PARLEMENTARIA.ID – Banjir di Kota Balikpapan masih menjadi masalah utama yang perlu segera ditangani. Meskipun berbagai langkah telah dilakukan, alokasi anggaran yang tersedia dinilai belum cukup untuk menyelesaikan masalah secara menyeluruh. Kondisi ini terutama terasa di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Ampal yang menjadi titik krusial dalam penanganan banjir.
Perbedaan Antara Banjir dan Genangan
Salah satu hal penting yang perlu dipahami oleh masyarakat adalah perbedaan antara banjir dan genangan. Banjir merujuk pada kondisi meluapnya air yang bertahan lama dan berdampak luas, sedangkan genangan adalah air yang melimpah sesaat akibat curah hujan tinggi dan biasanya cepat surut. Dengan memahami perbedaan ini, masyarakat tidak akan menyamaratakan semua peristiwa luapan air sebagai banjir.
Keterbatasan Anggaran Daerah
Menurut Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, alokasi anggaran untuk sektor penanganan banjir saat ini hanya sekitar 10 persen. Ia mengakui bahwa penanganan banjir membutuhkan anggaran yang sangat besar, karena harus dilakukan di beberapa titik mulai dari hulu hingga ke hilir.
“Penanganan banjir itu sangat besar (anggarannya). Nominalnya tidak sampai Rp200 miliar, tapi sekarang kita gunakan baru sekitar 10 persen,” ujarnya.
Meski ada kendala efisiensi anggaran dari pemerintah pusat serta pemangkasan dana bagi hasil (DBH), Pemkot bersama DPRD Balikpapan tetap berupaya untuk mengurangi persoalan banjir melalui perencanaan dan penganggaran secara maksimal.
DPRD Kaltim Menyoroti Masalah Banjir
Masalah banjir yang kerap melanda Balikpapan juga menjadi perhatian DPRD Kalimantan Timur. Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, menilai penanganan persoalan ini tidak bisa dilakukan secara instan karena menyangkut infrastruktur besar dan kebutuhan anggaran yang tidak kecil.
Ia menjelaskan bahwa istilah banjir dan genangan memiliki makna berbeda. “Kalau soal banjir, di luar negeri juga banjir. Ada istilah genangan, ada istilah banjir. Kalau genangan itu air tumpah, menggenang sebentar, kemudian cepat surut. Itu namanya genangan,” jelasnya.
Meski demikian, ia tidak menampik masih adanya titik-titik di Balikpapan yang benar-benar mengalami banjir dan membutuhkan pembenahan infrastruktur secara menyeluruh.
DAS Ampal Jadi Titik Krusial
Salah satu kawasan yang menjadi fokus penanganan adalah Daerah Aliran Sungai (DAS) Ampal. DAS adalah wilayah yang menampung dan mengalirkan air hujan ke sungai utama, sehingga kondisinya sangat menentukan potensi banjir di wilayah sekitar.
Menurut Abdulloh, berdasarkan blueprint atau rancangan induk pembangunan kawasan tersebut, kebutuhan anggaran awal diperkirakan mencapai Rp650 miliar. Namun, dengan mempertimbangkan kenaikan harga material dan kebutuhan teknis di lapangan, estimasi terbaru membengkak menjadi sekitar Rp700 miliar hingga Rp1 triliun.
“Dulu blueprint-nya Rp650 miliar. Mungkin kalau perhitungan sekarang sudah hampir Rp700 miliar sampai Rp1 triliun mungkin ya,” katanya.
Penanganan Dilakukan Bertahap
Abdulloh mengakui, pemerintah daerah tidak dapat langsung mengalokasikan dana sebesar itu dalam satu waktu. Sebab, APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Balikpapan harus dibagi untuk berbagai sektor prioritas lain, termasuk pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur lainnya.
“Anggaran juga bukan sedikit. APBD Balikpapan berapa? Bantuan provinsi berapa? Apalagi masa sekarang ini efisiensi,” ujarnya.
Karena itu, penanganan dilakukan secara bertahap menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Meski membutuhkan waktu, ia optimistis permasalahan banjir dapat diselesaikan jika dukungan anggaran tersedia secara penuh.
“Kalau digelontorkan Rp1 triliun langsung, ya Insya Allah selesai itu pertandingan,” pungkasnya.***
