Peran Gen Z dalam Menjaga Keterlibatan Langsung Rakyat dalam Pemilihan Kepala Daerah
Sejumlah wacana terkait perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah yang sebelumnya dilakukan secara langsung oleh rakyat kini mulai muncul. Wacana tersebut menyarankan agar proses pemilihan kepala daerah dialihkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Namun, langkah ini mendapat penolakan keras dari kalangan Generasi Z.
Menurut mereka, pemilihan langsung adalah bagian penting dari demokrasi modern. Gen Z melihat pemilihan kepala daerah sebagai bentuk legitimasi, akuntabilitas, dan kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan. Mereka menganggap bahwa jika proses pemilihan diambil alih oleh lembaga legislatif, maka akan berdampak negatif terhadap sistem demokrasi.
Tanggapan dari Anggota DPRD Provinsi Banten
Salah satu anggota DPRD Provinsi Banten yang menjadi sorotan adalah Abraham Garuda Laksono, anggota termuda dari Fraksi PDI Perjuangan. Ia menilai bahwa Gen Z sangat memperhatikan partisipasi langsung rakyat dalam pemilihan kepala daerah.
“Bagi Gen Z, pemilihan langsung kepala daerah bukan sekadar prosedur elektoral. Ini soal legitimasi, akuntabilitas, dan kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan,” ujar Abraham kepada wartawan.
Ia juga menegaskan bahwa PDI Perjuangan telah mengambil sikap tegas untuk menjaga partisipasi langsung rakyat dalam pemilihan kepala daerah. Menurutnya, demokrasi pasca-reformasi dibangun di atas fondasi keterlibatan warga negara secara langsung dalam menentukan pemimpinnya.
“Partisipasi langsung rakyat adalah fondasi demokrasi pasca-reformasi yang tidak boleh ditarik mundur,” tambahnya.
Risiko Jika Pemilihan Kepala Daerah Diserahkan ke DPR dan DPRD
Abraham menyampaikan bahwa jika pemilihan kepala daerah diserahkan ke lembaga legislatif, maka risikonya sangat nyata. Hal ini bisa memperkuat politik transaksional, kembalinya budaya gratifikasi lama, hingga munculnya makelar-makelar Pilkada.
“Gen Z melihat ini sebagai ancaman serius. Demokrasi bisa menjauh dari kehendak rakyat jika prosesnya semakin tertutup,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa PDI Perjuangan telah membuktikan bahwa politik berbiaya rendah bukan sekadar slogan. Menurutnya, gotong royong, kerja kolektif, dan kedekatan dengan rakyat adalah jalan utama membangun kekuasaan yang legitimate.
Kekuasaan yang Legitimate Harus Berawal dari Partisipasi Langsung
“Saya meyakini pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota harus tetap dilakukan langsung oleh rakyat, sebagai pemegang kedaulatan tertinggi,” tutup Abraham.
Dengan pendekatan yang terbuka dan partisipatif, PDI Perjuangan menunjukkan komitmennya untuk menjaga prinsip demokrasi yang sejati. Melalui partisipasi langsung rakyat, harapan besar dapat tercapai dalam membangun pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
