PARLEMENTARIA.ID – Pemilihan kepala daerah (pilkada) menjadi topik yang terus muncul dalam diskusi politik nasional. Salah satu tokoh yang menyoroti isu ini adalah Muhaimin Iskandar atau lebih dikenal dengan panggilan Cak Imin, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dalam pernyataannya, Cak Imin menyampaikan pandangan bahwa pilkada langsung tidak lagi efektif dan justru membawa banyak masalah.
Biaya Tinggi dan Potensi Kecurangan
Salah satu alasan utama yang disampaikan oleh Cak Imin adalah biaya politik yang sangat tinggi. Menurutnya, proses pemilihan langsung membutuhkan anggaran besar yang sering kali tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh. Selain itu, ia juga mengkhawatirkan adanya potensi kecurangan yang sering kali muncul selama proses pemilu.
“Pilkada langsung berbiaya mahal dan penuh kecurangan,” ujarnya dalam cuitan media sosial.
Ia menegaskan bahwa PKB telah lama mendukung sistem pilkada yang diambil oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), karena dinilai lebih rasional dan efisien. Pandangan ini bahkan sudah ada sejak era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan sempat dijadikan dasar hukum. Namun, kebijakan tersebut akhirnya dibatalkan oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu).
Kepemimpinan yang Kurang Mandiri
Selain biaya dan kecurangan, Cak Imin juga menyampaikan kekecewaannya terhadap hasil pilkada langsung. Ia menyebut bahwa banyak kepala daerah yang terpilih tidak memiliki kemandirian dan kekuatan kepemimpinan yang cukup untuk menjalankan tugasnya.
“Produk pilkada langsung tidak banyak menghasilkan kepala daerah yang kuat dan mandiri,” tambahnya.
Hal ini menunjukkan bahwa sistem pilkada langsung dinilai kurang mampu menciptakan pemimpin yang berkualitas.
Koalisi Politik yang Menggaungkan Wacana Baru
Wacana pilkada melalui DPRD semakin kuat setelah pertemuan antara Cak Imin dengan beberapa tokoh partai politik lainnya. Pertemuan ini dilakukan di kediaman Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, bersama Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.
Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji mengakui bahwa salah satu isu yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Ia menyatakan bahwa waktu pertemuan yang cukup lama memungkinkan para pimpinan partai untuk membahas berbagai isu politik.
Reaksi dari Berbagai Pihak
Meski PKB secara jelas menyatakan dukungan terhadap sistem pilkada melalui DPRD, masih ada perdebatan di kalangan masyarakat dan pengamat politik. Sebagian pihak berpendapat bahwa pilkada langsung tetap penting sebagai bentuk partisipasi rakyat dalam memilih pemimpin.
Namun, Cak Imin tetap bersikeras bahwa sistem yang diambil oleh DPRD lebih efektif dalam hal anggaran dan stabilitas pemerintahan daerah. Ia menilai bahwa sistem ini bisa memberikan hasil yang lebih baik dalam jangka panjang.
Pembahasan mengenai sistem pemilihan kepala daerah ini masih akan terus berlangsung, terlebih jika ada perubahan regulasi atau kebijakan baru yang muncul. Bagi masyarakat, penting untuk memahami berbagai sisi dari isu ini agar dapat membuat keputusan yang tepat dalam memilih pemimpin daerah. ***
