PARLEMENTARIA.ID – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang untuk tahun 2026 mengalami defisit sebesar Rp 109 miliar. Masalah ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah dan lembaga legislatif. Dalam rapat yang berlangsung secara maraton hingga larut malam, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Padang dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemko Padang mencari solusi darurat untuk menutupi kekurangan anggaran tersebut.
Beberapa faktor yang menyebabkan defisit antara lain penurunan pendapatan daerah dan peningkatan pengeluaran yang tidak terencana. Hal ini memaksa pihak terkait untuk segera merancang strategi yang efektif dan cepat dalam menghadapi situasi kritis ini.
Solusi yang Disepakati oleh DPRD dan TAPD
Untuk menutupi defisit anggaran, beberapa langkah strategis telah disepakati oleh DPRD dan TAPD. Pertama, dilakukan efisiensi pada Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD. Pengurangan dana yang dialokasikan untuk Pokir diharapkan bisa menghasilkan penghematan sebesar Rp 18 miliar.
Kedua, dilakukan rasionalisasi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Saat ini, TPP diberikan selama 14 bulan, padahal kewajiban Pemko Padang hanya 12 bulan. Dengan memangkas dua bulan pemberian TPP, diperkirakan dapat menghemat sekitar Rp 60 miliar.
Selain itu, pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga menjadi salah satu solusi. Meskipun jumlah pastinya masih menunggu hasil pemeriksaan dari BPK RI, SILPA diperkirakan bisa menyumbang sekitar Rp 8 miliar.
Penghematan pada Perjalanan Dinas dan Pinjaman Bank
Penghematan juga dilakukan pada perjalanan dinas anggota DPRD, yang berhasil dihemat sekitar Rp 4 miliar. Langkah terakhir dan paling krusial adalah melakukan pinjaman bank. Awalnya rencana pinjaman sebesar Rp 85 miliar, namun setelah penyesuaian kegiatan yang dibatalkan, angka berkurang menjadi Rp 61 miliar. Pinjaman ini bisa diambil dari Bank Nagari atau bank lain.
Muharlion, Ketua DPRD Kota Padang, menegaskan bahwa tanpa adanya pinjaman bank ini, anggaran untuk pembangunan infrastruktur boleh dikatakan tidak ada sama sekali. Oleh karena itu, pinjaman ini menjadi solusi vital untuk memastikan program pembangunan infrastruktur tetap berjalan.
Partisipasi Pihak Terkait dalam Rapat Maraton
Rapat Banggar yang krusial ini dihadiri lengkap oleh jajaran pimpinan DPRD, termasuk Wakil Ketua Mastilizal Aye dan Osman Ayub, didampingi Sekwan Hendrizal Azhar. Sementara dari pihak eksekutif, hadir Asisten Bidang Anggaran Corry Saidan beserta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemko Padang. ***
