PARLEMENTARIA.ID – >

DPRD: Penjaga Dompet Rakyat! Menguak Peran Krusial dalam Penyusunan & Pengawasan APBD

Bayangkan sebuah rumah tangga. Agar dapur tetap mengepul, pendidikan anak terjamin, dan kebutuhan sehari-hari terpenuhi, tentu perlu perencanaan keuangan yang matang, bukan? Ada anggaran belanja, target pendapatan, dan tentu saja, pengawasan agar uang tidak bocor atau salah sasaran.

Nah, dalam skala yang jauh lebih besar dan kompleks, sebuah daerah juga punya "anggaran rumah tangga" yang harus dikelola dengan cermat. Inilah yang kita kenal sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD adalah jantung yang memompa kehidupan sebuah daerah, menentukan arah pembangunan, kualitas pelayanan publik, hingga kesejahteraan warganya.

Namun, siapa yang bertindak sebagai "perencana keuangan" sekaligus "pengawas" di tingkat daerah ini? Jawabannya adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sebagai wakil rakyat, DPRD memegang peran yang sangat strategis dan krusial dalam dua fungsi utama terkait APBD: Penyusunan dan Pengawasan.

Artikel ini akan membawa Anda menyelami lebih dalam bagaimana DPRD menjalankan mandatnya sebagai penjaga dompet rakyat, memastikan setiap rupiah APBD digunakan untuk kemaslahatan bersama. Mari kita mulai!

>

1. Memahami APBD: Jantung Keuangan Daerah

Sebelum membahas peran DPRD, mari kita pahami dulu apa itu APBD dan mengapa ia begitu penting.

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD. Ibarat peta jalan, APBD menunjukkan dari mana uang daerah akan didapatkan (pendapatan) dan untuk apa saja uang tersebut akan dibelanjakan (belanja).

Komponen utama APBD meliputi:

• Pendapatan Daerah: Sumber-sumber pemasukan daerah, seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak dan retribusi, dana perimbangan dari pemerintah pusat, serta pendapatan lain-lain yang sah.
• Belanja Daerah: Alokasi pengeluaran untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Ini bisa berupa belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal (untuk infrastruktur), hingga belanja hibah dan bantuan sosial.
• Pembiayaan Daerah: Mencakup penerimaan pembiayaan (misalnya sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, pinjaman) dan pengeluaran pembiayaan (misalnya pembayaran pokok utang, penyertaan modal daerah).

Mengapa APBD sangat krusial?
Karena APBD secara langsung memengaruhi hidup kita sehari-hari. Jalan yang kita lewati, sekolah anak-anak kita, fasilitas kesehatan, layanan kebersihan, hingga program bantuan sosial, semuanya dibiayai dari APBD. APBD adalah cerminan prioritas pembangunan daerah dan komitmen pemerintah daerah terhadap warganya.

>

2. DPRD sebagai Arsitek Anggaran: Proses Penyusunan APBD

Penyusunan APBD bukanlah proses yang sederhana, melainkan tahapan panjang yang melibatkan banyak pihak, terutama pemerintah daerah (eksekutif) dan DPRD (legislatif). Dalam proses ini, DPRD tidak hanya sekadar "menyetujui," tetapi aktif terlibat dalam membentuk postur dan arah anggaran.

a. Inisiasi dan Komunikasi: KUA-PPAS

Proses dimulai dari pihak eksekutif (Kepala Daerah) yang menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

• KUA: Berisi gambaran umum kondisi ekonomi makro daerah, asumsi dasar penyusunan APBD, target pembangunan, serta strategi pencapaiannya.
• PPAS: Merinci prioritas program dan kegiatan yang akan dibiayai, serta proyeksi pendapatan dan batas maksimal belanja untuk setiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).

DPRD menerima KUA dan PPAS ini dari Kepala Daerah. Di sinilah peran DPRD dimulai. Melalui pembahasan intensif di tingkat komisi dan rapat gabungan, DPRD bersama eksekutif akan:

• Menganalisis dan mengevaluasi asumsi-asumsi dasar serta kesesuaian KUA-PPAS dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
• Memberikan masukan, saran, bahkan kritik terhadap prioritas yang diajukan eksekutif, berdasarkan aspirasi masyarakat yang telah dihimpun.
• Melakukan negosiasi dan sinkronisasi untuk mencapai kesepakatan bersama mengenai arah dan prioritas anggaran.

Kesepakatan KUA-PPAS ini sangat penting karena menjadi dasar atau "blueprint" bagi eksekutif untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

b. Pembahasan Mendalam: Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)

Setelah KUA-PPAS disepakati, Kepala Daerah menyusun RAPBD yang kemudian disampaikan kepada DPRD. Inilah fase paling krusial dalam penyusunan anggaran.

• Rapat Paripurna: RAPBD diajukan dalam Rapat Paripurna DPRD untuk disampaikan dan dibahas secara umum.
• Pembahasan di Komisi dan Badan Anggaran (Banggar): RAPBD kemudian dibedah secara detail oleh komisi-komisi DPRD sesuai bidang tugasnya (misalnya Komisi A bidang pemerintahan, Komisi B bidang ekonomi, dll.). Setiap komisi akan membahas RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) dari SKPD mitra kerjanya.
  • Banggar DPRD memainkan peran sentral dalam mengoordinasikan pembahasan antar komisi, menyinkronkan anggaran, dan memastikan keselarasan dengan KUA-PPAS yang telah disepakati.
  • Fraksi-fraksi DPRD juga menyampaikan pandangan umum dan usulan-usulan berdasarkan kebijakan partainya dan aspirasi konstituen.

Dalam fase ini, DPRD memiliki kewenangan untuk:

• Meminta penjelasan dan data pendukung dari SKPD terkait.
• Melakukan penajaman, koreksi, dan bahkan perubahan terhadap alokasi anggaran yang diajukan eksekutif. Ini bisa berarti menambah, mengurangi, atau menggeser anggaran antar pos, selama tidak melebihi pagu yang telah disepakati dalam PPAS.
• Memastikan efisiensi dan efektivitas setiap program dan kegiatan yang diusulkan. Apakah program tersebut benar-benar dibutuhkan? Apakah biayanya proporsional?
• Mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diserap melalui reses (kunjungan ke daerah pemilihan) atau mekanisme partisipasi publik lainnya.

c. Pengesahan dan Penetapan

Setelah melalui serangkaian pembahasan alot dan negosiasi, jika RAPBD telah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah, maka akan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD.

• Batas Waktu: Undang-Undang menetapkan batas waktu pengesahan APBD, biasanya sebelum akhir tahun anggaran berjalan. Jika terlambat, ada sanksi administratif bagi Kepala Daerah dan DPRD.
• Evaluasi oleh Pemerintah Provinsi/Pusat: Setelah disahkan, Perda APBD akan dievaluasi oleh pemerintah provinsi (untuk APBD kabupaten/kota) atau pemerintah pusat (untuk APBD provinsi) untuk memastikan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.

Melalui proses penyusunan ini, DPRD memastikan bahwa APBD tidak hanya sekadar angka-angka, tetapi merupakan dokumen perencanaan keuangan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan, dan akuntabel.

>

3. DPRD sebagai Penjaga Anggaran: Fungsi Pengawasan APBD

Penyusunan APBD memang penting, tapi percuma jika pelaksanaannya tidak diawasi. Di sinilah fungsi pengawasan DPRD menjadi krusial. DPRD bertindak sebagai "polisi anggaran," memastikan setiap rupiah yang telah disepakati dibelanjakan sesuai peruntukannya, efektif, efisien, dan transparan.

a. Pengawasan Pelaksanaan Anggaran

Selama tahun anggaran berjalan, DPRD terus memantau implementasi APBD.

• Rapat Kerja dengan SKPD: Secara berkala, komisi-komisi DPRD mengadakan rapat kerja dengan SKPD mitra untuk menanyakan progres pelaksanaan program, kendala yang dihadapi, serta penyerapan anggaran.
• Kunjungan Lapangan (Reses): Anggota DPRD melakukan kunjungan ke daerah pemilihan untuk melihat langsung pelaksanaan proyek-proyek pembangunan dan program-program yang dibiayai APBD. Mereka juga menyerap aspirasi dan keluhan masyarakat terkait pelayanan publik.
• Menganalisis Laporan Triwulanan/Semesteran: Pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan realisasi anggaran secara berkala kepada DPRD. DPRD akan menganalisis laporan ini untuk membandingkan antara rencana dengan realisasi.
• Mengeluarkan Rekomendasi: Jika ditemukan ketidaksesuaian, penyimpangan, atau inefisiensi, DPRD dapat mengeluarkan rekomendasi atau catatan kepada Kepala Daerah dan SKPD terkait untuk perbaikan.

b. Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kepala Daerah

Di akhir tahun anggaran, Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (LPJ) kepada DPRD. LPJ ini biasanya berbentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

DPRD akan melakukan pembahasan yang mendalam terhadap LPJ ini untuk menilai:

• Akuntabilitas: Apakah semua pengeluaran dapat dipertanggungjawabkan?
• Transparansi: Apakah informasi keuangan disajikan secara jelas dan terbuka?
• Kepatuhan: Apakah pelaksanaan anggaran sesuai dengan Perda APBD dan peraturan perundang-undangan?
• Efektivitas dan Efisiensi: Apakah program dan kegiatan mencapai sasaran yang ditetapkan dengan penggunaan sumber daya yang optimal?

Hasil pembahasan LPJ ini akan dituangkan dalam sebuah keputusan DPRD yang bisa berisi penerimaan, penolakan, atau penerimaan dengan catatan. Ini merupakan instrumen penting bagi DPRD untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah.

c. Tindak Lanjut Hasil Audit BPK

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga eksternal yang bertugas mengaudit keuangan negara/daerah. Hasil audit BPK (Laporan Hasil Pemeriksaan/LHP) disampaikan kepada DPRD.

DPRD memiliki peran penting dalam:

• Mempelajari dan menindaklanjuti rekomendasi BPK.
• Meminta penjelasan dari Kepala Daerah dan SKPD terkait temuan BPK.
• Mendorong dan mengawasi agar pemerintah daerah segera menindaklanjuti rekomendasi BPK untuk perbaikan sistem pengelolaan keuangan dan pengembalian kerugian negara/daerah jika ada.

d. Mekanisme Pengawasan Internal DPRD

Selain mekanisme di atas, DPRD juga memiliki hak-hak konstitusional untuk menjalankan fungsi pengawasannya:

• Hak Interpelasi: Hak untuk meminta keterangan kepada Kepala Daerah mengenai kebijakan strategis atau kejadian penting yang berdampak luas.
• Hak Angket: Hak untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/perda atau kebijakan Kepala Daerah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
• Hak Menyatakan Pendapat: Hak untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Kepala Daerah atau mengenai kejadian luar biasa.

Ketiga hak ini merupakan alat pengawasan yang kuat yang memungkinkan DPRD untuk secara serius menginvestigasi dan memberikan tekanan politik terhadap pemerintah daerah jika terjadi penyimpangan atau ketidakberesan dalam pengelolaan APBD.

>

4. Tantangan dan Harapan: Menuju APBD yang Lebih Baik

Peran DPRD dalam penyusunan dan pengawasan APBD memang vital, namun dalam pelaksanaannya tidak selalu mulus. Ada berbagai tantangan yang kerap dihadapi:

• Kapasitas Anggota dan Staf DPRD: Kompleksitas anggaran membutuhkan pemahaman yang mendalam. Keterbatasan kapasitas SDM bisa menghambat optimalisasi peran ini.
• Dominasi Eksekutif: Terkadang, eksekutif cenderung mendominasi proses penyusunan anggaran, sehingga peran DPRD hanya sebagai "stempel."
• Politisasi Anggaran: Kepentingan politik sesaat atau kelompok tertentu bisa memengaruhi alokasi anggaran, mengesampingkan prioritas pembangunan yang lebih luas.
• Transparansi dan Akses Informasi: Keterbukaan informasi APBD yang masih kurang bisa mempersulit DPRD dan masyarakat dalam melakukan pengawasan.
• Partisipasi Publik yang Minim: Jika aspirasi masyarakat tidak terserap dengan baik, APBD bisa menjadi tidak relevan dengan kebutuhan riil.

Namun, di tengah tantangan ini, selalu ada harapan. Kita berharap DPRD dapat terus memperkuat perannya sebagai:

• DPRD yang Mandiri dan Kritis: Tidak hanya menjadi "mitra" yang patuh, tetapi juga kritis dan independen dalam setiap pembahasan.
• DPRD yang Berbasis Data dan Analisis: Mengambil keputusan berdasarkan data yang akurat dan analisis yang mendalam, bukan sekadar asumsi atau kepentingan.
• DPRD yang Transparan dan Akuntabel: Membuka diri terhadap masukan publik dan secara proaktif menginformasikan proses dan hasil kerjanya kepada masyarakat.
• DPRD yang Responsif terhadap Aspirasi Rakyat: Menjadikan setiap kebijakan anggaran sebagai jembatan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

>

Kesimpulan: Pilar Akuntabilitas Keuangan Daerah

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa peran DPRD dalam penyusunan dan pengawasan APBD adalah pilar utama dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang baik, akuntabel, dan transparan. DPRD bukan sekadar lembaga formal, melainkan representasi suara rakyat yang memiliki kekuatan untuk membentuk arah pembangunan dan memastikan uang pajak kita digunakan dengan sebaik-baiknya.

Sebagai warga negara, kita juga memiliki tanggung jawab untuk turut serta mengawasi kinerja DPRD dan pemerintah daerah. Dengan memahami peran krusial ini, kita bisa lebih aktif menyuarakan aspirasi, mengkritisi kebijakan yang tidak tepat, dan mendukung upaya-upaya perbaikan.

Masa depan daerah kita sangat bergantung pada seberapa baik APBD dikelola. Dan di garis depan pengelolaan itu, ada DPRD, sang penjaga dompet rakyat, yang terus berjuang untuk memastikan setiap rupiah APBD benar-benar membawa manfaat bagi seluruh masyarakat. Mari kita terus mendukung dan mengawasi mereka, demi daerah yang lebih maju dan sejahtera.

>