PARLEMENTARIA.ID – Pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali menjadi topik hangat dalam diskusi politik. Perubahan sikap sejumlah partai politik terhadap mekanisme ini memicu perdebatan yang menggambarkan tantangan dan harapan masyarakat terhadap sistem demokrasi lokal. Ini bukan sekadar perubahan teknis, tetapi juga refleksi dari keinginan untuk mengevaluasi arah demokrasi Indonesia.
Perubahan Sikap Partai Politik
Partai Demokrat, yang selama ini dikenal sebagai pendukung penuh pilkada langsung, kini menyatakan dukungan terhadap pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Perubahan ini sejalan dengan posisi beberapa partai lainnya, yang tampaknya sedang mencari alternatif untuk menghadapi tantangan praktik politik yang semakin kompleks. Perubahan ini memunculkan pertanyaan penting: Apakah pilkada melalui DPRD bisa menjadi solusi untuk masalah yang ada?
Sejarah dan Tantangan Pilkada Langsung
Pilkada langsung lahir sebagai bagian dari reformasi politik pasca-1998. Tujuannya adalah untuk memberikan hak langsung kepada rakyat dalam menentukan pemimpin daerah. Mekanisme ini dianggap sebagai simbol kedaulatan rakyat yang ingin ditegakkan setelah masa pemerintahan otoriter. Namun, meskipun telah berjalan selama lebih dari dua puluh tahun, pilkada langsung tidak sepenuhnya berhasil meningkatkan kualitas kepemimpinan daerah.
Biaya politik yang tinggi, maraknya politik uang, serta konflik horizontal dalam kontestasi lokal menjadi isu utama yang masih belum terselesaikan. Selain itu, partisipasi pemilih yang stagnan atau bahkan menurun turut memperkuat argumen bahwa pilkada langsung belum sepenuhnya efektif dalam membangun kesadaran politik rakyat.
Perspektif Hukum dan Politik
Dari sudut pandang hukum tata negara, baik pilkada langsung maupun melalui DPRD sama-sama diizinkan selama diatur oleh undang-undang. Perdebatan mengenai pilkada bukanlah soal konstitusionalitas, tetapi lebih pada pilihan kebijakan politik yang mencerminkan orientasi demokrasi yang ingin dibangun.
Asas pemilu yang menekankan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sering dijadikan dasar dalam mempertahankan pilkada langsung. Prinsip langsung tidak hanya tentang prosedur teknis, tetapi juga manifestasi kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, setiap upaya perubahan mekanisme harus memiliki legitimasi publik yang kuat dan transparan.
Kritik terhadap Partai Politik
Kritik yang lebih mendalam menyasar perilaku partai politik yang dinilai semakin elitis dan pragmatis. Ketika keputusan strategis diambil tanpa dialog publik yang memadai, muncul persepsi bahwa partai politik menjauh dari basis sosialnya. Dalam kondisi demikian, demokrasi berisiko terjebak dalam praktik kartel politik yang minim akuntabilitas.
Di sisi lain, sebagian masyarakat melihat bahwa persoalan utama demokrasi Indonesia tidak hanya terletak pada sistem pemilihan. Integritas aktor politik, kualitas pendidikan pemilih, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu dinilai jauh lebih menentukan. Tanpa perbaikan pada aspek-aspek tersebut, perubahan mekanisme hanya akan menghasilkan ilusi pembaruan.
Evaluasi Berkelanjutan
Perdebatan mengenai pilkada melalui DPRD pada akhirnya menegaskan bahwa demokrasi bukanlah bangunan yang selesai. Ia menuntut evaluasi berkelanjutan, keterbukaan, dan kejujuran politik. Pilkada langsung maupun tidak langsung sama-sama membutuhkan prasyarat etika, transparansi, dan tanggung jawab publik yang kuat.
Pilkada bukan sekadar soal cara memilih pemimpin daerah, melainkan cermin relasi antara negara dan rakyatnya. Setiap perubahan kebijakan yang menyentuh hak politik warga merupakan ujian konsistensi moral para elite. Di titik inilah demokrasi Indonesia diuji, bukan oleh sistem semata, tetapi oleh komitmen mereka yang menjalankannya.***
