat harus terus menyuarakan penolakan terhadap setiap upaya yang mencoba mereduksi kedaulatan rakyat. Menjaga Pilkada langsung adalah menjaga hak konstitusional kita, menjaga ruang partisipasi publik, dan membendung laju oligarki yang bisa merampas masa depan demokrasi Indonesia. Biarlah rakyat yang memilih, dengan segala kekurangan dan tantangannya, karena di sanalah letak kekuatan dan harapan sejati sebuah bangsa demokratis.