Penegakan Hukum di Indonesia: Antara Ideal dan Realita

PARLEMENTARIA.ID – >

Penegakan Hukum di Indonesia: Antara Cita-Cita Luhur dan Realita Pahit yang Menguji

Indonesia, sebuah negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan, supremasi hukum, dan hak asasi manusia. Di atas kertas, konstitusi kita, UUD 1945, serta berbagai undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, menggambarkan sebuah sistem hukum yang ideal: kuat, adil, transparan, dan mampu melindungi seluruh warganya tanpa pandang bulu. Namun, ketika kita melangkah keluar dari lembaran peraturan dan melihat realitas sehari-hari, seringkali kita dihadapkan pada sebuah paradoks yang menguji keyakinan kita. Penegakan hukum di Indonesia adalah sebuah perjalanan panjang yang terus-menerus bergulat antara idealisme yang menjulang tinggi dan kenyataan yang terkadang terasa begitu pahit.

I. Fondasi Ideal: Hukum sebagai Penjaga Keadilan dan Ketertiban

Dalam bayangan ideal, hukum adalah tiang utama sebuah negara. Ia adalah wasit yang tidak memihak, pelindung bagi yang lemah, dan penuntut bagi yang bersalah. Penegakan hukum yang ideal seharusnya mewujudkan beberapa prinsip fundamental:

1. Supremasi Hukum (Rule of Law): Tidak ada seorang pun yang kebal hukum, termasuk para penguasa. Hukum adalah panglima tertinggi yang mengatur segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Kesetaraan di Hadapan Hukum (Equality Before the Law): Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum, tanpa memandang status sosial, kekayaan, kekuasaan, suku, agama, atau ras.
3. Transparansi dan Akuntabilitas: Proses hukum harus terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana hukum ditegakkan, dan lembaga penegak hukum harus siap diawasi.
4. Keadilan Restoratif: Bukan hanya sekadar menghukum, tetapi juga memulihkan kerugian korban dan merehabilitasi pelaku, demi tercapainya harmoni sosial.
5. Kepastian Hukum: Aturan hukum harus jelas, tidak ambigu, dan konsisten, sehingga masyarakat dapat memprediksi konsekuensi dari tindakan mereka.

Inilah cita-cita luhur yang menjadi pedoman bagi institusi penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menjalankan tugasnya. Mereka adalah garda terdepan yang diharapkan mampu menerjemahkan idealisme ini ke dalam praktik.

II. Ketika Realita Berbicara: Sisi Lain Penegakan Hukum

Namun, di balik narasi idealis tersebut, pemandangan yang seringkali jauh panggang dari api. Berbagai kasus dan pengalaman masyarakat acap kali menampilkan wajah penegakan hukum yang berbeda, memunculkan keraguan dan rasa frustrasi:

1. Korupsi yang Menggerogoti: Ini adalah musuh bebuyutan yang paling nyata. Mulai dari "uang pelicin" untuk mempercepat proses, suap untuk memanipulasi putusan, hingga praktik jual beli pasal, korupsi telah menjadi kanker yang menggerogoti integritas lembaga penegak hukum dari dalam. Fenomena "mafia peradilan" bukanlah isapan jempol belaka.
2. Tebang Pilih dan Ketidaksetaraan: Pepatah "pisau yang tajam ke bawah, tumpul ke atas" seringkali menjadi cerminan pahit. Kasus-kasus kecil yang melibatkan rakyat jelata bisa diproses dengan cepat dan tegas, sementara kasus besar yang melibatkan orang-orang berkuasa atau berduit cenderung berjalan lambat, bahkan menguap tanpa jejak.
3. Birokrasi yang Berbelit dan Lambat: Proses hukum yang panjang, bertele-tele, dan melibatkan banyak tahapan seringkali memakan waktu, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit. Hal ini menjadi beban berat, terutama bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah, yang seringkali menyerah di tengah jalan.
4. Intervensi Politik dan Kekuatan Lain: Tekanan dari pihak-pihak berkepentingan, baik politik maupun ekonomi, seringkali memengaruhi independensi penegak hukum. Hal ini membuat keputusan tidak lagi berdasarkan fakta dan hukum, melainkan kalkulasi kepentingan.
5. Kurangnya Kepercayaan Publik: Akumulasi dari poin-poin di atas berujung pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Ketika kepercayaan hilang, masyarakat cenderung mencari keadilan dengan cara sendiri atau merasa apatis, yang pada akhirnya mengancam stabilitas sosial.
6. Keterbatasan Sumber Daya dan Kapasitas: Tidak dapat dipungkiri, di beberapa daerah, keterbatasan anggaran, fasilitas, dan kualitas sumber daya manusia (SDM) juga menjadi kendala. Pendidikan dan pelatihan yang belum merata kadang membuat kualitas penegakan hukum berbeda antar wilayah.

III. Akar Masalah: Mengapa Kesenjangan Terjadi?

Kesenjangan antara ideal dan realita ini tidak muncul begitu saja. Ada beberapa akar masalah yang saling berkaitan:

• Faktor Individual (Oknum): Integritas personal para penegak hukum yang rendah, godaan materi, dan moralitas yang luntur menjadi penyebab utama terjadinya praktik penyimpangan.
• Faktor Sistemik: Struktur birokrasi yang kompleks, sistem pengawasan yang belum optimal, serta regulasi yang kadang masih multitafsir, membuka celah untuk praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
• Lemahnya Pengawasan Internal dan Eksternal: Mekanisme pengawasan yang belum ketat, baik dari internal lembaga maupun dari masyarakat dan lembaga independen, membuat oknum-oknum nakal merasa aman dalam melakukan aksinya.
• Budaya Hukum yang Belum Tumbuh Penuh: Kesadaran hukum masyarakat yang belum merata, ditambah dengan budaya permisif terhadap pelanggaran kecil, turut memperkeruh suasana.

IV. Dampak Kesenjangan: Lebih dari Sekadar Angka

Dampak dari kesenjangan ini jauh melampaui statistik kasus atau citra lembaga. Ini menyentuh langsung sendi-sendi kehidupan berbangsa:

• Erosi Kepercayaan: Masyarakat kehilangan pegangan, merasa hukum tidak lagi menjadi pelindung.
• Ketidakpastian Hukum: Investor enggan menanamkan modal, karena merasa tidak ada jaminan hukum yang kuat. Ini menghambat pertumbuhan ekonomi.
• Ketidakadilan Sosial: Masyarakat miskin dan lemah semakin terpinggirkan, sementara yang berkuasa semakin leluasa.
• Ancaman terhadap Demokrasi: Jika hukum tidak ditegakkan dengan adil, demokrasi akan kehilangan fondasinya, membuka celah bagi tirani dan anarki.

V. Menuju Harapan: Upaya Perbaikan dan Tantangan yang Abadi

Meskipun diwarnai realita yang menantang, bukan berarti Indonesia menyerah. Upaya perbaikan terus dilakukan, meskipun seringkali seperti mendaki gunung yang terjal:

1. Reformasi Birokrasi dan Digitalisasi: Penerapan sistem yang lebih transparan dan berbasis teknologi (misalnya e-court, e-tilang, sistem pelaporan online) diharapkan dapat memangkas birokrasi, mengurangi interaksi tatap muka yang rawan suap, dan meningkatkan efisiensi.
2. Penguatan Lembaga Pengawas: Memperkuat peran KPK, Komisi Yudisial, Ombudsman, dan lembaga pengawas internal lainnya, serta memastikan independensi mereka.
3. Peningkatan Integritas dan Kesejahteraan Penegak Hukum: Kesejahteraan yang layak diharapkan dapat mengurangi godaan korupsi, sementara peningkatan integritas melalui pendidikan moral dan etika terus digalakkan.
4. Partisipasi Aktif Masyarakat: Peran serta masyarakat dalam mengawasi, melaporkan penyimpangan, dan menuntut akuntabilitas adalah kekuatan besar dalam mendorong perubahan. Organisasi masyarakat sipil memiliki peran vital di sini.
5. Edukasi Hukum: Meningkatkan literasi hukum masyarakat agar lebih memahami hak dan kewajiban mereka, serta berani memperjuangkan keadilan.
6. Komitmen Politik yang Kuat: Perubahan besar membutuhkan political will yang teguh dari para pemimpin negara untuk mendukung reformasi hukum secara konsisten dan berkelanjutan.

Penegakan hukum di Indonesia adalah sebuah perjalanan panjang yang tak pernah usai. Antara idealisme yang tinggi dan realita yang kadang memilukan, ada ruang untuk harapan dan perbaikan. Ini bukan hanya tugas aparat penegak hukum semata, tetapi juga tanggung jawab kita semua sebagai warga negara. Dengan kesadaran, partisipasi, dan komitmen bersama, kita bisa perlahan-lahan mendekatkan realita pada cita-cita luhur penegakan hukum yang adil, transparan, dan berpihak kepada kebenaran. Hanya dengan demikian, fondasi negara hukum kita akan kokoh berdiri dan memberikan rasa aman serta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

>

Jumlah Kata: 999 kata