PARLEMENTARIA.Id, SAMARINDA– Isu pembelian helikopter diangkat oleh DPRD Kalimantan Timur (DPRD Kaltim) guna mendukung mobilitas Gubernur serta Forkopimda.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Masud yang akrab disapa Hamas, menyatakan bahwa transportasi udara diperlukan mengingat luasnya wilayah provinsi ini.
Pembelian helikopter menurut legislatif sangat penting karena berkaitan dengan efisiensi hingga waktu tempuh ke daerah yang sulit diakses, misalnya perbatasan.
“Sangat penting (adanya helikopter). Karena kita memiliki daerah perbatasan, kita juga masih memiliki wilayah–wilayah yang infrastrukturnya rusak, yang menuju utara rusak, barat juga rusak, ke timur juga rusak,” kata politisi Golkar ini, Sabtu (9/8/2025).
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memang telah merencanakan fokus pelaksanaan pembangunan pada infrastruktur jalan.
Di mana program Gubernur dan Wakil Gubernur, Rudy Masud–Seno Aji juga menempatkan pembangunan akses jalan darat di beberapa Kabupaten sebagai prioritas.
Namun, kebutuhan memiliki helikopter bagi Hamas, mengingat bencana dan hal-hal yang memerlukan kelancaran waktu.
Seperti yang terjadi belakangan ini di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), yaitu adanya ancaman kekurangan pangan.
Jalan darat Kabupaten Kubar–Mahulu yang direncanakan untuk ditingkatkan masih belum efisien dalam mengangkut bantuan kebutuhan pokok, sehingga ke depan Pemprov perlu mempertimbangkan akses melalui jalur udara.
“Di sana (Kubar–Mahulu) kekurangan bahan makanan, ternyata tidak bisa melalui darat, sungai juga dangkal, salah satunya hanya bisa melalui helikopter. Saya mengatakan sebaiknya Pemda dan Forkopimda menyiapkan helikopter yang dapat digunakan bersama,” katanya.
Perdebatan terkait pembelian helikopter ini, menurut Hamas, dapat diwujudkan melalui berbagai cara. Salah satunya melalui program tanggung jawab sosial perusahaan di Kalimantan Timur.
Pernah meminjam dari pihak Polda Kaltim, namun helikopter milik korps bhayangkara masih dalam proses perbaikan.
“Dapat disiapkan melalui program CSR perusahaan, seperti Gunung Bayan, atau perusahaan lain yang beroperasi di Kaltim, sehingga dalam keadaan darurat dapat lebih cepat. Kami tidak kekurangan, meminjam dari Polda masih dalam perawatan. Harus melalui sungai, dan ini harus dilakukan, dari kapal besar ke kapal kecil, kasihan kepada saudara-saudara kita, membutuhkan waktu,” katanya.
Ia juga menegaskan, skema lain seperti dalam bentuk sewa kepada pihak ketiga.
Ini sangat mungkin terjadi, terutama karena mempermudah dalam pendanaan perawatan serta area parkir helikopter.
Terlebih jika penggunaannya melibatkan Forkopimda Kaltim seperti Gubernur, Kapolda, Pangdam, Kajati serta komponen lainnya.
“Jika saya sementara menyewa, dari pihak ketiga, karena harus ada perawatan. Jika digunakan oleh Forkopimda, saya kira lebih ringan, demikian harapan saya ke depan,” katanya.
DPRD Kaltim: Akses ke Wilayah Lebih Cepat
Hamas juga menyebutkan mengenai penyewaan helikopter yang pernah dilakukan oleh Pj Gubernur pada anggaran tahun 2024 lalu.
Menurutnya, hal ini dapat diulangi kembali, sehingga akses ke wilayah-wilayah dapat lebih cepat dicapai.
“Pada tahun lalu, saat Pj Gubernur kami menyewa selama 3 bulan. Banjir Mahulu juga pernah menggunakan helikopter. Harapan kami ke depan pemerintah dan Forkopimda bekerja sama, meskipun Pak Kapolda memiliki helikopter,” ujar Hamas. (*)
